Dalam beberapa tahun terakhir, ruang publik Indonesia semakin sensitif terhadap konflik global. Apa yang terjadi ribuan kilometer jauhnya sepreti di Palestina, Suriah, atau Iran—tidak lagi terasa jauh. Ia hadir di layar gawai, memenuhi linimasa, dan lebih dari itu, mengendap sebagai emosi kolektif. Marah, simpati, atau bahkan dendam.
Fenomena ini, pada satu sisi, menunjukkan tumbuhnya solidaritas lintas batas. Dunia yang semakin terhubung memungkinkan empati melampaui geografis. Namun pada sisi lain, hal ini menyisakan kegelisahan yang jarang dibicarakan secara jernih, yaitumengapa konflik global yang kompleks bisa begitu mudah diterjemahkan menjadi kemarahan lokal, bahkan dalam bentuk radikalisme?
Di titik inilah kita perlu menggeser cara pandang. Radikalisme di Indonesia tidak bisa lagi dibaca semata sebagai problem agama atau keamanan. Ia juga merupakan cerminan dari cara kita memahami, atau lebih tepatnya, gagal memahami geopolitik global.
Geopolitik yang Direduksi Menjadi Narasi Identitas
Konflik global pada dasarnya adalah arena kepentingan yang rumit. Ia melibatkan sejarah panjang, perebutan sumber daya, rivalitas kekuatan besar, serta dinamika politik domestik negara-negara yang terlibat. Dalam konflik Timur Tengah, misalnya, kita berhadapan dengan warisan kolonialisme, politik energi, rivalitas regional, hingga kepentingan kekuatan besar dunia. Namun kompleksitas ini sering kali menguap ketika masuk ke ruang publik kita. Apa yang tersisa adalah narasi yang disederhanakan, “kita” melawan “mereka”, bahkan tak jarang direduksi menjadi “muslim” versus “kafir”.
Dalam bingkai seperti ini, realitas geopolitik yang penuh nuansa berubah menjadi cerita moral yang hitam-putih. Tidak ada lagi ruang untuk ambiguitas, tidak ada ruang untuk analisis. Yang ada hanya posisi, berpihak atau dianggap berkhianat. Penyederhanaan ini tidak terjadi secara kebetulan. Media sosial, dengan logika algoritmiknya, secara sistematis mengedepankan konten yang emosional, provokatif, dan mudah dicerna. Konten yang kompleks cenderung tenggelam, sementara narasi yang menyentuh emosi akan terus diperkuat oleh mekanisme distribusi digital.
Dalam proses ini, geopolitik kehilangan kedalamannya dan berubah menjadi komoditas emosi. Potongan video tanpa konteks, kutipan sepihak, atau visual kekerasan yang dilepaskan dari latar belakangnya menjadi bahan konsumsi harian. Publik tidak lagi berhadapan dengan realitas, melainkan dengan representasi yang telah disederhanakan.
Akibatnya, rasa solidaritas yang muncul sering kali bersifat instan dan tidak kritis. Ia lebih dekat dengan reaksi emosional daripada hasil refleksi rasional. Dalam kondisi seperti ini, batas antara empati dan kemarahan menjadi sangat tipis. Di sinilah letak bahayanya. Ketika geopolitik dipahami sebagai mitos moral, ia kehilangan kompleksitasnya. Dan ketika kompleksitas hilang, ruang untuk manipulasi justru terbuka lebar.
Lahan Subur di Dalam Negeri
Namun, penyederhanaan geopolitik saja tidak cukup untuk menjelaskan mengapa radikalisme bisa tumbuh. Banyak negara lain juga terpapar isu global yang sama, tetapi tidak semuanya mengalami gejala radikalisme yang serupa. Artinya, ada faktor lain yang bekerja di dalam negeri.
Indonesia menghadapi berbagai persoalan struktural yang tidak bisa diabaikan. Ketimpangan sosial yang masih nyata, akses pendidikan yang belum merata, serta krisis identitas yang dialami sebagian generasi muda. Dalam situasi seperti ini, sebagian individu tidak hanya mencari informasi, tetapi juga makna tentang siapa dirinya, di mana posisinya, dan untuk apa ia hidup. Di tengah pencarian itu, narasi global yang emosional menawarkan sesuatu yang menggoda, yaitu kejelasan identitas dan arah perjuangan. Konflik yang jauh tiba-tiba terasa relevan karena menyediakan bahasa untuk mengekspresikan kegelisahan yang selama ini tidak terartikulasikan.
Ketika narasi global bertemu dengan keresahan lokal, terjadilah resonansi ideologis. Kemarahan terhadap ketidakadilan global menyatu dengan frustrasi terhadap kondisi domestik. Dalam titik tertentu, perpaduan ini dapat melahirkan sikap yang lebih ekstrem. Sejarah menunjukkan bahwa keterhubungan ini bukan sekadar kemungkinan, melainkan realitas. Pengalaman sebagian warga Indonesia dalam konflik global, seperti dalam Perang Afghanistan-Soviet (1979–1989), telah membentuk jaringan dan ideologi yang kemudian bertransformasi di dalam negeri. Kemunculan kelompok seperti Jemaah Islamiyah menjadi bukti bahwa arus global dapat menemukan pijakan lokal yang konkret.
Namun penting ditekankan, tidak semua individu yang terpapar narasi global akan menjadi radikal. Di sinilah peran faktor lokal sebagai penyaring. Individu dengan akses pada pendidikan kritis, ruang dialog terbuka, dan kondisi sosial yang relatif stabil cenderung lebih mampu mengolah informasi secara rasional. Sebaliknya, dalam kondisi keterbatasan dan keterasingan, narasi tersebut lebih mudah diterima secara mentah. Dengan demikian, radikalisme bukanlah produk tunggal. Ia lahir dari pertemuan antara dunia luar yang penuh gejolak dan dunia dalam negeri yang belum sepenuhnya siap menyerapnya.
Negara, Narasi, dan Kegagalan Literasi Geopolitik
Menghadapi radikalisme, negara selama ini cenderung mengandalkan pendekatan keamanan. Penindakan, pengawasan, dan program deradikalisasi menjadi instrumen utama. Pendekatan ini penting, terutama untuk mencegah kekerasan. Namun ia tidak menyentuh akar persoalan secara utuh.
Radikalisme bukan hanya soal tindakan, tetapi juga soal cara berpikir. Selama cara berpikir yang menyederhanakan dunia terus berkembang, potensi radikalisme akan selalu ada, bahkan jika aktor-aktor lamanya telah ditangkap atau dibubarkan. Masalah mendasarnya terletak pada literasi geopolitik publik. Indonesia tidak kekurangan informasi. Setiap hari, publik dibanjiri berita, opini, dan visual dari berbagai penjuru dunia. Namun kelimpahan informasi tidak otomatis menghasilkan pemahaman.
Yang terjadi justru sebaliknya, informasi yang berlimpah sering kali diproses secara dangkal. Kompleksitas direduksi, konteks diabaikan, dan emosi dijadikan dasar penilaian. Dalam situasi seperti ini, publik menjadi rentan terhadap narasi yang manipulatif. Di sisi lain, terdapat jarak yang cukup lebar antara posisi diplomatik negara dan persepsi masyarakat. Dalam forum internasional, Indonesia kerap mengambil posisi yang moderat, rasional, dan berbasis kepentingan strategis. Namun di tingkat publik, isu yang sama dapat dipahami secara sangat emosional dan simplistik.
Kesenjangan ini menunjukkan adanya kegagalan dalam mengelola narasi. Negara, bersama dengan institusi pendidikan, media, dan tokoh publik, belum sepenuhnya berhasil membangun literasi geopolitik yang memadai. Padahal, di era digital, kemampuan membaca dunia bukan lagi sekadar keunggulan intelektual, melainkan kebutuhan dasar warga negara. Tanpa kemampuan ini, keterhubungan global justru dapat menjadi sumber distorsi, bukan pencerahan.
Penutup
Radikalisme di Indonesia adalah hasil interaksi antara dunia yang semakin terhubung dan masyarakat yang belum sepenuhnya siap memaknainya. Kedekatan global tidak otomatis melahirkan pemahaman. Tanpa kapasitas berpikir yang memadai, kedekatan justru dapat mempercepat penyebaran kesalahpahaman.
Radikalisme, dalam konteks ini, bukan semata-mata produk dari kebencian. Ia juga merupakan gejala dari kegagalan epistemik, ketika realitas yang kompleks disederhanakan secara berlebihan, dan emosi menggantikan nalar sebagai alat utama membaca dunia.
Karena itu, tantangan kita ke depan tidak hanya soal memperkuat keamanan, tetapi juga membangun kapasitas berpikir masyarakat. Literasi geopolitik, kemampuan memilah informasi, serta keberanian untuk melihat dunia dalam segala kompleksitasnya menjadi kunci yang tak terelakkan. Radikalisme tumbuh bukan karena kita terlalu terhubung dengan dunia, tetapi karena kita terhubung tanpa pemahaman. Menjadi tugas kita bersama untuk membangun literasi geopolitik agar masyarakat lebih cerdas dalam membaca dunia hari ini.[]
*Ilustrasi dibuat dengan bantuang teknologi AI untuk keperluan visualisasi
Komentar