Hujan deras yang mengguyur Aceh sejak akhir November 2025 bukan sekadar bencana alam biasa. Banjir bandang telah merenggut lebih dari 753 jiwa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan empat kampung di Aceh hilang tersapu banjir hingga tidak ada yang tersisa. Di tengah lumpur dan puing-puing, muncul sesuatu yang membuat banyak orang bergidik, bendera bulan bintang yang dulu dikenal sebagai bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berkibar lagi, memicu kekhawatiran akan munculnya konflik dan ketegangan di masyarakat.
Bayangkan Anda kehilangan rumah dalam semalam. Air datang begitu cepat, tidak memberi waktu menyelamatkan apa pun selain nyawa. Yang Anda butuhkan adalah bantuan secepatnya. Tapi yang datang bukan tim SAR atau truk logistik yang memadai. Hingga hari ke-7 banjir, belum satu pun menteri dari Kabinet Merah Putih yang datang ke Kabupaten Aceh Utara, padahal kabupaten itu merupakan daerah terluas dan terparah terkena banjir. Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, dengan emosional memohon, “Rakyat saya kelaparan, jenazah rakyat saya belum diambil, tolong dibantu. Pusat selain Basarnas belum hadir ke Aceh Utara”. Tangis bupati bukan sekadar ungkapan kesedihan, ini adalah jeritan dari pemimpin daerah yang merasa butuh bantuan. Kondisi ini diperparah dengan lima bupati di Aceh menyatakan ketidaksanggupan menangani bencana dan meminta Presiden menetapkan bencana nasional.
Inilah yang membuat rakyat Aceh marah. Bukan sekadar karena bantuan lambat, tapi karena kesan bahwa penderitaan mereka hanya jadi panggung sandiwara politik. Bahwa nyawa yang hilang hanya statistik untuk konferensi pers. Dan ketika kemarahan itu tidak mendapat saluran yang tepat, orang-orang mulai bertanya, apakah Jakarta peduli dengan Aceh?
Luka Lama yang Bisa Kambuh
Aceh dan Jakarta memang punya sejarah hubungan yang rumit. Konflik antara GAM dan pemerintah Indonesia berlangsung hampir tiga puluh tahun, dari 1976 hingga 2005. Puluhan ribu nyawa melayang. Tsunami 2004 yang menewaskan lebih dari 160 ribu orang akhirnya membuka pintu bagi terjadinya perdamaian. Pemerintah dan GAM akhirnya bisa duduk bersama di Helsinki, menandatangani perjanjian damai pada Agustus 2005. Aceh mendapat otonomi khusus, GAM berubah jadi partai politik, dan kehidupan berlanjut. Selama hampir dua dekade, perdamaian itu bisa bertahan. Tapi luka lama tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup kulit tipis yang bisa robek kapan saja. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut bencana banjir dan longsor ini seperti tsunami kedua yang menghantam Aceh, dengan empat kampung hilang entah ke mana. Dan respons pemerintah yang dinilai lamban, seperti menusuk tepat di tempat yang paling perih.
Namun pasca terjadinya bencana banjir, media sosial pun ramai dengan berita pengibaran bendera bula bintang. Pada kesempatan terpisah, Muzakir Manaf memang telah merespon fenomena ini. Ia berkata, “Untuk anak muda sesekali kan tak apa-apa,… Kita imbau tidak menaikkan dulu (di ruang publik).” Namun Wakil Kepala BIN Imam Sugianto juga mengungkapkan kekhawatiran tentang perayaan Milad GAM pada 4 Desember yang diwarnai pengibaran bendera bulan bintang, yang dapat memicu konflik dan ketegangan di antara kelompok yang mengibarkan simbol dengan aparat keamanan dan warga yang menolak. Bendera itu bukan berarti semua orang Aceh tiba-tiba ingin merdeka lagi. Kebanyakan dari mereka justru realistis, mereka tahu ekonomi Aceh bergantung pada Indonesia. Tapi bendera itu seolah menjadi simbol teriakan mereka, bahwa, “Kami masih di sini! Jangan perlakukan kami seperti warga kelas dua!” Ini tentang dignitas dan kebutuhan untuk didengar.
Dari Kekecewaan ke Radikalisasi
Inilah yang paling mengkhawatirkan. Jarak antara kekecewaan politik dan radikalisasi lebih dekat daripada yang kita kira. Sejarah mengajarkan bahwa ketika orang merasa ditinggalkan oleh negara, mereka akan mencari alternatif. Dan tidak semua alternatif itu sehat. Aceh punya sejarah panjang dengan Islam politik. Ini adalah provinsi yang memberlakukan syariat Islam, tempat di mana identitas keagamaan dan identitas regional sangat kuat. Kondisi para pengungsi semakin genting dengan stok makanan yang menipis, jaringan listrik tidak stabil, beberapa daerah masih padam, dan sinyal akses jaringan masih sangat susah. Ketika rasa frustrasi politik bertemu dengan slow-respon dari kepemimpinan pusat, ketika negara gagal hadir sebagai pelindung, ruang itu bisa diisi oleh narasi-narasi ekstrem.
Bukan GAM yang harus kita khawatirkan, organisasi itu sudah terfragmentasi dan sebagian besar petingginya sudah nyaman dengan status quo. Yang perlu diwaspadai adalah kelompok-kelompok kecil atau bahkan individu-individu yang, dalam kemarahannya, mengambil jalur kekerasan tanpa perhitungan politik yang matang.
Radikalisasi tidak selalu berbentuk organisasi teroris dengan struktur komando yang jelas. Kadang ia hadir dalam bentuk yang lebih cair, kelompok-kelompok partisan yang mengambil alih fungsi keamanan, individu-individu yang melakukan aksi kekerasan sebagai protes, atau narasi kebencian yang menyebar di media sosial. Inilah eskalasi berbahaya yang bisa terjadi, dimana krisis bencana menciptakan kegagalan negara, kegagalan negara memicu sentimen separatisme simbolik, separatisme simbolik berkembang menjadi alienasi sosial yang dalam, dan alienasi sosial membuka pintu bagi radikalisasi kekerasan.
Setiap tahapan memperkuat tahap berikutnya, menciptakan spiral ke bawah yang sulit dihentikan jika sudah terlalu jauh bergulir. Yang membuat situasi ini sangat berbahaya adalah kecepatan eskalasi, dari bendera yang berkibar hingga narasi kekerasan yang menyebar bisa terjadi dalam hitungan minggu, bukan tahun.
Saat ini, Aceh berada di persimpangan. Bencana ini bisa menjadi krisis yang membuka luka lama dan membuat separatisme kembali menjadi wacana serius. Atau ia bisa menjadi momen katarsis (kesempatan untuk menunjukkan bahwa republik ini benar-benar peduli). Dua hingga empat minggu ke depan sangat krusial. Jika respons cepat membaik, jika bantuan datang masif, jika komunikasi pemerintah menjadi lebih transparan dan empatik, maka ini hanya sebuah insiden kecil yang cepat berlalu dan dilupakan sejarah. Tapi jika penanganan terus berlarut, jika sikap pemerintah tetap terkesan tidak peduli, maka benih-benih ketidakpercayaan yang ditanam hari ini akan tumbuh menjadi pohon yang sulit ditebang.
Ada ironi tragis dalam semua ini. Tsunami 2004, bencana yang paling mematikan, justru membawa perdamaian. Banjir bandang 2025, yang jauh lebih kecil, apa akan membuka kembali pintu konflik—yang tidak kita harapkan. Bukan karena bencana itu sendiri lebih buruk, tapi karena respons kita yang lebih buruk.
Bupati Aceh Utara dalam suratnya kepada Presiden menyatakan bahwa daya rusak bencana ini melebihi tsunami Aceh 2004, karena tsunami hanya merusak wilayah pesisir, sedangkan banjir 2025 meliputi seluruh wilayah meliputi 27 kecamatan dan 852 desa. Aceh tidak meminta hal yang luar biasa. Mereka hanya minta diperlakukan sebagai warga negara yang setara, yang berhak mendapat perlindungan dan perhatian yang sama saat bencana datang. Bayangkan jika bencana yang sama muncul di Jakarta.
Munculnya kembali simbol-simbol GAM bisa jadi tanda bahaya yang serius, tapi kita juga tidak boleh panik hingga justru menciptakan self-fulfilling prophecy. Separatisme tidak akan bangkit hanya karena beberapa bendera berkibar. Yang ada adalah kekecewaan. Dan kekecewaan itu masih bisa dijawab jika kita cukup bijak untuk mendengarkan dan cukup cepat untuk bertindak.
Karena pada akhirnya, yang menahan Aceh tetap dalam republik ini bukan perjanjian di atas kertas atau ancaman kekuatan militer, tapi kepercayaan. Dan kepercayaan itu, seperti bendera yang berkibar, bisa naik atau turun tergantung pada bagaimana angin politik bertiup.[]
(Diolah dari berbagai sumber)
Foto: Kondisi banjir di salah satu wilayah Aceh, 28 November 2025.(Dok. BPBA)
Komentar