Apakah semua film dokumenter adalah propaganda?
Sebagian orang mungkin langsung curiga ketika sebuah film terang-terangan berpihak, apalagi jika temanya menyentuh isu yang selama ini dianggap sensitif di Indonesia. Namun Bill Nichols, profesor kajian film dari San Francisco State University dan penulis Introduction to Documentary (2001), menawarkan pandangan yang berbeda. Menurutnya, tidak ada dokumenter yang benar-benar netral. Setiap film selalu memilih sudut pandang, menentukan siapa yang bicara, dan memutuskan fakta mana yang ditampilkan.
Yang membedakan satu film dengan film lain bukanlah soal berpihak atau tidak, melainkan seberapa jujur ia menuturkan keberpihakannya.
Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita tidak memakai topeng netral. Sejak awal ia menunjukkan posisi dengan jelas. Dan justru di situlah perdebatan tentang film ini menjadi menarik.
Di Indonesia, ada ironi sosial-politik yang kadang terasa seperti sengaja dibiarkan hidup terlalu lama. Film ini dibubarkan aparat di banyak kota, tetapi tetap beredar hampir 40 hari melalui jaringan pemutaran komunitas. Sementara itu, persoalan yang disorot film ini—eksploitasi tanah adat dan pembukaan hutan skala besar di Papua Selatan—terus berjalan melampaui beberapa pergantian rezim pemerintahan, bahkan berpotensi meluas ke wilayah lain pada periode berikutnya.
Karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale ini sesungguhnya sudah dipersiapkan jauh sebelum menjadi perbincangan nasional. Proses produksinya berlangsung selama empat tahun, mengambil lokasi di lima distrik Papua Selatan, dan melibatkan banyak pihak: Jubi Media, Watchdoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, Greenpeace Indonesia, hingga LBH Papua Merauke.
Sejak awal, film ini tidak beredar bebas. Ia hanya diputar melalui format nonton bareng. Dari ruang-ruang kecil itulah pertukaran gagasan tumbuh—bukan melalui konglomerasi media, algoritma, atau buzzer politik, melainkan lewat public sphere: percakapan langsung antarwarga.
Pemutaran perdana berlangsung di Auckland pada 7 Maret 2026 dalam Forum Papua Barat. Gala premiere kemudian digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada 12 April.
Setelah itu, gelombang pembatalan, intimidasi, hingga pembubaran mulai terjadi.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat sedikitnya 21 insiden: mulai dari pengawasan aparat, tekanan terhadap pengelola kampus, hingga pembubaran paksa pemutaran di Universitas Khairun, Ternate, pada 12 Mei 2026.
Ironisnya, semua itu terjadi bahkan sebelum film ini beredar luas secara ilegal di YouTube.
Baru ketika pembajakan mulai ramai di media sosial, Pesta Babi akhirnya ditayangkan resmi melalui kanal YouTube Redaksi JubiTV, lalu dikolaborasikan bersama Watchdoc Documentary, Greenpeace Indonesia, Bentala Rakyat, Indonesia Baru, dan LBH Papua Merauke.
Kembali ke cara bercerita.
Dalam bukunya, Nichols membagi film dokumenter ke dalam beberapa pendekatan. Salah satunya adalah expository documentary—dokumenter yang bekerja seperti suara narator yang memandu penonton dari satu fakta ke fakta lain, hingga akhirnya tiba pada kesimpulan tertentu.
Berbeda dengan observational documentary, yang lebih memilih diam dan membiarkan kamera mengikuti kehidupan tokoh tanpa banyak komentar, seperti melihat kehidupan lewat jendela.
Pesta Babi jelas berada di kategori pertama.
Narasi Dandhy terasa dominan. Ia terus mengarahkan penonton untuk melihat persoalan dari satu sudut pandang tertentu.
Kalau dibandingkan dengan The Mahuzes (2015), film lain yang dibuat Dandhy bersama Ucok Suparta, perbedaannya cukup terasa.
The Mahuzes lebih sabar. Kameranya memberi ruang lebih panjang kepada tokoh-tokohnya. Penonton dibiarkan menyusun emosinya sendiri tanpa terlalu diarahkan menuju kesimpulan tertentu.
Padahal isu yang dibicarakan tidak jauh berbeda: tanah adat, ekspansi industri, dan Papua. Yang berubah barangkali bukan temanya, melainkan konteks politiknya.
Meski begitu, ada momen ketika Pesta Babi berhenti bicara dan memilih mendekat. Justru di titik itulah film ini terasa paling kuat.
Vincent Kwipalo dari suku Yei bercerita bahwa pada 17 Agustus ia tidak akan mengibarkan bendera Merah Putih. Ia hanya akan meletakkannya di atas meja.
“Ternyata lambang negara ini tidak melindungi kami. Hak kami tidak dihargai.”
Film berhenti di sana. Tidak ada musik dramatis. Tidak ada narasi tambahan. Hanya wajah seseorang yang terdengar lelah karena terlalu lama menjelaskan hal yang sama kepada orang-orang yang tak pernah sungguh-sungguh mendengarkan suara masyarakat Papua Selatan.
Itu menjadi salah satu adegan paling kuat dalam film ini.
Pemerintah melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) membuka jutaan hektare hutan di Papua Selatan untuk kawasan pangan dan energi. Skalanya disebut sebagai salah satu pembukaan hutan terbesar di dunia saat ini: sekitar 1,1 hingga 1,5 juta hektare dalam dua dekade terakhir.
Di atas tanah itu hidup masyarakat Malind, Maklew, Yei, Awyu, dan Muyu. Bagi mereka, hutan bukan sekadar ladang atau sumber kayu. Di sana ada identitas, ruang hidup, makanan, sejarah keluarga, pengetahuan turun-temurun, dan wilayah yang dianggap sakral.
Ketika hutan hilang, yang lenyap bukan hanya pepohonan.
Sagu sebagai makanan pokok mulai tergeser oleh beras dan pasokan dari luar. Pola hidup perlahan berubah. Sebagian masyarakat masuk ke sistem kerja industri sebagai buruh dengan penghasilan bulanan yang bahkan tak lebih dari dua juta rupiah.
Dan bersama perubahan itu, cara hidup yang diwariskan turun-temurun ikut terkikis oleh arogansi kebijakan. Padahal cerita seperti ini bukan hal baru.
Guru Besar Kebijakan Pertanian IPB, Dwi Andreas Santosa, pernah mengingatkan bahwa Indonesia berkali-kali mencoba proyek serupa sejak akhir 1990-an, dan polanya hampir selalu sama: dimulai dengan janji politik, lalu berakhir pada kerusakan dan target yang meleset.
Proyek gambut sejuta hektare di Kalimantan gagal. MIFEE di Merauke pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga tidak berjalan sesuai janji. Sebagian investor kemudian beralih menanam sawit atau komoditas lain yang lebih menguntungkan.
Dan hari ini, pola serupa masih terus muncul di kawasan yang bahkan belum sempat terdokumentasikan kamera.
Di titik itulah Pesta Babi bekerja. Ia membuat persoalan yang semula terasa jauh menjadi dekat.
Bukan lewat statistik atau istilah kebijakan yang rumit, melainkan lewat wajah-wajah protagonisnya: Franky Woro yang menancapkan ribuan salib merah sebagai simbol perlawanan, Vincent Kwipalo, dan kepala adat Kimko yang berusaha mempertahankan identitas komunitasnya.
Namun film ini juga punya batas. Ia berhasil membuat penonton marah dan bersimpati.
Tetapi siapa sesungguhnya yang bekerja di balik seluruh rantai kebijakan itu—bagaimana negara, perusahaan, aparat, dan kepentingan bisnis global saling bertaut—hanya muncul sebagai lapisan tipis.
Bagi penonton yang sudah lama mengikuti isu HAM Papua atau konflik tanah adat, itu mungkin cukup. Tetapi bagi yang baru pertama kali bersentuhan dengan isu ini, kemarahan yang muncul kadang bisa berubah menjadi pertanyaan: apakah ini dokumenter atau propaganda?
Mungkin memang itu pilihan filmnya. Ia lebih ingin menjadi seruan moral ketimbang peta politik yang rumit.
Mirip seperti End Game beberapa tahun lalu, Pesta Babi bergerak lewat jaringan akar rumput. Bedanya, isu yang dibawa kali ini jauh lebih sensitif: Papua, tanah adat, dan kata “kolonialisme” yang diarahkan langsung kepada Indonesia dan kebijakan negara.
Pada akhirnya, pertanyaan paling menarik tentang Pesta Babi bukanlah apakah ia propaganda atau bukan. Sebagai dokumenter, keberpihakan memang bagian dari pilihan artistik dan politik.
Kadang justru itulah fungsi utamanya: memberi ruang kepada mereka yang selama ini tidak memiliki cukup kuasa untuk menyuarakan dirinya sendiri. Dan untuk tujuan itu, film ini bekerja cukup kuat.
Yang sulit diabaikan adalah bahwa deforestasi di Papua Selatan bukan hanya soal pohon yang hilang. Ia menyentuh cara hidup yang perlahan punah, mengganggu keanekaragaman hayati, dan merusak ekosistem yang tak mudah dipulihkan hanya dengan janji investasi berikutnya.
Pesta Babi hadir untuk mengingatkan hal itu.
Dan selama ia terus ditonton, pengingat itu masih akan bekerja.
*Foto: Poster Film Pesta Babi.(Instagram @cypripajudale)
Komentar