Proses penempatan kembali (relokasi) WNI eks ISIS setelah direhabilitasi memiliki tantangan yang lebih kompleks daripada proses rehabilitasi. Jika pada proses rehabilitasi hanya melibatkan dua pihak, yaitu pemerintah (BNPT, Kemensos, Densus 88 AT) sebagai subyek dan WNI eks ISIS sebagai obyek, maka tidak demikian dengan proses penempatan kembali.
Dalam proses penempatan kembali minimal ada tiga pihak lagi yang harus terlibat, yaitu: keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah.
Keluarga menjadi pilar utama sebagai tempat kembalinya para WNI eks ISIS. Bila misalnya keluarga menolak, maka proses penempatan kembali tidak bisa dilanjutkan meskipun masyarakat dan pemerintah daerah setempat siap menerima. Tetapi bila keluarga siap menerima, meskipun masyarakat dan pemerintah daerah setempat belum siap, proses penempatan kembali masih bisa dilanjutkan. Soal kesiapan masyarakat dan pemerintah setempat bisa dikondisikan sambil berjalan.
Masyarakat memegang peran penting sebagai pendukung dari luar. Penerimaan dan kepedulian masyarakat sangat berarti bagi para WNI eks ISIS yang baru kembali. Setidaknya dukungan moral dari masyarakat bisa menambah kepercayaan diri dalam proses pemulihan WNI eks ISIS. Dengan mendapat dukungan moral dari masyarakat, para WNI eks ISIS akan merasa mereka telah dimaafkan dari kesalahan yang pernah diperbuat. Dan ini merupakan modal psikologis yang sangat berarti dalam proses reintegrasi mereka nantinya.
Sedangkan pemerintah daerah setempat berperan untuk mengawasi dan membantu proses reintegrasi WNI eks ISIS berdasarkan kewenangan dan tugas pokok instansi yang ada. Misalnya: keluarga WNI eks ISIS itu termasuk golongan tidak mampu, maka pemerintah daerah melalui Dinas Sosial bisa membantu agar bisa mendapatkan akses pada bansos, atau memberikan akses bantuan pengembangan UMKM, dan sebagainya.
Peran pemerintah daerah sangat diperlukan pada kasus adanya keluarga yang menolak kembalinya anggota keluarganya yang sempat bergabung dengan ISIS karena alasan ekonomi.
Menurut penuturan salah satu pekerja sosial Sentra Handayani yang kami wawancara awal Maret lalu, pernah terjadi ada keluarga merasa keberatan menerima kedatangan salah satu WNI eks ISIS yang telah selesai direhabilitasi di Sentra Handayani. Alasannya adalah kondisi ekonomi keluarga yang akan bertambah berat jika kedatangan anggota keluarganya yang eks ISIS itu.
Atas adanya temuan itu, kami berpendapat bahwa alangkah baiknya kondisi keluarga yang akan menerima itu bisa diketahui sedini mungkin. Idealnya adalah sejak kedatangan WNI eks ISIS ke tempat rehabilitasi (Sentra Handayani). Sehingga pemerintah daerah bisa melakukan langkah-langkah persiapan. Termasuk mengkondisikan masyarakat dan mengatasi persoalan yang dihadapi keluarga yang akan menerima. Harapannya, ketika WNI eks ISIS itu menyelesaikan program rehabilitasinya, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah juga telah siap menerima dan siap terlibat dalam proses reintegrasi.
Komentar