Saat ini, tensi ruang publik kita sedang berada di titik yang cukup tinggi. Gejolak sosial dan politik memanas seiring mencuatnya berbagai kasus dugaan korupsi, isu ketidakadilan, hingga serangkaian sengkarut tata kelola yang melibatkan penyelenggara negara. Masyarakat, dari kelas pekerja hingga akademisi, bereaksi keras. Jagat media sosial riuh oleh kritik, satire, hingga cacian yang merefleksikan rasa frustrasi kolektif.
Berbagai isu sensitif yang bergulir belakangan ini seperti polemik persidangan Nadiem Makarim, isu pejabat atau tokoh publik yang jalan-jalan ke Paris, urusan KDMP, hingga fenomena dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) atau program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bernilai miliaran rupiah bagaikan bensin yang menyulut api kemarahan rakyat. Rasa penat ini kian akumulatif karena terjadi di tengah situasi perekonomian yang sedang lemah-lemahnya, diperparah lagi oleh nilai tukar rupiah terhadap dollar yang sudah sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok kian menekan daya beli masyarakat bawah.
Gelombang protes pun tak terhindarkan. Aksi demonstrasi dari berbagai elemen massa, khususnya mahasiswa, mulai bermunculan di banyak kota besar. Sementara di dunia maya, lini masa dipenuhi oleh poster digital, rilis pers, dan meme kritikan tajam. Semua narasi seolah mengerucut pada satu kesimpulan: Indonesia sedang berada dalam fase yang terpuruk dan “gelap”.
Sebenarnya, dalam lanskap negara demokrasi, dinamika seperti ini adalah hal yang lumrah. Kritik dan demonstrasi adalah vitamin bagi sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Negara memberikan ruang sah bagi warga negaranya untuk mengutarakan pendapat mengevaluasi kinerja pemerintahan yang sedang memimpin.
Penumpang Gelap di Tengah Keriuhan
Namun, di balik riuhnya kepalan tangan mahasiswa dan ketukan jempol netizen yang menuntut perbaikan, ada sebuah anomali yang patut diwaspadai. Ternyata, selain pemerintah dan masyarakat sipil, ada aktor lain yang sedang diam-diam mengamati situasi yang berkembang ini dengan cermat.
Aktor ini sama sekali tidak tertarik pada esensi perbaikan demokrasi, penegakan hukum, atau partisipasi dalam ranah kritik-mengkritik versi demokrasi. Mereka adalah para simpatisan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) dan kelompok ekstremis yang masih eksis di Indonesia. Bagi mereka, kekacauan dan ketidakpuasan publik bukanlah masalah yang harus diselesaikan melalui jalur hukum, melainkan momentum emas yang telah lama dinantikan untuk menyusupkan pengaruh sedikit demi sedikit ke masyarakat luas.
Tujuan utama kelompok ini sangat jelas dan radikal: mengambil alih negara, meruntuhkan legitimasi sistem yang ada, serta mengganti ideologi Pancasila beserta sistem pemerintahannya dengan yang mereka usung. Ketika perhatian aparat keamanan dan publik terfokus pada isu-isu besar nasional, kelompok ini melihat adanya kesempatan yang lumayan terbuka untuk menyuarakan ide dan gagasan ekstrem mereka tanpa langsung memicu alarm kecurigaan.
Strategi Menjual Solusi Alternatif
Ada perbedaan mendasar antara kritik masyarakat umum dan narasi yang dibangun oleh simpatisan ISIS. Ketika masyarakat dan mahasiswa berdemonstrasi, tuntutan mereka adalah agar keadilan kembali ditegakkan, korupsi diberantas, dan rupiah dikuatkan melalui mekanisme dan sistem kenegaraan yang sudah ada. Mereka ingin konstitusi berjalan dengan benar.
Sebaliknya, kelompok simpatisan ISIS memanfaatkan ruang-ruang diskusi di media sosial untuk membelokkan rasa frustrasi tersebut. Mereka masuk ke kolom komentar, grup percakapan, dan forum publik dengan membawa narasi manipulatif. Pesan yang mereka bawa seragam: "Sistem ini sudah rusak dari akarnya dan tidak bisa diperbaiki lagi."
Mereka mengampanyekan bahwa ketidakadilan, korupsi, dan kemiskinan adalah produk inheren dari sistem demokrasi. Menurut pendapat mereka, keadaan akan terus seperti ini dan akan terus berputar demikian jika Indonesia tetap menggunakan sistem yang sama. Dari sinilah mereka mulai memanipulasi kesadaran rakyat untuk melihat "solusi alternatif" yang mereka tawarkan, yaitu Sistem Khilafah.
Narasi Thaghut dan Eksploitasi Kekecewaan
Di postingan-postingan para simpatisannya di media sosial, mereka gencar menyerang serta mendiskreditkan pemerintahan saat ini beserta ideologi negara. Mereka menggunakan polarisasi keagamaan yang ekstrem, melabeli sistem kenegaraan saat ini sebagai sistem Thaghut (setan/melampaui batas/anti-Tuhan) yang hanya akan merugikan setiap orang yang menjadi pengusungnya.
Narasi yang dibangun sengaja dibuat menyentuh sisi psikologis masyarakat yang sedang kesusahan: "Sudah susah di dunia karena sistem yang korup, jangan sampai susah pula di akhirat karena mendukung sistem Thaghut." Doktrin hitam-putih inilah yang berbahaya, karena mengeksploitasi keputusasaan ekonomi dan spiritual seseorang untuk digiring menuju radikalisme melalui metode issue hijacking (pembajakan isu). Seseorang yang awalnya hanya kecewa pada kinerja pemerintah, perlahan-lahan dipapar narasi radikal hingga akhirnya memusuhi negara secara keseluruhan.
Merawat Daya Kritis, Menjaga Kewaspadaan
Gejolak sosial adalah ujian bagi kedewasaan bernegara. Mengkritik jalannya pemerintahan adalah hak, bahkan kewajiban warga negara demi menjaga keseimbangan kekuasaan. Namun, kita juga harus cerdas dan jeli melihat siapa saja yang berdiri di samping kita dalam barisan kritik tersebut.
Jangan sampai ruang kemarahan publik yang sah atas isu-isu nasional ini justru dibajak oleh para penumpang gelap yang ingin menghancurkan rumah besar bernama Indonesia. Menjaga daya kritis terhadap jalannya pemerintahan harus berjalan beriringan dengan kewaspadaan kolektif terhadap narasi-narasi ekstremis yang mencoba memancing di air keruh. Demi masa depan bangsa, kita tidak boleh membiarkan ruang publik kita dikuasai oleh mereka yang ingin mengganti kedamaian dengan kekacauan.
*Ilustrasi dibuat dengan bantuan teknologi AI untuk keperluan visualisasi
Komentar