SEMARANG – Detasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror Polri baru saja mengungkap ada lebih dari 100 anak di Indonesia terpapar paham radikal lewat media sosial dan gim online.
Meskipun Densus telah menangkap para perekrutnya, namun persoalan ini menjadi serius ketika di satu sisi belasan juta anak di Indonesia tumbuh tanpa sosok ayah alias fatherless.
Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) teranyar menyebut saat ini di Indonesia lebih dari 15 juta anak berpotensi fatherless dengan beragam sebab.
“Ada yang meninggal dunia (ayahnya), kerja lebih dari 12 jam dan faktor lain,” kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra pada dialog KBR Media bertajuk “Teroris Sasar Anak via Media Sosial dan Game Online, Apa Mitigasinya?” melalui laman YouTube, Senin (24/11/2025).
Selain data tersebut, sebut Jasra, hampir 1,3juta anak yang dilakukan Cek Kesehatan Gratis (CKG) terungkap bahwa mereka mengalami depresi. Mereka ini rawan dimanipulasi oleh kelompok radikal, salah satunya jika mereka tergelincir di ideologi tersebut saat berselancar di media sosial.
“Kalau tidak dimitigasi, tinggal tunggu waktu saja (anak-anak ini terpapar),” lanjut dia.
KPAI, kata dia, bersama pihak terkait telah melakukan berbagai langkah pencegahan, secara serius menguatkan fungsi-fungsi keluarga sebagai antisipasi. Pengawasan online dan offline dilakukan. Namun, pemantauan berkelanjutan tetap penting dilakukan, termasuk dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045.
“Mungkin secara fisik anak tidak ada masalah, jadi perlu pengawasan anaknya di ranah daring. Kami mengimbau kepada masyarakat, semua komponen bangsa, kalau Indonesia adalah kampung, maka perlu satu kampung untuk bersama-sama menjaga anak-anak,” sambungnya.
Sementara, Kepala Subdit Perlindungan WNI Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Solahudin Nasution mengungkap anak yang terindikasi mulai terpapar paham radikal ada beberapa cirinya.
“Misalnya mulai menarik diri dari grup-grup medsosnya,” kata dia.
BNPT, kata dia, juga terus melakukan edukasi dan mitigasi. Mengajak kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan semua elemen masyarakat untuk ikut menyebarkan narasi-narasi damai sebagai salah satu kontra-radikalisasi di media sosial.
“RAN PE tahap ke-2 ada pelibatan seluruh elemen bangsa untuk mencegah generasi muda terpapar radikal via online. Paling tidak agar anak-anak mempunyai imunitas,” jelasnya.
Digital Native
Pengamat terorisme sekaligus pendiri ruangobrol.id Noor Huda Ismail mengemukakan melindungi anak dari radikalisme tidak hanya soal keamanan. Anak-anak bukan objek intervensi tapi agen yang membangun ketahanan dari dalam.
“Dengan adanya perlu mengawasi media sosial, hari ini tugas orangtua jadi makin berat. Saya mengamati tambah kompleks ini permasalahannya (terorisme), tidak hanya seperti dulu yang ideologi kanan, tapi sekarang ada juga yang lahir dari kultur Islam, namun terinspirasi dari misalnya white supremacy, ini hal baru yang saat ini seluruh dunia sedang berjuang,” bebernya yang juga jadi narasumber di acara itu.
Huda menyebut saat ini pola radikalisasi ini bisa bercirikan tidak stabil dan dinamis. Ini juga jadi tantangan ke depan.
“Anak-anak ini adalah digital native, kalau kita kan digital migran yang sudah bermigrasi. Pilihan-pilihan hidup anak tidak lagi melulu dipengaruhi offline, tapi online. Jadi orangtua harus benar-benar punya bonding dengan anak-anaknya, ini masalah kemanusiaan,” tandasnya.
Huda juga menyebut, dari 14 film dokumenter yang sudah dibuatnya, sebagian besar penyebab orang ataupun anak-anak tergelincir ke kelompok radikal karena hubungan tidak harmonis orangtuanya.[eka setiawan]
Foto:
Dialog KBR Media bertajuk “Teroris Sasar Anak via Media Sosial dan Game Online, Apa Mitigasinya?” melalui laman YouTube, Senin (24/11/2025).[Eka Setiawan]
Komentar