Gagasan konstruktif lainnya dari teman-teman mantan anggota JI Lampung adalah keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam program pemerintah.
Bagi mereka dengan berpartisipasi dalam program pemerintah, ada dua hal yang bisa tercapai sekaligus. Yaitu, pengakuan dari pemerintah bahwa mereka telah sepenuhnya meninggalkan kelompok lama beserta pemikiran-pemikirannya, dan kepercayaan dari masyarakat karena telah terbukti ikut membantu program pemerintah.
Namun mereka juga sangat paham dan sadar, bahwa proses untuk sampai kesana tidak mudah. Penyebab utamanya adalah stigma kelompok JI sebagai kelompok teror terbesar di Asia Tenggara yang dikenal dengan kecerdikannya selama puluhan tahun. Tentu tidak mudah bagi pihak mana pun untuk langsung sepenuhnya percaya. Perlu pembuktian sedikit demi sedikit dan butuh waktu yang tidak sebentar.
Apalagi bagi pemerintah provinsi Lampung, JI dianggap memiliki keterkaitan sejarah dengan kelompok Darul Islam (DI) di masa lalu.
Dulu, Lampung menjadi daerah yang memiliki peran penting dalam perkembangan kelompok DI di luar Jawa. Mereka sejak dulu menjadikan Lampung sebagai salah satu basis gerakan dan menjadi basis ekonomi dalam kebangkitan DI.
Mengapa Lampung menjadi tempat yang subur bagi perkembangan DI di masa lalu dan JI di masa sekarang memang masih perlu penelitian lebih intensif. Tapi yang jelas, apa yang terjadi dengan DI di masa lalu sangat berkaitan erat dengan kemunculan JI. Sehingga sejarah masa lalu DI juga bisa jadi mempengaruhi sikap pemerintah setempat dalam menghadapi kelompok JI di masa sekarang.
Beberapa kekhawatiran soal mantan JI Lampung di masa depan bisa jadi dipengaruhi oleh sejarah masa lalu DI. Seperti kekhawatiran mantan JI bisa mempengaruhi masyarakat yang lebih luas, atau kekhawatiran kehilangan kontrol atas mereka, kami yakin masih ada di sisi pemerintah.
Maka dari itu, persoalan bagaimana cara membina dan menjaga hubungan baik dengan para mantan JI itu menjadi sangat penting. Di situlah peran yang akan KPP ambil, yaitu membantu melakukan pembinaan pada para mantan JI dan membantu pemerintah dalam menjaga hubungan baik dengan para mantan JI.
Dulu ketika era kelompok DI belum mengenal adanya organisasi masyarakat sipil non-pemerintah yang konsen dalam pencegahan mantan ekstremis kekerasan, baik yang berskala lokal maupun regional dan internasional. Sehingga penanganan di masa lalu lebih banyak menggunakan pola kerja intelijen dan keamanan.
Kerja-kerja di bidang intelijen dan keamanan tetap harus dilakukan karena memang masih akan selalu dibutuhkan. Namun karena isu radikalisme-terorisme ini juga memiliki dimensi sosial, kultural, ideologi, ekonomi, dan politik, maka sudah saatnya pemerintah mengedepankan kerja-kerja yang bersifat kolaboratif dengan berbagai pihak di luar pemerintah.
Terkait keinginan para mantan JI agar bisa berpartisipasi dalam program pemerintah ini, kami berpendapat ada satu peluang yang paling realistis untuk saat ini. Yaitu, melibatkan mereka dalam kegiatan kampanye pencegahan penyebaran paham radikal-ekstrem di masyarakat. Mereka bisa berbagi pengalamannya yang berguna bagi masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran dan kewaspadaannya.
Sekarang tinggal bagaimana pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi Lampung melalui stakeholder terkait merespon keinginan dan gagasan konstruktif dari para mantan JI Lampung itu. Kami yakin apa yang sedang dirintis di Lampung dalam pembinaan para mantan JI ini akan terus berkembang dan bisa menjadi percontohan di tingkat nasional.
baca juga:Gagasan Konstruktif Para Mantan Anggota JI Lampung dan Kendalanya (2)
Komentar