Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah siap berkolaborasi dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri untuk memutus mata rantai radikal teror di lingkungan keluarga. Salah satunya, terkait anak dari narapidana terorisme (napiter) maupun eks napiter untuk diarahkan ke pondok pesantren (ponpes) yang moderat.
Sebab, kecenderungan dari orangtua dengan latar belakang tersebut akan memasukkan anak-anak mereka ke ponpes yang terafiliasi maupun punya history dengan aktivitas radikal teror. Salah satu tujuannya, regenerasi teroris.
Direktur Identifikasi dan Sosialisasi (Idensos) Densus 88 Antiteror Polri Brigjen Pol. Arif Makhfudiharto, mengemukakan "regenerasi teroris" itu perlu diputus mata rantainya.
"Ada persoalan yang belum bisa kami tangani sendiri. Ketika anak-anak (napiter atau eks napiter) bisa disekolahkan ke ponpes yang moderat, ketika tumbuh kembang dewasa kami tidak khawatir mereka jadi regenerasi teroris," kata Arif saat menemui Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di komplek Pemprov Jawa Tengah, Senin (3/10/2022).
Hal itulah, sebut Arif, yang perlu kerjasama untuk mencari solusinya. Pihaknya, sebut Arif, berkeinginan untuk menjadikan mereka masyarakat yang bisa diterima lingkungannya secara luas. Termasuk anak-anak mereka. Sehingga, mereka punya wawasan nasionalisme, mencintai tanah airnya.
"Tidak lagi mengembangkan ajaran-ajaran yang ekstrem, yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara di kemudian hari," lanjut Arif.
(baca juga: Pemerintah Perlu Aktif Tangani Dampak Sosial Penegakkan Hukum Terorisme)
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin alias Gus Yasin, sebut Arif, dipandang sebagai salah satu sosok yang pas untuk bisa bekerja sama mengurai persoalan tersebut. Apalagi, Gus Yasin memang tokoh yang lahir dengan latar belakang pesantren. Ada harapan ketika menggandeng Gus Yasin, akan lebih mudah menggandeng berbagai ponpes moderat untuk bersama-sama membimbing dan melakukan pendampingan terhadap eks napiter, napiter, keluarganya hingga anak-anak mereka.
"Kami mencoba mengurai (persoalan) dari semua lini. Kalau tidak dibantu kyai, ulama-ulama yang punya pemikiran kebangsaan, tentu kami sulit menjadikan mereka moderat (pemikirannya). Itulah kiranya kami melakukan kerjasama," tambah Arif.
Sementara, Gus Yasin, sapaan akrab Taj Yasin Maimoen, menyambut baik untuk bersama-sama Densus 88 menyelesaikan persoalan ini.
"Ada pemetaan langkah-langkah strategis," timpal orang nomor 2 di Jawa Tengah ini.
Putra dari mendiang Kyai Maimoen Zubair ini menjelaskan orang dengan pemahaman radikal punya kecenderungan merasa paling benar. Sebabnya, kata Gus Yasin, bisa jadi karena salah memilih guru atau keliru dalam memahami agama.
Kepala Unit Idensos Satgaswil Jawa Tengah Densus 88 Antiteor Polri AKBP Bambang Prasetyanto menambahkan, data teranyar hingga awal Oktober ini ada 237 eks napiter di Jawa Tengah, 131 orang di antaranya tingkat radikal hijau dan 106 radikal merah. Warna merah ini sebagai simbol bagi yang tetap teguh mempertahankan ajaran lamanya di lingkaran radikal teror, sementara hijau sebagai simbol bagi yang sudah kooperatif.
Sementara jumlah napiter yang ditahan di Jawa Tengah sebanyak 211 orang.
"Tersebar di 12 lapas di Jawa Tengah, baik di Nusakambangan maupun luar Nusakambangan. Kalau eks napiter tersebar di 27 kabupaten atau kota," tambah Bambang.
Foto: Dok. Humas Pemprov Jateng
Direktur Idensos Densus 88 Antiteror Polri Brigjen Pol. Arif Makhfudiharto (kanan paling depan) dan tim ketika menemui Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (tengah) di Komplek Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Senin 3 Oktober 2022.
Komentar