Di tengah deru lalu lintas Kota Bandar Lampung yang tak pernah benar-benar hening, sebuah ruangan di Hotel Batiqa menyimpan percakapan yang tak biasa. Bukan soal bisnis, bukan pula soal politik praktis. Hari itu, 20 September 2022, ruangan itu menjadi saksi bagi upaya rekonsiliasi paling sunyi—dan barangkali paling penting—di tanah Sumatera bagian selatan.
Delapan orang mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) dan tiga orang mantan narapidana terorisme duduk berdampingan, tak lagi memanggul doktrin masa lalu, tak lagi menatap negara dengan curiga. Mereka kini menyebut dirinya “mantan”, dan kata itu mereka rawat dengan hati-hati, karena beratnya bukan hanya pada lidah, tapi juga di dalam dada.
Di seberang meja, ada Christian Talohu dari Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, Kompol Sumarna dari Satgaswil Densus 88, dan beberapa perwakilan dinas lainnya yang selama ini lebih banyak mendengar tentang mereka lewat laporan, bukan dari mata ke mata. Semua hadir karena satu hal: mencoba merumuskan apa arti “kembali ke NKRI” setelah sebuah ikrar diucapkan, setelah baiat dilepaskan.
Masa Lalu yang Tak Hilang, Tapi Bisa Dipahami
171 orang mantan anggota JI telah melepaskan baiat dan menyatakan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia di tahun 2022. Lampung menjadi saksi dari sebuah fenomena yang tak semua provinsi alami: sebuah titik balik massal dari mereka yang pernah berjalan di lorong-lorong gelap organisasi terlarang.
Namun setelah ikrar itu, pertanyaan-pertanyaan penting bermunculan: apa yang dilakukan negara setelah itu? Di bawah peraturan mana mereka dibina, jika mereka bukan eks napi terorisme? Siapa yang bertanggung jawab membina mereka? Dan bagaimana menjamin mereka tidak kembali ke dunia lama, karena dunia baru belum menyambut?
Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP)—sebuah organisasi yang lebih memilih bekerja di akar rumput daripada di sorotan media—memutuskan untuk tak hanya bertanya, tetapi juga menghimpun jawaban. Maka lahirlah Focus Group Discussion ini. Bukan sebagai forum seremonial, tetapi sebagai ruang yang memungkinkan semua pihak untuk, untuk pertama kalinya, saling mendengar.
Pertemuan yang Jarang Terjadi
Sebelum diskusi dimulai, ruangan disuguhkan film dokumenter pendek berjudul The Terror’s Dot Connector. Film itu menampilkan kisah salah satu credible voice KPP—mantan napiter yang kini menjadi ujung tombak program perdamaian. Dia pula yang menjadi moderator hari itu. Di layar, para peserta menyaksikan bahwa perubahan itu mungkin, bahwa dari reruntuhan bisa tumbuh harapan.
Salah satu peserta, Lukman Hakim dari Metro, membuka diskusi dengan lantang namun tenang. “Kami semua butuh pembinaan. Dua hal saja: pembinaan pemikiran dan pembinaan kemandirian.” Ia tidak meminta negara menanggung semua. Ia hanya meminta negara hadir, menemani, dan membuka jalan.
Dari bibir ke bibir, satu per satu para mantan menyampaikan harapan. Beberapa menyebut perlunya pelibatan ormas keagamaan untuk mengisi ruang kosong pemahaman. Yang lain menyoroti pentingnya pelatihan dan bantuan modal usaha agar mereka bisa hidup mandiri. Semua sepakat: jangan hanya membina pikiran, tapi juga perut.
Di sisi lain, para stakeholder mencatat dan menanggapi. Beberapa jujur mengaku baru pertama kali bertemu langsung dengan para mantan. Seperti Bu Yunita dari Dinas Sosial Provinsi Lampung, yang tampak tergetar melihat bahwa di hadapannya ada manusia, bukan data. “Selama ini kami hanya tahu mereka dari laporan pusat. Baru sekarang saya tahu wajah dan suara mereka.”
Sinergi yang Masih dalam Bayang-Bayang
Forum itu tidak melahirkan regulasi. Tidak juga memberi keputusan resmi. Tetapi ia membangun sesuatu yang lebih penting: keterhubungan.
“Ini baru awal,” ujar moderator menutup sesi. “FGD ini bukan jawaban akhir. Tapi dari sini, kita bisa mulai bertanya bersama, menyusun jawabannya bersama.”
Di sudut ruangan, percakapan kecil terjadi di antara mantan anggota JI dan pegawai dinas provinsi. Ada yang saling tukar nomor, ada pula yang menjanjikan kunjungan balasan. Sebuah sinyal bahwa negara tak harus hadir dalam bentuk formil, cukup sebagai manusia yang mau duduk bersama, sejajar.
Setelah Forum, Lalu Apa?
Pertanyaan itu tak terjawab hari itu. Namun mungkin memang tak perlu dijawab dengan tergesa. Sebab dalam proses reintegrasi, langkah paling menentukan bukanlah kebijakan besar, melainkan kesediaan untuk mendengarkan, mempercayai, dan berjalan bersama.
Di luar hotel, kota Lampung tetap sibuk. Tapi di dalam hati mereka yang hadir, ada getar yang belum pernah terasa sebelumnya: rasa bahwa mungkin, meski perlahan, damai bisa dilahirkan dari luka.
Foto: Peserta FGD di Hotel Batiqa, Bandar Lampung (20/9/2022). [Dok. Ruangobrol]
Komentar