Dua puluh tiga tahun sudah berlalu sejak malam kelam di Kuta, Bali, pada 12 Oktober 2002. Ledakan yang menewaskan 202 orang itu bukan sekadar peristiwa teror; ia menjadi titik balik sejarah bangsa dalam menghadapi ekstremisme kekerasan. Dari reruntuhan Paddy’s Café dan Sari Club, lahir gelombang operasi kontra-teror yang membentang dua dekade, menyingkap jaringan yang kala itu menjadi simbol terorisme Asia Tenggara: Jamaah Islamiyah (JI).
Namun sejarah ternyata tak berhenti di situ. Dua puluh dua tahun kemudian, tepatnya 30 Juni 2024, kelompok yang sama mengumumkan pembubaran dirinya secara sukarela. Sebuah langkah yang mungkin tak terpikirkan pada awal dekade 2000-an—bahwa organisasi yang dulu mendaku berjuang dengan senjata, akhirnya memilih jalan damai, jalan islah.
Dari Bom Bali ke Reformasi Internal
Setelah rentetan aksi bom dari awal 2000-an, terutama Bom Bali 2002, Bom Marriott 2003, Bom Kedubes Australia 2004, hingga Bom Ritz-Carlton 2009, aparat keamanan menggencarkan operasi besar-besaran terhadap jaringan JI. Banyak tokoh utamanya ditangkap, termasuk Abu Bakar Ba’asyir, Abu Rusydan, dan Mbah Zarkasih, yang kemudian digantikan oleh Para Wijayanto sebagai amir pada 2009
Di bawah kepemimpinannya, JI melakukan transformasi strategi. Mereka tidak lagi fokus pada aksi kekerasan terbuka, melainkan menyusun Strategi Tamkin—rencana jangka panjang menuju pengaruh politik dan sosial umat tanpa harus menguasai negara. Dalam pandangan Para Wijayanto, kekuatan sejati bukan sekadar militer, tetapi kemampuan mempengaruhi arah pemerintahan agar berjalan sesuai nilai Islam.
Fase perjuangan JI kemudian bergeser dari jihad bersenjata menjadi pembangunan kekuatan sosial dan dakwah. Mereka mendirikan lembaga pendidikan, yayasan sosial, hingga jaringan ekonomi umat. Meski demikian, sisa-sisa unsur askari (militer) tetap ada: bengkel senjata di Klaten, sasana latihan fisik, dan pengiriman kader ke Suriah pada 2013–2017 untuk terlibat dalam jihad global.
Kegiatan terakhir inilah yang membuka kembali jaringan JI di mata aparat. Pada 2019, dengan penangkapan besar-besaran hingga ke pucuk pimpinan, aparat memperoleh peta utuh organisasi: struktur, pendanaan, dan strategi perjuangan mereka
Momentum Islah (Rekonsiliasi): Ketika Jalan Kekerasan Mulai Dipertanyakan
Gelombang penangkapan 2019-2021 ternyata menimbulkan kegelisahan internal, salah satu yang sangat terasa adalah wilayah Lampung, basis JI yang cukup besar. Banyak anggota akar rumput yang tidak tahu-menahu tentang proyek militer JI merasa terancam akan ikut ditangkap.
Dari kegelisahan itu lahirlah inisiatif untuk menyerahkan diri dan melepas baiat kepada JI. Pada Februari dan Mei 2022, sebanyak 171 anggota JI di Lampung resmi menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Peristiwa ini menjadi tonggak islah—rekonsiliasi antara kelompok eks JI dan negara.
Keputusan aparat, khususnya Densus 88 Satgaswil Lampung, untuk membuka ruang dialog dan pembinaan bukan tanpa perdebatan. Ada yang ragu, takut langkah itu disalahgunakan. Namun keberanian aparat lokal untuk menanggung risiko justru menjadi terobosan dalam sejarah pencegahan terorisme Indonesia.
Fenomena islah ini menjadi bukti bahwa pendekatan keamanan tidak cukup; rekonsiliasi sosial dan kepercayaan adalah kunci mengakhiri siklus kekerasan.
Dari Bom ke Pembubaran JI
Bila Bom Bali menjadi simbol awal kekerasan JI, maka Bom Marriott 2003 dan Bom Kedubes Australia 2004 menjadi fase berikutnya—ketika teror bergeser dari tempat wisata ke jantung ibukota negara.
Namun dua dekade kemudian, sejarah berbalik arah. Pada 30 Juni 2024, JI secara resmi membubarkan diri. Keputusan itu datang dari hasil refleksi panjang para tokohnya yang sadar bahwa jihad bersenjata tidak lagi relevan. Bahwa kekerasan hanya melahirkan penderitaan baru.
Proses menuju keputusan ini tidak instan. Dialog-dialog yang panjang antara tokoh JI dan pihak keamanan, dibantu oleh mediator sipil, menjadi jembatan kesadaran baru. Mereka mulai mempertanyakan: apakah jihad harus selalu berarti perang? Apakah menegakkan agama harus dengan kekerasan?
Jawaban yang lahir dari ruang batin itu sederhana namun monumental: Mereka memutuskan berhenti dan membubarkan diri.
Dari dentuman keras di Bali menuju langkah hening pembubaran JI, kita menyaksikan dua sisi sejarah: dari trauma menuju transformasi
Menyelamatkan Dakwah, Bukan Sekadar Aset
Banyak pihak menduga pembubaran JI semata-mata untuk menyelamatkan aset—pesantren, yayasan, dan lembaga sosial yang terafiliasi. Namun, bagi saya yang memahami kultur internal JI, alasan utama pembubaran bukan soal aset, melainkan soal nilai dakwah.
JI selama ini terdiri dari dua sayap utama: dakwah dan jihad. Mayoritas anggotanya berada di jalur dakwah. Mereka dikenal gigih memakmurkan masjid, memberantas buta huruf Al-Qur’an, dan menghidupkan TPQ di kampung-kampung. Banyak masyarakat justru mengenal mereka sebagai guru ngaji yang ramah.
Dengan pembubaran ini, mereka ingin menyelamatkan hasil dakwah dan amal sosial agar tidak terkotori stigma terorisme. Agar lembaga-lembaga itu bisa tetap berjalan, bahkan berkontribusi positif bagi bangsa tanpa prasangka.
Dalam konteks inilah pembubaran JI bisa dibaca sebagai bentuk tanggung jawab moral—bukan untuk melindungi struktur, tetapi untuk menegaskan jarak dari masa lalu yang kelam.
Tantangan Reintegrasi: Dari Pengawasan ke Pemberdayaan
Meski banyak eks anggota JI kini memilih jalan damai, tantangan reintegrasi sosial tetap besar. Masyarakat masih kerap terjebak dalam stigma lama: melihat eks-napiter dan eks-JI sebagai ancaman potensial, bukan sebagai manusia yang telah berubah.
Padahal, seperti yang saya saksikan dalam proses islah di Lampung, sebagian besar dari mereka bukan pelaku kekerasan langsung, melainkan aktivis sosial yang terseret arus komando. Banyak dari mereka memiliki keterampilan tinggi dalam manajemen komunitas, dakwah, pendidikan, dan kewirausahaan—modal besar untuk pembangunan bangsa.
Dalam Strategi Tamkin, JI juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi dan pendidikan umat. Dan sebenarnya, aspek-aspek itu justru bisa menjadi titik masuk positif dalam pembinaan pasca-islah. Beberapa poin dari Strategi Tamkin seperti—mendirikan pesantren, kelompok tarbiyah, usaha mandiri, penggalangan tokoh agama, dan pengelolaan sumber daya alam—adalah aktivitas yang sah selama diarahkan untuk kemaslahatan umum.
Karena itu, pendekatan negara tidak seharusnya sekadar “mengawasi”, tetapi menyalurkan militansi mereka ke arah konstruktif: pendidikan karakter, ekonomi sosial, dan dakwah moderat. Mereka yang dulu disiplin dalam struktur JI bisa diarahkan menjadi motor penggerak dakwah kebangsaan, program literasi, hingga pelatihan wirausaha di daerah.
Mengontrol Energi Dakwah: Dari Ancaman Menjadi Aset Bangsa
Sebagian besar program sosial JI selama ini memang bermanfaat bagi masyarakat. Problemnya hanya satu: sebagian kecil dana dan kader terseret ke proyek jihad
Artinya, energi sosial yang mereka miliki sebenarnya dapat menjadi aset bangsa, asalkan diarahkan dengan benar. Pemerintah dan masyarakat sipil perlu membangun ekosistem pembinaan yang tidak hanya menekan, tetapi juga mengakomodasi aspirasi positif eks JI.
Model kemitraan bisa dimulai misalnya dari:
-
Pendampingan pendidikan bagi anak-anak eks napiter agar tidak terputus dari akses belajar.
-
Inkubasi wirausaha sosial yang memanfaatkan jejaring eks JI di bidang ekonomi umat.
-
Keterlibatan eks napiter dalam kegiatan moderasi beragama, khususnya di pesantren dan komunitas akar rumput.
-
Dialog lintas iman dengan melibatkan eks pelaku kekerasan sebagai credible voice—saksi nyata bahwa perubahan itu mungkin.
Dengan demikian, proses reintegrasi bukan sekadar memulihkan individu, tetapi juga memperkuat kohesi sosial bangsa.
Refleksi: Dari Kekerasan ke Kemanusiaan
Refleksi 23 tahun Bom Bali bukan hanya tentang mengingat korban atau memuji keberhasilan aparat, tetapi tentang menakar kematangan bangsa menghadapi perbedaan dan luka sejarah. Kita telah bergerak dari era reaktif menuju era reflektif—dari memburu pelaku menuju memulihkan manusia.
Pembubaran JI pada 2024 bisa menjadi tonggak penting bagi paradigma baru penanganan ekstremisme di Indonesia: pendekatan yang lebih manusiawi, dialogis, dan berbasis keadilan sosial.
Tugas berikutnya adalah memastikan agar islah dan pembubaran JI tidak berhenti di seremoni, tetapi menjadi gerakan sosial berkelanjutan—di mana mantan pelaku menjadi bagian solusi, bukan sekadar objek kebijakan.
Seperti yang saya tulis dalam sebuah laporan riset pada akhir 2023, “Tujuan perjuangan teman-teman eks JI itu adalah kemuliaan Islam dan umat Islam. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka pemerintah justru bisa menjadi mitra dalam perjuangan mereka—demi keutuhan NKRI.”
Dari Bali hingga Lampung, dari bom hingga baiat, dari jihad ke dakwah, kisah Jamaah Islamiyah adalah cermin perjalanan bangsa mencari jalan tengah antara keamanan dan kemanusiaan. Jalan yang tidak mudah, tapi selalu mungkin untuk ditempuh—selama ada ruang untuk mendengar, memaafkan, dan bekerja bersama.
Komentar