Banjir di Sumatera bukan hanya meninggalkan jejak kehancuran pada tanah, rumah, dan kehidupan masyarakat yang terdampak. Ia juga meninggalkan ruang kosong yang rentan di dunia digital—ruang tempat berbagai narasi bersaing untuk mendefinisikan makna bencana.
Di tengah foto-foto warga mengungsi dan video air bah yang viral, muncul suara-suara yang mencoba memaknai krisis ini bukan sebagai fenomena alam, tetapi sebagai bukti azab, kegagalan negara, hingga tanda runtuhnya sistem demokrasi. Bukan sekadar simpati atau solidaritas, sebagian kelompok justru memanfaatkan tragedi ini sebagai panggung propaganda, menggiring publik untuk melihat bencana sebagai pembenaran ideologi mereka.
Artikel ini akan menganalisis beberapa contoh narasi yang ditemukan oleh tim riset Ruangobrol di media sosial dari kelompok pendukung Al-Qaeda, ISIS, dan Hizbut Tahrir terkait bencana alam di Sumatera, serta merefleksikan implikasinya.
Al-Qaeda: Kapitalisme Global dan Sistem Thaghut sebagai Akar Bencana
Narasi yang beredar dari kelompok pendukung Al-Qaeda menempatkan bencana alam, termasuk banjir di negeri-negeri Islam, sebagai konsekuensi langsung dari sistem pemerintahan yang mereka sebut "thaghut" dan sekuler. Dalam pandangan mereka, sistem ini jauh dari ajaran ilahi, ditandai oleh kebijakan yang rusak, korupsi merajalela, serta kegagalan dalam pengelolaan sumber daya.
Lebih jauh, mereka menunjuk jari pada "sistem kekafiran global" yang didominasi oleh keuntungan pribadi, industrialisasi tak terkendali, polusi, dan perubahan iklim sebagai penyebab mencairnya gletser dan meningkatnya frekuensi bencana. Solusi yang mereka tawarkan adalah penghancuran sistem global yang merusak ini dan kembali kepada syariat agama Allah untuk mencapai kehidupan yang damai dan penuh keberkahan.
Narasi ini secara efektif menggabungkan kritik terhadap tata kelola domestik (korupsi, inkompetensi) dengan kritik terhadap sistem ekonomi global (kapitalisme, industrialisasi). Dengan demikian, bencana alam tidak lagi dipandang sebagai fenomena alam murni, melainkan sebagai manifestasi dari dosa-dosa sistemik yang bersifat politik dan teologis.
ISIS: Akibat Memilih Pemimpin dan Hukum Thaghut
Kelompok pendukung ISIS menyajikan narasi yang lebih lugas dan agresif, secara langsung mengaitkan bencana dengan pilihan politik masyarakat. Mereka secara eksplisit menyatakan bahwa bencana adalah "akibat memilih pemimpin & hukum thaghut," dengan menyoroti momen pemilu. Mengkritik praktik politik uang dan secara sinis menyiratkan bahwa partisipasi dalam pemilu demokratis adalah tindakan yang mendatangkan azab. Mereka juga mengecam individu yang tidak menganggap pemilu sebagai “syirik akbar" dan menegaskan bahwa partisipasi dalam sistem demokrasi adalah dosa besar.
Narasi ISIS ini sangat berfokus pada delegitimasi proses demokrasi itu sendiri, menganggapnya sebagai bentuk "syirik akbar" atau kemusyrikan besar. Bencana alam kemudian menjadi bukti empiris dari kemurkaan ilahi atas pilihan politik yang dianggap menyimpang dari tauhid.
Hizbut Tahrir: Kedzaliman Sistem Demokrasi dan Seruan Khilafah
Narasi dari kelompok pendukung Khilafah, seperti Hizbut Tahrir, memiliki dimensi yang lebih luas, mencakup kritik terhadap birokrasi, penanganan bencana, hingga penolakan total terhadap demokrasi.
Misalnya, mereka menyoroti kesulitan yang dialami korban bencana, seperti persyaratan KTP dan KK yang memberatkan dalam distribusi bantuan. Mereka mengkritik tumpukan makanan yang terlambat dibagikan dan sudah tidak layak konsumsi, menyebut sistem di negeri ini "Sungguh Biadab dan Dzalim." Kritik ini menyasar langsung pada efektivitas dan empati pemerintah dalam merespons krisis, dengan harapan distribusi bantuan dilakukan tanpa syarat memberatkan.
Selanjutnya, mereka juga mengecam pemerintah karena tidak mengakui skala bencana dengan korban jiwa ratusan dan pengungsi ratusan ribu sebagai "Bencana Nasional," sementara proyek-proyek "ecek-ecek" untuk memperkaya segelintir orang justru disebut "Proyek Strategis Nasional." Ini adalah kritik keras terhadap prioritas dan integritas rezim yang mereka sebut "bandit."
Lebih jauh lagi, mereka menghubungkan bencana alam dan berbagai krisis sosial (moral, korupsi, zina, riba) dengan mengutip QS. Asy-Syura: 30 ("Dan musibah apapun yang menimpa kalian, itu karena ulah tangan kalian sendiri") untuk mendukung argumen bahwa bencana adalah akibat dari perbuatan manusia yang meninggalkan hukum Allah.
Puncak dari narasi ini adalah penolakan terhadap demokrasi. Mereka menyatakan bahwa demokrasi telah: mengganti wahyu dengan suara terbanyak, menghalalkan yang haram lewat voting, mengangkat pemimpin tanpa takut Rabb, dan menjadikan hukum sebagai pesanan, bukan ketaatan.
Mereka menyerukan para ulama untuk mengeluarkan fatwa haram demokrasi dan memperjelas mana yang halal dan haram, serta sistem yang Allah murkai. Ancaman azab ilahi ditekankan jika "kesesatan" terus dibiarkan. Solusi tunggal yang mereka tawarkan adalah "kembali pada hukum Allah" dan memperjuangkan tegaknya Khilafah agar rakyat dilindungi hak-haknya serta harkat dan martabatnya.
Refleksi Analitis: Bencana sebagai Alat Propaganda
Dari ketiga kelompok ini, terlihat benang merah yang kuat:
-
Delegitimasi Sistem
Semua narasi secara fundamental berupaya mendeligitimasi sistem pemerintahan yang ada, baik itu sekuler, demokratis, atau yang mereka sebut "thaghut." Bencana alam dijadikan bukti kegagalan sistem tersebut.
-
Kausalitas Teologis
Bencana alam tidak dipandang sebagai fenomena alam semata, melainkan sebagai azab atau konsekuensi ilahi atas dosa-dosa kolektif masyarakat dan pemimpin yang meninggalkan syariat Allah
-
Penyederhanaan Kompleksitas
Narasi ini cenderung menyederhanakan isu-isu kompleks seperti perubahan iklim, tata kelola pemerintahan, dan respons bencana menjadi dikotomi hitam-putih antara sistem "Islam" yang benar dan sistem "kafir/thaghut" yang salah.
Narasi-narasi ini sangat efektif dalam kondisi krisis karena mereka memberikan penjelasan yang mudah dicerna dan menyalahkan pihak eksternal atau sistem yang dianggap korup dan tidak adil. Mereka memanfaatkan emosi dan ketidakpuasan masyarakat terhadap respons pemerintah yang mungkin lambat atau tidak efektif. Dengan demikian, bencana alam menjadi alat yang ampuh untuk propaganda, merekrut pengikut, dan memperkuat legitimasi ideologi radikal mereka.
Berhadapan dengan narasi-narasi semacam ini, kita perlu lebih dari sekadar mengabaikan atau membantah. Kita perlu membangun ekosistem literasi digital yang kritis, ruang dialog yang aman, serta respons kebencanaan yang transparan dan manusiawi. Bencana seharusnya menjadi momentum solidaritas, bukan ajang eksploitasi ideologi.
Pada akhirnya, tantangan kita bukan hanya memitigasi banjir yang merusak rumah dan lingkungan, tetapi juga mengantisipasi arus narasi ekstrem yang perlahan merusak kepercayaan, akal sehat, dan kohesi sosial. Sebab ketika masyarakat berada dalam situasi paling rentan, narasi—baik yang merawat atau melukai—dapat menjadi air yang menghidupkan atau gelombang yang menenggelamkan.
Ilustrasi: By AI (Canva)
Komentar