Setelah bertahun-tahun dilanda perang dan gejolak politik, Suriah resmi memasuki babak baru dalam sejarahnya. Tumbangnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024 menjadi titik balik penting bagi negeri yang telah lama dilanda konflik ini. Tepat pada 8 Desember 2024, kelompok oposisi Hayat Tahrir asy-Syam (HTS) berhasil merebut Damaskus dan mendirikan pemerintahan transisi. Sang pemimpin HTS, Abu Muhammad al-Jaulani atau Ahmad Husain asy-Syara’a, diangkat sebagai kepala pemerintahan sementara untuk masa jabatan lima tahun.
Peralihan kekuasaan ini disambut dengan optimisme sekaligus kecemasan. Harapan akan rekonsiliasi dan pembangunan kembali bersanding dengan tantangan kompleks yang membayangi masa depan Suriah.
Dalam diskusi bertajuk “Bagaimana Masa Depan Suriah” yang diselenggarakan Rasil TV pada 13 Juli 2025, jurnalis senior Albalad.co, Faisal Assegaf, memaparkan tantangan besar yang kini dihadapi Jaulani. Diskusi ini turut menghadirkan Dr. Sarbini Abdul Murad, penasihat lembaga kemanusiaan Mer-C, dan dimoderatori oleh Angga Aminudin.
Tiga Tantangan Besar: Politik, Ekonomi, dan Keamanan
Faisal menjelaskan bahwa tantangan pertama yang dihadapi Jaulani adalah tantangan politik. Ia harus menghindari kesalahan fatal yang dilakukan rezim Assad, yakni praktik politik eksklusif yang memberi keistimewaan kepada satu kelompok tertentu. Jaulani dituntut untuk membangun pemerintahan inklusif yang mampu merangkul semua elemen masyarakat Suriah.
Tantangan kedua datang dari sektor ekonomi. Rekonstruksi pasca-perang diperkirakan memerlukan biaya antara 250 hingga 400 miliar dolar AS. Lebih dari 90% warga Suriah saat ini hidup di bawah garis kemiskinan, dan menurut data PBB, sekitar 16,7 juta orang masih membutuhkan bantuan kemanusiaan. Menurut Faisal, Jaulani tidak memiliki banyak pilihan selain menjalin kerja sama dengan Barat, khususnya Amerika Serikat, demi pencabutan sanksi ekonomi. Langkah ini penting agar Suriah dapat kembali terintegrasi ke dalam sistem keuangan global.
Tantangan ketiga adalah soal keamanan. Kementerian Pertahanan Suriah mencatat lebih dari 138 milisi yang tersebar harus diintegrasikan ke dalam angkatan bersenjata nasional. Secara umum, terdapat enam faksi utama yang mendominasi: HTS, Syrian National Army (SNA), Free Syrian Army (FSA), Syrian Defense Forces (pasukan Kurdi), Saraya As Sunnah (sayap ISIS di Suriah), dan Al-Qaeda Huras Addin. Dari keenamnya, hanya tiga yang dinilai dapat cepat diintegrasikan—HTS, SNA, dan FSA. Sementara itu, kelompok seperti Al-Qaeda dan ISIS menilai Jaulani sebagai “pengkhianat” karena dinilai terlalu moderat dan dekat dengan Barat.
“Bagi mereka, Jaulani sudah kafir. Dari tampilannya saja sudah dianggap sesat: berpakaian ala Barat, istrinya tampil di muka umum tanpa cadar, dan ia berhubungan dengan pihak yang mereka anggap kafir, seperti Amerika,” jelas Faisal.
Sikap Internasional: Antara Moderasi dan Resistensi
Jaulani, dalam kebijakan awal pemerintahannya, menegaskan bahwa Suriah akan mengambil sikap lebih moderat dalam hubungan internasional. Ini membawa angin segar, terutama karena sanksi yang diberlakukan oleh Amerika sejak 2011 akhirnya dicabut. Bahkan HTS yang sebelumnya dicap sebagai organisasi teroris sejak 2016 kini telah dihapus dari daftar tersebut. Namun demikian, status Jaulani sebagai buronan Amerika dengan imbalan 10 juta dolar masih menjadi perdebatan.
Menurut Faisal, ada narasi sesat yang selama ini berkembang untuk menjatuhkan Assad, seperti tuduhan bahwa ia anti-Islam. Namun dari pengamatannya selama dua minggu di Suriah, kehidupan beragama umat Islam berjalan normal. Meskipun ada pemantauan ketat, tidak ditemukan indikasi bahwa rezim Assad secara sistematis menindas umat beragama.
“Saya lihat warga muslim dan non-muslim, Sunni dan Syiah hidup berdampingan tanpa masalah. Banyak narasi yang berkembang itu sebetulnya bagian dari propaganda untuk menjatuhkan Assad,” tambahnya.
Hubungan dengan Israel dan Iran: Ujian Kebijakan Luar Negeri
Faisal juga menyoroti bahwa rezim baru Jaulani lebih condong ke Barat dan bahkan disebut lebih “bersahabat dengan Israel” dibanding Assad. Hal ini membuka peluang untuk membatasi kehadiran Iran di Suriah. Namun, pendekatan ini memunculkan resistensi dari kelompok Islamis serta sebagian rakyat Suriah yang belum siap menerima normalisasi hubungan dengan Israel.
Pandangan senada diungkapkan oleh Sarbini Abdul Murad. Ia menekankan pentingnya melihat bagaimana sikap pemerintah baru Suriah terhadap isu Palestina dan Israel. Menurutnya, Suriah merupakan bagian penting dari kawasan Syam yang memiliki nilai spiritual dan strategis dalam pandangan umat Islam.
“Ada pertanyaan besar: apakah sikap Jaulani yang sekarang itu taktis, hanya bagian dari strategi konsolidasi dalam negeri, atau memang akan mengikuti poros Amerika?” ujar Sarbini.
Ia juga menyoroti bagaimana rezim Assad sebelumnya sangat represif dan anti-kebebasan berbicara. Kini, dengan berakhirnya kekuasaan Assad, Suriah mengalami pergeseran besar. Jaulani bahkan telah mengakomodasi berbagai kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, termasuk kelompok minoritas Druze dan Alawi. Meski demikian, masih ada ketidakpuasan dari sejumlah kelompok yang merasa tidak terwakili dalam pemerintahan transisi ini.
Masa depan Suriah pasca-Assad masih jauh dari pasti. Pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Jaulani membawa harapan, namun juga dikelilingi oleh tantangan yang sangat kompleks—baik dari dalam maupun luar negeri. Apakah Suriah akan berhasil keluar dari lingkaran kekerasan dan kembali berdiri sebagai negara berdaulat yang inklusif dan damai, akan sangat bergantung pada langkah-langkah konkret yang diambil dalam waktu dekat.
Foto: Ahmed al-Shara bertemu dengan Pangeran MBS beberapa waktu yang lalu.[IST]
Komentar