Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah menyebut kondisi kebangsaan di Jawa Tengah tergolong masih cukup bagus dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Namun demikian, masih banyak hal yang perlu diperbaiki terkait wawasan kebangsaan ini.
“Karena di Jawa Tengah masih ada intoleransi, radikalisme, terorisme, ini terjadi karena tidak punya wawasan kebangsaan yang baik,” kata Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Haerudin, saat dialog Prime Topic MNC Trijaya FM Semarang bertajuk Revitalisasi Paham Kebangsaan Generasi Milenail, di Kota Semarang, Kamis (28/4/2022) sore.
Haerudin menyebut terkait kondisi wawasan kebangsaan yang tergolong masih cukup bagus di Jawa Tengah ini, salah satunya dilakukan oleh Kementerian Pertahanan yang menggelar survei rasa kebangsaan, rasa bela negara di kalangan masyarakat, akhir tahun lalu.
Survei dilakukan di beberapa kota besar, seperti di Makassar, Medan dan beberapa daerah lain di luar Jawa. Sementara di Jawa Tengah, dilakukan di Kota Semarang.
“Dari sekian daerah yang disurvei itu, indeks bela negara Semarang itu tertinggi dari daerah-daerah lain. Wawasan kebangsaan itu bisa dilihat dari indeks itu, bela negara, juga indeks toleransi masih 72 sekian persen. Kategorinya tidak terlalu tinggi, masih posisi sedang, tapi masih bagus dibanding Jawa Barat dan Jawa Timur,” beber Haerudin.
Haerudin juga menyoroti tentang terorisme di Jawa Tengah. Dia menyebut, berdasar pengalamannya berinteraksi dengan mantan narapidana terorisme (napiter) di Jawa Tengah, terorisme kerap berawal dari media sosial. Memelintir ajaran agama tertentu untuk melegitimasi aksi kekerasan.
Dia menyebut, di Jawa Tengah ada 209 mantan napiter yang sudah bebas. Dari jumlah tersebut, 86 di antaranya belum menyatakan ikrar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Petugas kami punya tugas memantau kondisi kebangsaan, termasuk kepada milenial yang ada di Jawa Tengah,” jelas Haerudin.
Sementara, Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Stephanus Sukirno, rasa kebangsaan yang satu hendaknya dimiliki oleh setiap orang yang ada di seluruh kepulauan, yang berjajar dari Sabang sampai Merauke.
“Itulah satu, kita satu bangsa dengan orang-orang yang mempunyai afiliasi politik yang tidak sama, kita satu bangsa dengan orang yang mempunyai religiositas yang berbeda,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Turtiantoro yang merupakan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Diponegoro, menyebut kerangka berpikir keindonesiaan harus selalu ada.
“Yaitu kita sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa. Pada teks Proklamasi Kemerdekaan, ada 2 kata Indonesia,” tandasnya yang juga jadi pemateri kegiatan itu.
Foto: Ruangobrol.id/Eka Setiawan
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jateng, Haerudin (memegang mikrophone, dua dari kiri) saat menjadi pembicara Prime Topic MNC Trijaya FM Semarang bertajuk Revitalisasi Paham Kebangsaan Generasi Milenial, di Kota Semarang, Kamis (28/4/2022) sore.
Komentar