Di sebuah ruangan sederhana di Kantor DPMD Kabupaten Bogor, Selasa pagi (23/9), belasan orang duduk bersama. Mereka bukan hanya pejabat, tapi juga kepala desa, tokoh pemuda, ibu-ibu desa, hingga perwakilan organisasi masyarakat. Mereka datang dengan satu tujuan: merajut harapan bersama lewat pembentukan Gugus Tugas Desa Damai.
Bagi Muhammad Subhi Azhari, Direktur Eksekutif Yayasan Inklusif, momen itu lebih dari sekadar diskusi. “Partisipasi aktif semua pihak sangat penting agar Gugus Tugas Desa Damai ini benar-benar menjadi wadah kolaborasi,” ujarnya. Kata-katanya seperti menyulut semangat peserta yang hadir. Sebab di balik istilah “desa damai”, tersimpan harapan agar masyarakat bisa lebih kuat menghadapi konflik dan menghindari jalan ekstremisme.
Tiga desa dipilih menjadi percontohan: Sukamantri, Sasakpanjang, dan Pamijahan. Desa-desa ini bukan sekadar titik di peta Bogor, tetapi rumah bagi ratusan keluarga yang hidup berdampingan dengan segala dinamika sosialnya. Ada desa yang menyimpan cerita tentang mantan narapidana terorisme yang kini berusaha memulai hidup baru. Ada pula desa dengan pemuda-pemudi yang aktif menjaga lingkungan agar tetap aman dan rukun.
Mira Dewi Sitanggang, PLT Sekdis DPMD, menyambut langkah ini dengan penuh optimisme. “Kami sangat mendukung. Apalagi ada desa yang warganya eks-napiter, tentu program ini jadi sangat penting,” katanya. Baginya, Desa Damai bukan hanya jargon di atas kertas RAD PE (Rencana Aksi Daerah), tapi sesuatu yang harus benar-benar diwujudkan di lapangan.
Suasana FGD hari itu terasa hangat. Seorang kepala desa menceritakan bagaimana warganya mulai khawatir dengan masuknya paham radikal lewat media sosial. Sementara seorang ibu dari organisasi perempuan desa berbagi kegelisahan: bagaimana anak-anak remaja bisa terjebak arus intoleransi jika tak dibimbing dengan baik. Cerita-cerita itu membuat pembahasan semakin hidup—FGD berubah menjadi forum curhat sekaligus ruang perumusan solusi.
Perwakilan Badan Kesbangpol, Acep Hamidi, menegaskan pentingnya sinergi. Ia berbicara dengan nada berapi-api tentang perlunya “desa yang tangguh, toleran, dan berdaya.” Tapi yang paling menyentuh justru ketika ia menyebut bahwa ketahanan nasional berawal dari hal-hal sederhana: obrolan warga di pos ronda, kegiatan karang taruna, hingga ibu-ibu yang saling menjaga anak tetangganya.
Program Desa Damai ini memang tak hanya berbicara soal ekonomi. Ada layanan pendidikan, kesehatan, hingga dukungan psikososial untuk keluarga mantan napiter. Dengan begitu, desa bukan hanya tempat tinggal, tapi juga ruang penyembuhan bagi mereka yang pernah terjebak jalan kelam masa lalu.
Menjelang sore, FGD ditutup dengan kesepakatan untuk menyusun draf kerangka kerja Gugus Tugas Desa Damai. Tak ada sorak-sorai, tapi senyum lega tergambar di wajah para peserta. Mereka tahu, jalan menuju perdamaian memang panjang. Namun langkah kecil di ruang itu bisa jadi pijakan besar bagi masa depan.
Karena pada akhirnya, desa yang damai bukanlah tentang gedung megah atau aturan kaku. Desa damai adalah tentang manusia—tentang hati yang mau saling menerima, tangan yang mau saling menggandeng, dan suara yang mau saling mendengar.
Foto Utama: Kegiatan FGD di Kantor DPMD Kabupaten Bogor.(Dok. Yayasan Inklusif)
Komentar