Bogor – Upaya memperkuat peran perempuan dalam pencegahan ekstremisme kekerasan terus digalakkan. Salah satunya dilakukan oleh La Rimpu, organisasi yang fokus pada penguatan kapasitas perempuan dan perdamaian sosial. Bertempat di Hotel Izi, Kota Bogor, La Rimpu menggelar Pelatihan Perempuan untuk Pencegahan dan Penanganan Ekstremisme Kekerasan yang diikuti 30 puluh peserta dari tiga desa yakni, Sasak Panjang, Pamijahan dan Sukamantri.
Kegiatan ini terselenggara melalui kerja sama La Rimpu dengan Wahid Foundation, Yayasan Inklusif, dan Libu Perempuan. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperluas jejaring masyarakat sipil yang aktif membangun ketahanan sosial dan memperkuat semangat toleransi di tingkat akar rumput.
Membangun Ketahanan Sosial dari Perempuan
Pembina Yayasan La Rimpu, Prof. Abdul Wahid, dalam sambutannya menyampaikan jika forum ini menjadi wadah belajar untuk saling berkenalan dan berbagi pengalaman dalam pembangunan komunitas yang inklusif dan setara. Pasalnya menurut Wahid perempuan memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan sosial masyarakat.
“Kami dalam membangun aktor dari dalam komunitas itu sendiri, yang sebenarnya telah La Rimpu lakukan beberapa tahun lalu. Kami merasa harus terus memberi dampak bagi masyarakat yang lebih luas,” kata Wahid pada Senin 3 November 2025.
Menurut Prof. Wahid ada lima nilai utama yang dapat diterapkan dalam memperkuat peran perempuan di komunitas. Yaitu ta’aruf (saling berkenalan), ta’awun (saling tolong-menolong), tawazun (menjaga keseimbangan dan saling merangkul), tasamuh (toleransi dan saling menghargai), serta tawasau (saling menasihati dalam kebaikan).
Sementara itu Direktur La Rimpu, Prof. Atun Wardatun, menjelaskan bahwa pelatihan ini dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas perempuan agar mampu mengenali gejala ekstremisme kekerasan sejak dini dan mengambil peran aktif dalam menciptakan lingkungan yang damai.
“Melalui pelatihan ini, kami ingin membentuk aktor-aktor perempuan yang memiliki kesadaran kritis terhadap isu ekstremisme serta mampu menjadi agen perubahan sosial di lingkungannya masing-masing,” ujar Atun.
Prof Atun menilai perempuan memiliki posisi strategis dalam keluarga dan masyarakat, sehingga suara dan tindakannya bisa menjadi benteng awal terhadap masuknya paham intoleransi dan kekerasan berbasis ideologi.
Hal senada disampaikan Direktur Yayasan Inklusif, Muhammad Subkhi. Dalam kesempatan itu dia menekankan pentingnya pengalaman perempuan dalam upaya membangun perdamaian.
“Kita semua berkumpul di sini untuk berpikir tentang orang lain, saling berbagi cerita satu sama lain. Bukan ingin mengisi apalagi menggarami laut, ibu-ibu jelas sudah mengalami asam garam kehidupan," katanya.
Dari Perspektif Gender hingga Deteksi Dini
Pelatihan berlangsung selama dua hari dan dikemas secara interaktif melalui diskusi kelompok, studi kasus, pemutaran film, hingga sesi ice breaking.
Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi tentang perspektif gender dan perubahan sosial, sembilan nilai Gus Dur, serta konsep desa damai. Sesi ini mengajak peserta memahami pentingnya nilai kemanusiaan universal dan prinsip toleransi dalam kehidupan berbangsa.
Selain itu, peserta juga diajak mendalami isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme kekerasan, serta mengenali kerentanan perempuan terhadap propaganda radikal. Narasumber menjelaskan bahwa perempuan bisa menjadi target rekrutmen kelompok ekstrem karena faktor ekonomi, sosial, maupun emosional.
Pada hari kedua, pelatihan berfokus pada peran perempuan dalam pencegahan ekstremisme dan pemetaaan aktor deteksi dini. Peserta diajak untuk mengidentifikasi tanda-tanda radikalisasi di lingkungannya dan memetakan potensi jejaring lokal yang bisa dijadikan mitra pencegahan, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga lembaga pendidikan.
Perempuan Sebagai Agen Perdamaian
Managing Director Wahid Foundation, Siti Kholisoh, yang juga hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa perempuan bukan hanya korban, melainkan juga pelaku aktif dalam menjaga perdamaian.
Menurutnya, pemberdayaan perempuan dalam pencegahan ekstremisme merupakan langkah strategis yang selaras dengan upaya membangun masyarakat inklusif.
“Perempuan memiliki potensi besar sebagai penjaga nilai-nilai moderasi. Mereka bisa menanamkan semangat toleransi di keluarga, mendidik anak-anak dengan nilai kemanusiaan, dan membangun jaringan sosial yang menolak kekerasan,” jelas Kholisoh.
Ia juga menambahkan, pengalaman lapangan menunjukkan bahwa ketika perempuan diberi ruang untuk berpartisipasi, upaya pencegahan ekstremisme menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.
“Kita tidak bisa menitipkan perdamaian ke satu pihak saja. Dari proses refleksi itu, bagaimana perempuan juga ditingkatkan keterampilannya, sehingga perempuan bisa aktif memberi masukan dalam pengambilan keputusan di desa. Kita juga ingin perempuan punya tanggung jawab sosial yang lebih besar dan menjadi penggerak di lingkungan ibu-ibu masing-masing,” tutupnya
Menanamkan Nilai Damai di Tingkat Akar Rumput
Selain materi dan diskusi, peserta juga diajak menyusun rencana aksi lokal untuk memperkuat peran perempuan di lingkungan masing-masing. Rencana aksi ini meliputi kegiatan sederhana seperti diskusi komunitas, kampanye toleransi di media sosial, hingga kegiatan ekonomi produktif yang memperkuat solidaritas antarwarga.
Menurut Atun Wardatun, hasil pelatihan ini diharapkan tidak berhenti di ruang kelas, tetapi menjadi gerakan nyata di masyarakat.
“Perempuan punya kekuatan luar biasa ketika mereka saling terhubung. Dari rumah, dari komunitas kecil, mereka bisa menebar benih perdamaian,” tegasnya.
Langkah Kecil Menuju Perdamaian Besar
Pelatihan ini mendapat sambutan positif dari peserta. Banyak di antara mereka yang mengaku baru memahami betapa pentingnya peran perempuan dalam menghadapi isu radikalisme yang sering kali dianggap urusan aparat atau tokoh agama semata.
Kegiatan semacam ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong implementasi nilai-nilai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) yang berbasis hak asasi manusia dan kesetaraan gender.
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kerja sama La Rimpu, Wahid Foundation, Yayasan Inklusif, dan Libu Perempuan dalam Program Strengthening Social Cohesion: Building Peace Village to Enhace Community Resilience Against Radicalism and Violence Extremism ini didukung langsung oleh Global Community Engangement and Resilience Fund (GCERF).
Melalui kegiatan tersebut, La Rimpu dan mitranya ingin menegaskan bahwa membangun perdamaian tidak hanya soal kebijakan besar, tetapi juga tentang langkah-langkah kecil yang dilakukan oleh perempuan di tingkat keluarga dan komunitas.
Karena pada akhirnya, perdamaian yang berkelanjutan hanya bisa terwujud jika semua pihak. Terutama perempuan turut menjadi bagian aktif dalam menjaga harmoni sosial.[]
[Foto utama: Dokumentasi La Rimpu]
Komentar