.jpeg)
Hujan deras berhari-hari yang mengguyur Pulau Sumatera berubah menjadi banjir bandang dan longsor yang merenggut ratusan nyawa. Data BNPB menunjukkan dampak bencana yang sangat besar. 174–248 korban meninggal, ratusan lainnya hilang, serta ribuan keluarga kehilangan rumah dan akses hidup dasar. Di Sumatera Utara saja, 116 orang meninggal dan 42 hilang, terutama di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, Humbang Hasundutan, hingga Pakpak Bharat. Di Aceh, tercatat 35 korban jiwa, sementara Sumatera Barat terdampak di Padang Pariaman, Tanah Datar, Solok, hingga Kota Padang.
Duka ini seharusnya mengikat empati kolektif. Namun, di kala musibah melanda, publik justru disuguhi kembali potongan video yang agak lama dari seorang tokoh ormas Islam yang menyebut pegiat lingkungan sebagai “Wahabi lingkungan”. Di tengah tragedi, potongan klip itu muncul lagi di media sosial dan tersebar luas, hal ini memicu perdebatan baru, bahkan tanda-tanda cancel culture pun sudah nampak.
Pertanyaannya kemudian, mengapa video itu kembali naik ke permukaan tepat ketika alam sedang menangis? Jawabannya tidak sederhana, tetapi dapat dibaca dari cara publik membentuk ingatan, kemarahan, serta kekecewaan yang lama disimpan.
Ketika Bencana Membuka Lagi Luka Bahasa
Kembalinya video lama ini merupakan respons spontan dari publik yang merasa peringatan tentang kerusakan alam sering diremehkan. Potongan itu bukan sekadar klip, ia berfungsi sebagai penanda kegagalan moral, mengingatkan bagaimana kritik ekologis pernah dipandang sebelah mata. Ketika banjir bandang dan longsor benar-benar datang, sebagian publik merasakan semacam validasi pahit. Alam sedang berkata bahwa aktivisme lingkungan bukan ancaman, tetapi kebutuhan. Di sinilah masalahnya. Penggunaan istilah “Wahabi lingkungan” dalam konteks tersebut sangat tidak tepat. Istilah “Wahabi” di ruang publik Indonesia memiliki asosiasi yang kuat dengan ekstremisme, rigiditas agama, dan potensi kekerasan. Menempelkannya pada aktivis lingkungan menciptakan kesan bahwa mereka anti-pembangunan, keras kepala, fanatik, bahkan berbahaya. Padahal, realitasnya, mereka adalah pihak yang paling awal melihat tanda-tanda kerusakan ekologis.
Bahasa, jika keliru, dapat membelokkan persepsi publik, dan itulah yang terjadi. Ketika para penjaga alam justru diposisikan sebagai kelompok radikal, ruang demokrasi untuk bicara tentang kerusakan ekologis menyempit. Yang tersisa adalah narasi pembangunan yang mengabaikan keberlanjutan dan menutupi ketimpangan kekuasaan.
Alam Memberi Peringatan, Aktivis Justru Disudutkan
Bencana di Sumatera adalah pengingat keras bahwa kerusakan lingkungan bukan isu abstrak. Hutan yang digunduli, alih fungsi lahan, penambangan yang longgar, hingga tata ruang yang amburadul. Semuanya berkelindan menciptakan rentetan banjir bandang, longsor, dan hilangnya ratusan nyawa. Namun, alih-alih menyoroti akar kerusakan lingkungan, wacana publik justru kembali terperangkap dalam perdebatan tentang label. Istilah “Wahabi lingkungan”, yang seharusnya tidak pernah digunakan kini kembali menjadi senjata retoris untuk melemahkan legitimasi gerakan lingkungan.
Narasi itu meracuni persepsi publik karena memandang aktivis lingkungan sebagai kelompok “keras”, kritik ekologis dianggap “berlebihan”, dan penolakan terhadap izin tambang atau pengrusakan alam dibingkai seolah tindakan ekstrem. Akibatnya, mereka yang bersuara atas nama keselamatan ekologis tampil seolah-olah sebagai ancaman bagi stabilitas, bukan upaya menyelamatkan kehidupan. Ironi ini menjadi semakin pahit ketika ratusan korban baru akan dimakamkan, ribuan mengungsi, dan hujan diperkirakan masih akan turun. Ketika alam sedang menggugat, mengapa justru para penjaga alam yang dianggap radikalis?
Membangun Bahasa Baru untuk Masa Depan Ekologis Kita
Perdebatan tentang istilah mungkin terlihat kecil dibandingkan bencana. Tetapi bahasa membentuk cara kita untuk bertindak. Ketika aktivis dicap dengan idiom ekstremisme, kebijakan yang mereka kritisi menjadi tampak wajar, sementara tuntutan mereka disamakan dengan ancaman.Inilah yang harus diwaspadai, bahwa bencana ekologis tidak hanya merusak tanah dan kehidupan manusia, tetapi juga merusak nalar publik ketika retorika politik menggeser fokus kita. Padahal, kini lebih dari sebelumnya, kita membutuhkan cara berpikir yang jernih dan bahasa yang akurat.
Kita perlu mengakui bahwa aktivisme lingkungan bukan radikalisme. Mereka adalah pagar hidup yang justru melindungi kita dari tragedi yang kini menimpa Sumatera. Kritik terhadap perusakan alam bukan ancaman terhadap negara, ini adalah bentuk peringatan dini agar negara tidak terus mengorbankan warganya atas nama pembangunan yang tak berkelanjutan. Bencana ini memberi kita momentum untuk memperbaiki relasi dengan alam sekaligus memperbaiki relasi dengan kata-kata. Instansi pemerintah, pemuka agama, dan tokoh publik perlu lebih bertanggung jawab dalam memilih istilah, karena setiap kata dapat membentuk sikap sosial terhadap kelompok yang rentan. Dan yang paling penting, publik harus kembali fokus pada esensi, bahwa bencana ini bukan semata kehendak alam, melainkan konsekuensi dari kejahatan ekologis yang sering kali dilegalkan oleh keputusan manusia.[]
Di tengah banjir bandang yang merendam desa dan longsor yang menelan rumah, satu hal menjadi jelas. Alam menggugat. Dan ketika itu terjadi, suara para penjaga alam tidak boleh lagi dibungkam oleh istilah yang menyesatkan.
Foto utama: Penyebab banjir di Sumatera (Sumber: BNPB)
Komentar