Sabtu malam (11/07) di Dadaha, Kota Tasikmalaya, sebuah cekcok sepele antar-pedagang berubah menjadi dentuman yang mengejutkan seluruh kota. Bukan karena ada niat teror, atau karena ada jaringan yang bergerak. Tapi hanya karena satu orang—yang kebetulan eks narapidana terorisme, sudah menyatakan kembali ke NKRI dan sudah menjalani pembinaan—kehilangan kendali atas amarahnya selama beberapa detik.

Saya menulis ini bukan untuk menghakimi. Saya menulis ini karena saya, dan mungkin banyak dari kita para eks napiter, perlu jujur mengakui satu hal, bahwa kita punya kerentanan yang tidak hilang begitu saja hanya karena status hukum kita berubah. Kerentanan itu bukan aib yang harus disembunyikan. Ia justru satu-satunya titik yang kalau kita mau jujur menghadapinya, bisa menjadi pintu masuk untuk benar-benar membangun kepercayaan publik yang selama ini kita perjuangkan.

Deradikalisasi Ideologis Bukan Regulasi Emosi

Ada kekeliruan yang sering kita dan masyarakat percayai bahwa “sudah NKRI” berarti semua aspek diri kita sudah selesai dibenahi. Padahal deradikalisasi, dalam praktiknya, hanya menyasar keyakinan dan narasi ideologis. Ia menjawab pertanyaan “apa yang saya yakini benar”, bukan “bagaimana saya bereaksi ketika dihina, direndahkan, atau merasa tidak dihargai.”

Ini bukan kelemahan program pembinaan semata, tapi memang keterbatasan sifatnya. Program deradikalisasi umumnya dirancang untuk membongkar konstruksi kognitif, seperti siapa musuh, apa yang dianggap sah, mana batas yang boleh dilanggar. Ia jarang menyentuh lapisan yang lebih dasar dan lebih manusiawi tentang bagaimana seseorang belajar menahan diri ketika dipermalukan di depan umum, bagaimana ia memaknai ulang rasa kehilangan status, bagaimana ia mengelola dorongan untuk membuktikan diri masih 'diperhitungkan'.

Para peneliti radikalisme sering mencatat bahwa jalan menuju kekerasan seringkali dimulai bukan dari ideologi, tapi dari pengalaman personal, misalnya perasaan direndahkan, kehilangan makna, atau significance loss—istilah yang dipakai psikolog Arie Kruglanski untuk menjelaskan bagaimana seseorang yang merasa harga dirinya terancam akan mencari cara, kadang cara ekstrem, untuk merebut kembali rasa berarti itu. Teori ini awalnya dipakai untuk menjelaskan proses masuknya seseorang ke jalan radikal. Tapi menurut saya, mekanismenya juga relevan untuk menjelaskan apa yang terjadi ketika seseorang yang sudah keluar dari jalan itu, tiba-tiba merasa direndahkan kembali.

Yang terjadi di Dadaha, menurut saya, bukan kembalinya ideologi lama. Itu adalah momen ketika mekanisme lama untuk merespons ancaman terhadap harga diri kembali muncul, karena keterampilan itu memang belum pernah benar-benar digantikan dengan yang baru. Ibaratnya, seseorang mungkin sudah berhenti meyakini peta jalan lama, tapi kakinya masih hafal jalan pulang ke sana ketika ia panik atau terpojok.

Kenapa Ini Penting Bagi Kita

Bagi sebagian dari kita yang sedang berjuang memulihkan hak-hak sipil eks napiter—bekerja normal, diterima kembali di masyarakat, berkiprah di masyarakat, dan tidak terus-menerus dicurigai—kejadian seperti ini terasa seperti pukulan telak. Bukan hanya bagi pelakunya, tapi bagi ribuan eks napiter lain yang sudah bertahun-tahun membangun kembali kepercayaan, satu per satu, dengan sabar, lewat cara-cara yang jauh lebih sunyi: menjadi tetangga yang baik, menjadi orang tua yang hadir, menjadi pekerja yang bisa diandalkan.

Publik, secara psikologis, cenderung mengingat satu insiden buruk lebih kuat daripada seribu kisah sukses yang sunyi. Ini yang dalam kajian komunikasi risiko disebut sebagai bias ketersediaan (availability bias)—peristiwa yang dramatis, mengejutkan, dan mudah dibayangkan akan jauh lebih melekat di ingatan publik dibanding data statistik keberhasilan reintegrasi yang membosankan meski jumlahnya jauh lebih besar. Ini bukan keadilan, tapi ini kenyataan cara kerja persepsi sosial.

Karena itu, tanggung jawab untuk mengelola diri sendiri—termasuk emosi sesaat—menjadi jauh lebih berat bagi kita dibanding orang lain. Bukan karena itu adil, tapi karena itu konsekuensi dari posisi kita yang masih dalam pengawasan sosial. Kita tidak punya kemewahan untuk sekadar 'manusiawi' dalam artian bebas melakukan kesalahan kecil tanpa konsekuensi besar. Itu berat, saya tahu. Tapi itu juga kenyataan yang harus kita hadapi kalau kita serius ingin dipercaya kembali secara utuh.

Apa yang Bisa Kita Pelajari

Pertama, kemampuan teknis lama (merakit, menyembunyikan, bertahan dalam tekanan) tidak otomatis hilang hanya karena keyakinan kita berubah. Kita perlu jujur pada diri sendiri, apakah ada bagian dari masa lalu yang masih “siap pakai” dalam diri kita, meski kita sudah tidak lagi meyakini alasannya? Ini bukan pertanyaan untuk menghukum diri sendiri, tapi untuk mengenali risiko yang nyata, supaya kita bisa secara sadar memutuskan untuk benar-benar meletakkannya, bukan sekadar menyimpannya di sudut yang jarang kita lihat.

Kedua, provokasi kecil seperti ejekan, hinaan, perasaan direndahkan di depan umum adalah pemicu yang jauh lebih umum daripada yang kita sadari. Ini bukan soal ideologi, tapi ini soal bagaimana kita, sebagai manusia yang pernah membawa identitas besar (pejuang, mujahid, orang penting dalam jaringan), sekarang harus menerima posisi kecil dan sering diremehkan sebagai pedagang kaki lima biasa. Itu proses kehilangan status yang nyata, dan tidak semua dari kita punya ruang untuk memprosesnya dengan sehat. Banyak dari kita menjalani proses ini sendirian, tanpa pendampingan psikologis yang memadai, dan menganggap menahan emosi adalah urusan pribadi yang tidak perlu dibicarakan.

Ketiga, program pembinaan yang kita jalani seharusnya tidak berhenti di level keyakinan. Ia perlu menyentuh keterampilan mengelola emosi, konflik interpersonal, dan rasa kehilangan makna, hal-hal yang jauh lebih dekat dengan keseharian kita dibanding diskusi ideologis. Sejauh yang saya alami dan amati, pembinaan yang ada masih terlalu berfokus pada aspek keagamaan, kebangsaan dan ekonomi, padahal yang paling sering menjatuhkan kita justru hal-hal sepele, seperti konflik dengan tetangga, persaingan usaha, atau sekadar diejek di ruang publik.

Keempat, kita perlu membangun ruang saling menjaga di antara sesama eks napiter. Bukan untuk saling mengawasi secara mencurigakan, tapi untuk saling menjadi tempat curhat ketika salah satu dari kita merasa harga dirinya sedang diinjak-injak.

Bukan Alasan, Tapi Pemahaman

Saya ingin tegas di sini. Bahwa apa yang dilakukan AAS di Dadaha tetap sebuah tindakan yang membahayakan dan harus diproses hukum. Tidak ada pembenaran untuk itu. Tapi memahami mengapa itu bisa terjadi adalah tanggung jawab moral yang kita emban sebagai sesama eks napiter yang ingin dipercaya kembali oleh masyarakat. Memahami mekanisme di balik ledakan emosi bukan berarti meringankan bebannya secara hukum, tapi memberi kita alat untuk mengenali tanda-tanda serupa dalam diri kita sendiri, sebelum semuanya terlambat.

Jika kita ingin hak-hak kita sebagai warga negara benar-benar dipulihkan secara utuh, kita perlu menunjukkan bahwa kita bukan hanya sudah selesai dengan ideologi lama, tapi juga sedang serius belajar mengelola diri di titik-titik paling rentan. Ketika harga diri kita terasa terancam oleh hal sekecil apa pun. Itu bukti yang jauh lebih meyakinkan bagi publik dibanding pernyataan formal ‘saya sudah NKRI’, karena ia teruji dalam situasi nyata, bukan sekadar diucapkan di atas kertas.

Itu bukan beban tambahan yang tidak adil. Itu adalah bagian dari harga yang harus kita bayar, dengan sabar, untuk kepercayaan yang ingin kita rebut kembali. Dan kalau kita bisa saling mengingatkan soal ini, bukan dengan menghakimi, tapi dengan kejujuran sebagai sesama yang pernah berada di titik yang sama, maka kejadian seperti di Dadaha bisa menjadi pelajaran kolektif, bukan sekadar aib yang ingin kita lupakan secepatnya.[]

*Ilustrasi dibuat dengan bantuan teknologi AI untuk keperluan visualisasi