Setiap tahun kita mendengar kabar penangkapan pelajar yang terjerat paham radikal. Ada yang tertangkap karena berencana meledakkan kantor polisi, ada pula yang ikut jaringan terorisme setelah terpapar di media sosial. Fenomena ini bukan lagi sekadar kasus sporadis, tetapi sudah menjadi gejala yang mengkhawatirkan.
Di tengah keprihatinan itu, gagasan Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center, untuk memasukkan pendidikan filsafat ke dalam kurikulum sekolah dan pesantren layak kita renungkan dengan serius. Selama ini, strategi deradikalisasi kerap berhenti pada level teknis—seminar, sosialisasi, atau sekadar himbauan moral. Namun, akar persoalannya ada pada kemampuan berpikir generasi muda yang belum matang. Mereka mudah percaya pada informasi yang berseliweran di media sosial tanpa sharing, tanpa analisis, dan tanpa kesadaran akan dampaknya.
Kita tahu, media sosial kini menjadi “kelas tanpa guru” bagi jutaan pelajar. Dari layar ponsel, mereka belajar tentang dunia, agama, bahkan politik. Sayangnya, ruang ini juga dipenuhi oleh konten hoaks, ujaran kebencian, hingga propaganda radikal. Pertanyaannya: apakah pendidikan formal kita sudah menyiapkan para pelajar untuk menghadapi badai informasi itu? Jawabannya, tampaknya belum.
Di sinilah filsafat bisa memainkan peran penting. Filsafat bukan sekadar pelajaran terori-teori rumit dan abstrak tentang Plato, Aristoteles, atau Ibnu Sina. Ia adalah keterampilan berpikir kritis, logis, dan reflektif. Dengan filsafat, pelajar diajarkan untuk tidak menelan bulat-bulat setiap informasi. Mereka akan terbiasa bertanya “mengapa” dan “bagaimana”, menguji kebenaran, serta mempertimbangkan konsekuensi dari sebuah keyakinan.
Ironisnya, sistem pendidikan kita masih sering berhenti pada tahap menghafal. Buku pelajaran diperlakukan layaknya kitab sakti yang tidak boleh diperdebatkan. Akibatnya, banyak siswa tumbuh dengan pemahaman dangkal. Bahkan, istilah “kafir” dalam kitab suci pun kerap ditafsirkan secara sempit, lalu dijadikan alasan untuk menolak berteman dengan orang berbeda agama. Jika sejak dini mereka dibiasakan berpikir filosofis, kesalahan tafsir seperti ini bisa diminimalisasi.
Tentu saja, filsafat tidak harus diajarkan dengan istilah rumit. Di tingkat dasar, ia bisa muncul dari percakapan sederhana: mengapa kita harus jujur? Bagaimana rasanya diperlakukan tidak adil? Diskusi-diskusi ringan semacam itu akan menumbuhkan empati, melatih imajinasi moral, sekaligus memperkuat karakter. Soal mengetengahkan filsafat dalam diskusi publik sudah dicontohkan oleh Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fahrudin Faiz. Kesan Filsafat yang rumit ketika dibawakan oleh Pak Faiz menjadi mudah dan populer. Begitu juga yabg dilakukan oleh Habib Husein Jakfar.
Lebih jauh, filsafat juga mendorong siswa untuk berani menciptakan inovasi. Ken Setiawan menyebut enam tahapan berpikir filosofis: menghafal, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Sayangnya, mayoritas siswa kita masih berkutat di level pertama. Padahal, bangsa ini membutuhkan generasi yang mampu melampaui sekadar menghafal, menuju generasi yang mampu mencipta.
Namun, gagasan memasukkan filsafat ke dalam kurikulum tidaklah sepi kritik. Ferry Irawadi, salah seorang influencer, justru pernah melontarkan usul yang kontroversial: jurusan filsafat sebaiknya dihapus saja dari perguruan tinggi. Menurutnya, filsafat tidak lagi relevan dengan kebutuhan jaman yang menuntut keterampilan praktis dan keahlian teknis. Ia berpendapat bahwa mahasiswa lebih baik diarahkan pada jurusan-jurusan yang jelas manfaat aplikatifnya, ketimbang belajar “berpikir abstrak” yang tak selalu berujung pada lapangan pekerjaan.
Jika pandangan Ferry ini ditarik ke level sekolah, maka bisa dimengerti mengapa banyak orang meragukan efektivitas filsafat sebagai solusi. Bagi mereka, filsafat dianggap elitis, jauh dari kebutuhan sehari-hari, bahkan berpotensi mengaburkan keyakinan keagamaan jika tidak dipandu dengan benar.
Pertanyaannya, apakah filsafat benar-benar tidak relevan? Ataukah justru ketidakrelevanan itu lahir karena kita tidak pernah serius mengintegrasikannya ke dalam pendidikan?
Menurut saya, filsafat tidak harus diposisikan sebagai lawan bagi ilmu praktis. Justru ia adalah fondasi yang memperkuat semua ilmu. Seorang dokter yang berpikir filosofis akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan etis. Seorang insinyur yang terbiasa menganalisis makna dan dampak akan lebih peduli terhadap keselamatan publik. Bahkan seorang programmer yang terbiasa bertanya “untuk apa aplikasi ini dibuat?” akan lebih sensitif terhadap isu privasi dan keamanan data.
Di era banjir informasi, kemampuan berpikir kritis menjadi “vaksin intelektual” yang paling dibutuhkan. Jika jurusan filsafat dihapus, atau jika pendidikan filsafat sejak dini diabaikan, maka kita akan kehilangan benteng penting untuk melawan radikalisme, intoleransi, dan manipulasi informasi.
Radikalisme tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh dari benih intoleransi yang dibiarkan hidup di ruang-ruang pendidikan kita. Maka, jika kita ingin menutup pintu radikalisme, langkah pertama adalah menanamkan cara berpikir filosofis sejak dini. Bukan dengan jargon kaku, melainkan dengan percakapan sehari-hari yang membiasakan anak untuk bertanya, merenung, dan menghargai perbedaan.
Filsafat memang tidak serta-merta menyelamatkan bangsa dari radikalisme. Tetapi tanpa filsafat, kita hanya akan melahirkan generasi penghafal—pandai menjawab soal, namun rapuh ketika berhadapan dengan realitas kompleks. Antara gagasan Ken Setiawan yang ingin memasukkan filsafat ke kurikulum, dan pandangan Ferry Irawadi yang justru ingin menghapus jurusan filsafat, kita harus berani memilih.
Bagi saya, jawabannya jelas. Pendidikan yang tidak melatih berpikir kritis ibarat membangun rumah tanpa pondasi. Ia mungkin berdiri megah, tetapi mudah roboh diterpa badai ideologi kebencian.[akhmad kusairi]
Ilustrasi: By AI (ChatGPT)
Komentar