Forum Konsultasi Nasional Kawal Pengarusutamaan Gender dalam Pencegahan Ektremisme

News

by Akhmad Kusairi

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bekerja sama dengan Working Group on Women Countering/Preventing Extremisme (WGWC) dan BNPT mengadakan Forum Konsultasi Nasional dalam mempersiapkan daerah dalam mengawal implementasi pengarusutamaan gender dalam rencana aksi daerah pencegahan ektremisme kekerasan. Acara yang dihadiri oleh berbagai multistakeholder tersebut dilaksanakan pada 5-6 Oktober 2022 di Kemayoran Jakarta Pusat.

Tujuan dari pelaksanaan acara ini adalah memperkuat peran daerah melalui forum multi stakeholder dalam implementasi RAD PE dan berkontribusi terhadap pencapaian RAN PE tingkat nasional. Selain itu, forum ini juga bertujuan memperkuat ruang konsolidasi antara multistakeholder nasional dan daerah dalam mendorong advokasi pengarusutamaan gender dalam implementasi RAD PE. Forum ini juga memfasilitasi diskusi untuk menyiapkan rencana aksi RAD PE 2022 - 2024.

Senior Program Officer HAM dan Demokrasi INFID Abdul Waidl menyampaikan terkait   mainstreaming keadilan gender terkait dengan fenomena ekstrimisme dan kekerasan, pihaknya melakukan dua hal. "Pertama, di tingkat nasional bersama BNPT, Kemensos, dan Densus 88, bermitra dengan Kemendagri, Kemenlu, Kemenkumham, dan KPPPA. Kami memastikan di nasional bisa kondusif dalam menangani napiter, deportan, dan returni," terangnya.

Kedua, di tingkat daerah, pihaknya masih berfokus di Jawa Timur dan Jawa Barat. Saat ini, lanjut dia, sedang ada beberapa pertemuan-pertemuan antar stakeholder atau multipihak. "Kami mendorong gerakan yang terkhusus dan tertata di tingkat daerah untuk memastikan isu perempuan aktif itu ada di RAD PE," katanya.

Sementara itu Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto dalam sambutannya menegaskan jika topik ini sangat penting bagi BNPT. Menurutnya RAN PE dan RAD senada dengan yang dimandatkan oleh tujuh aksi PBB  yaitu Dialog dan pencegahan konflik, Upaya memperkuat good governance, HAM, dan rule of law, Engaging community, empowering youth, gender equality and empowerment. Selain itu Ada peran perempuan dalam perdamaian kemudian pendidikan, pengembangan kapasitas dan strategic communication.

“Salah satu upaya daerah dalam implementasi RAD PE adalah bagaimana kita dapat mencapai pengarusutamaan gender,” kata Andhika.

Lebih lanjut, Andhika menyampaikan berterima kasih kepada Civil Society Organization (CSO) yang telah mendorong RAN dan RAD sebagai bentuk policy and advocacy untuk pengarusutamaan gender. Selain itu BNPT juga berterima kasih karena setelah satu tahun pelaksanaan RAN, kita melakukan pelaporan. Hal yang sangat mencuat justru adalah apa yang dikerjakan oleh CSO. CSO mendorong agar daerah melaksanakan rencana aksi sendiri.

“Kepala BNPT saat ini ingin menunjukkan dalam PE ini menggunakan pendekatan pentahelix. Salah satu wujud implementasi RAN PE adalah bagaimana masyarakat turut mendorong implementasi di daerah. Indonesia sangat maju karena dorongannya dari civil society,” pungkasnya.

Sementara itu Steering Commite WGWC Debbie Affianty Lubis menyampaikan jika WGWC saat ini sudah mengembangkan kemitraan bersama 27 mitra. Pihaknya berkolaborasi untuk menegakkan sistem hukum, reintegrasi sosial. Lebih lanjut dia berharap forum ini makin menguatkan kerja-kerja di daerah antara OMS, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.

“Kami harap kita bisa mencermati juga sejauh mana pengarusutamaan gender sudah termaktub dalam RAD yang sudah ada, juga sejauh mana pelibatan perempuan dan anak muda dari perencanaan hingga implementasi dari berbagai daerah. Sejauh mana dinas dapat berkolaborasi, terutama di bidang anggaran, karena ujung tombaknya adalah anggaran,” pungkasnya. (*)

Komentar

Tulis Komentar