Ada satu asumsi yang terus dipelihara, meski jelas bermasalah: candaan seksual dianggap wajar, sekadar bagian dari humor “tongkrongan”. Ia dilihat sebagai sesuatu yang ringan, tidak serius, bahkan dianggap sebagai tanda keakraban. Padahal, di balik tawa itu, ada pola yang terus berulang—dan perlahan membentuk cara pandang yang merendahkan manusia lain.
Pelecehan seksual verbal sering dibungkus sebagai candaan, seolah label “bercanda” cukup untuk menetralkan dampaknya. Ujaran semacam ini diulang terus-menerus hingga terasa normal. Dalam psikologi sosial, ini dikenal sebagai proses normalisasi melalui repetisi: paparan berulang terhadap suatu perilaku menurunkan sensitivitas moral terhadap perilaku tersebut. Ketika sesuatu yang seharusnya terasa salah menjadi biasa, batas moral pun mulai bergeser.
Orang yang bergantung pada humor seperti ini sebenarnya sedang menunjukkan rendahnya self-respect. Humor yang dibangun di atas penghinaan, apalagi sampai menghilangkan martabat orang lain, bukanlah bentuk kecerdasan sosial. Sebaliknya, ia mencerminkan standar internal yang rendah. Tidak ada kualitas dalam objektifikasi, tidak ada nilai dalam merendahkan.
Fenomena ini semakin terlihat jelas di ruang digital. Grup chat, forum daring, dan kanal privat menciptakan ilusi ruang aman. Orang merasa bebas berbicara tanpa konsekuensi, seolah apa pun yang dikatakan akan tetap tersembunyi. Padahal, ruang digital justru menyimpan jejak. Percakapan terdokumentasi, dapat diakses kembali, dan berpotensi tersebar kapan saja.
Kasus yang mencuat pada April 2026 menjadi contoh nyata. Sebuah grup chat berisi 16 mahasiswa Fakultas Hukum memuat percakapan yang penuh dengan candaan seksual—menyasar perempuan di sekitar mereka, termasuk teman, dosen, hingga anggota keluarga. Percakapan ini tidak hanya terjadi sekali, melainkan berulang dan saling bersahutan. Yang lebih mengkhawatirkan, mereka adalah mahasiswa hukum—orang-orang yang seharusnya memahami batas, hak, dan martabat manusia.
Salah satu percakapan yang mencolok adalah pelintiran konsep hukum menjadi bahan candaan: “diam berarti consent.” Kalimat ini bukan hanya menunjukkan rendahnya empati, tetapi juga mendistorsi konsep hukum yang seharusnya melindungi. Ini bukan sekadar humor yang tidak pantas, melainkan bentuk penghinaan terhadap hukum itu sendiri.
Kasus ini memicu perdebatan publik. Sebagian masih menganggapnya sebagai “cuma bercanda”. Namun, niat tidak pernah menghapus dampak. Dalam kajian dehumanisasi, mereduksi seseorang menjadi objek—termasuk objek seksual—secara konsisten akan menurunkan empati terhadap mereka. Ketika perempuan terus-menerus diposisikan sebagai objek dalam percakapan, yang terbentuk bukan hanya kata-kata, melainkan pola pikir.
Pola ini semakin kuat dalam ruang digital melalui apa yang disebut sebagai online disinhibition effect. Individu cenderung lebih berani melanggar norma karena merasa tidak diawasi dan memiliki jarak psikologis dengan orang lain. Anonimitas dan ilusi privasi membuat batas yang biasanya dijaga di dunia nyata menjadi longgar di dunia digital.
Namun, penting untuk dipahami: ruang digital bukanlah penyebab utama. Ia hanya memperbesar dan mempercepat pola yang sudah ada. Budaya internet—dengan ironi, meme, dan shock value—sering mengaburkan batas antara yang pantas dan tidak. Pengulangan membuat orang kebal. Yang dulu terasa tidak nyaman, kini justru menjadi bahan tawa.
Jika ditarik lebih dalam, pola ini memiliki kemiripan dengan mekanisme yang ditemukan dalam studi ekstremisme. Kekerasan tidak muncul tiba-tiba. Ia diawali dari bahasa yang merendahkan dan proses dehumanisasi. Ketika suatu kelompok tidak lagi dilihat sebagai manusia utuh, batas moral terhadap mereka melemah, dan tindakan merugikan menjadi lebih mudah dibenarkan.
Teori moral disengagement menjelaskan bagaimana individu dapat melakukan tindakan merugikan tanpa merasa bersalah. Caranya adalah dengan meminimalkan dampak, menyebarkan tanggung jawab dalam kelompok, dan menggunakan bahasa yang menghaluskan (euphemistic labeling). Dalam konteks ini, “cuma bercanda” menjadi alat untuk menutupi realitas bahwa yang terjadi adalah pelecehan.
Dalam dinamika kelompok, proses ini berlangsung lebih cepat. Dalam ruang tertutup seperti grup chat, hampir tidak ada yang berani menjadi pihak yang menentang. Diam menjadi pilihan paling aman. Namun, diam tidak pernah benar-benar netral. Diam sering kali diartikan sebagai persetujuan. Ketika tidak ada yang menghentikan, perilaku tersebut semakin dianggap wajar. Norma baru pun terbentuk.
Di sinilah letak bahaya yang sesungguhnya. Bukan pada satu percakapan, atau satu kelompok, tetapi pada pola yang meluas tanpa disadari. Repetisi, normalisasi, dan desensitisasi bekerja perlahan, menggeser batas moral sedikit demi sedikit. Apa yang dulu terasa salah kini terasa biasa.
Kasus ini juga membuka pertanyaan mendasar tentang pendidikan. Apa gunanya memahami hukum jika tidak tercermin dalam perilaku? Pengetahuan tidak otomatis melahirkan karakter. Seseorang bisa memahami aturan, tetapi tetap memilih mengabaikannya. Di sinilah pentingnya self-respect sebagai standar internal. Tanpa itu, pendidikan hanya menjadi atribut—terlihat dalam gelar, tetapi tidak hadir dalam sikap.
Masih banyak yang meremehkan pelecehan seksual verbal karena dianggap “hanya kata-kata”. Padahal, kata-kata memiliki kekuatan untuk membentuk cara pandang, memengaruhi perilaku, dan menciptakan budaya. Ketika bahasa yang merendahkan terus digunakan, ia tidak lagi sekadar candaan, tetapi menjadi bagian dari proses dehumanisasi.
Dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi bersifat akumulatif. Lingkungan menjadi tidak aman. Perempuan dinilai dari penampilan, bukan kemampuan. Relasi kuasa menjadi timpang. Batas terhadap perilaku yang lebih serius pun semakin menurun.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang sensitif atau tidak, bukan pula tentang viral atau tidak viral. Ini tentang standar moral dan self-respect. Cara seseorang berbicara—terutama ketika merasa tidak diawasi—adalah cerminan paling jujur dari dirinya.
Masalahnya juga bukan hanya pada satu kasus. Pola ini terjadi di banyak tempat, hanya saja tidak semuanya terungkap. Dan di titik ini, diam bukan lagi pilihan yang netral. Diam adalah pembiaran, dan pembiaran adalah bagian dari normalisasi.
Lantas, apa yang bisa dilakukan? Bukan sekadar kemarahan sesaat atau dorongan untuk memviralkan. Yang dibutuhkan adalah perubahan di level individu yang diperkuat oleh standar kolektif. Dimulai dari hal sederhana: bertanggung jawab atas apa yang diucapkan, menolak untuk ikut tertawa pada candaan yang merendahkan, dan berani menjadi pihak yang menghentikan, bukan yang membiarkan.
Kita juga perlu berhenti menjadikan tren sebagai standar moral. Tidak semua yang biasa dilakukan berarti benar. Tidak semua yang mengundang tawa layak dipertahankan. Self-respect harus menjadi batas minimum—bukan sesuatu yang dinegosiasikan.
Pada akhirnya, bahasa adalah titik awal. Dari cara kita berbicara, cara kita memandang orang lain terbentuk. Jika sebuah candaan hanya bisa menghadirkan tawa dengan cara merendahkan orang lain, maka itu bukan candaan. Itu adalah cerminan diri dan lingkungan yang perlu diperbaiki.
Memperbaiki ini bukan berarti menghilangkan canda dalam percakapan sehari-hari. Kita hanya perlu mengembalikan kemanusiaan dalam cara kita berbicara. Karena tidak semua hal layak ditertawakan, dan tidak semua tawa layak dipertahankan jika harus mengorbankan martabat manusia.[AR]
*Ilustrasi dibuat dengan bantuan teknologi AI untuk keperluan visualisasi
Komentar