"Dalam aspek penindakan (teror) Indonesia itu diakui dunia, tetapi dalam pendekatan yang softnya seperti pencegahan dan pemulihan ini yang masih banyak yang harus diubah pendekatan-pendekatannya," kata Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulteng Lukman S. Tahir.
Lukman yang juga seorang peneliti persoalan ini menyampaikan itu saat Diskusi Publik bertema "Peran Masyarakat dalam Pencegahan Aksi Terorisme di Poso Sulawesi Tengah", via Zoom, Minggu 4 Juli 2021. Diskusi ini digelar oleh Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) MUI Pusat
Dia menyebut di Poso ada 134 mantan napiter. Bersama dengan Wisdom Institute, Lukman menyebut saat ini tengah dan terus mencoba mendekati mereka.
"Untuk bersama-sama selesaikan masalah terorisme di Poso," lanjutnya.
Dia memulai dengan 6 orang, salah satunya Hasanuddin eks pentolan Jamaah Islamiyah (JI). Butuh sekira 2 tahun untuk mendapat kepercayaan dari para mantan napiter ini untuk mau bekerja sama. Gerakannya terwadahi dalam Kafilah Pejuang Perdamaian.
Dari interaksi tersebut, Lukman membagi tipologi mantan napiter di Poso jadi 3 jenis: pertama adalah ketika keluar penjara mereka antisosial hanya memikirkan bagaimana menghidupi ekonomi keluarga, kedua berpikir jangan lagi terjadi kekerasan di Poso sekaligus memikirkan ekonomi keluarga, ketiga adalah masih membawa ideologi mereka.
"Tipikal yang ketiga ini yang jadi potensi ancaman di Poso. Mereka mudah ditarik, menunggu momentum," jelasnya.
Lewat penelitiannya, Lukman juga membagi tingkatan persoalan di Poso mengapa orang terlibat terorisme. Ada 5 tangga; pertama Muslim Poso yang jadi korban ketidakadilan konflik yang terjadi, kedua ingin mencari siapa yang bertanggungjawab dalam hal ini pemerintah termasuk institusi kepolisian yang jadi sasarannya sehingga muncul istilah thogut, tafkiri.
Ketiga adalah ikatan moral kelompok ditambah masuknya kelompok- kelompok dari luar, keempat masuk proses rekrutmen di sini dilatih perang dan sejenisnya. Kelima adalah tahapan baiat, tangga terakhir orang ditarik untuk jadi seorang teroris.
Lukman bercerita, lewat metodenya ini bisa membuat 2 orang anggota MIT sadar dan menyerahkan diri. Pola seperti ini yang ditawarkan Lukman sebagai alternatif penyelesaian terorisme di Poso.
"Mantan napiter ini jangan jadi objek, tetapi harus jadi subjek pembawa perubahan. Misalnya tampil jadi pembicara- pembicara, ini juga bisa menghidupi keluarganya. Mengapa tidak dipindah nih gerakannya jadi operasi sosial? Daripada operasi Tinombala, Operasi Camar Maleo dan operasi lainnya yang mengeluarkan biaya sangat besar," terang Lukman.
Dia menitikberatkan, penanganan mantan napiter ketika baru bebas penjara jangan langsung dilakukan deradikalisasi alias menghantam ideologinya. Perlu pendekatan hati dulu, agar mereka mau berkomunikasi dengan baik lewat terjalinnya rasa saling percaya.
Pada acara yang sama, Direktur SKPHAM Sulteng Nurlaela Lamasitudju bercerita saat ini peran masyarakat untuk dilibatkan dalam upaya penyelesaian kekerasan di Poso makin mengecil.
[caption id="attachment_11372" align="aligncenter" width="720"]
Direktur Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKPHAM) Poso Nurlaela Lamasitudju[/caption]"Rentang tahun 1998 - 2007 banyak NGO (Non Goverment Organization) termasuk dari internasional datang, melibatkan masyarakat. Tetapi setelah 2007 peran masyarakat mengerucut karena negara mengambil alih. Ada Densus, operasi-operasi Polri-TNI yang kita lihat di Poso, senjata-senjata terlihat," kata Nurlaela.
Pasukan bersenjata, sebut Nurlaela, salah satunya terlihat di Taman Jeka, sebuah dusun di Kecamatan Poso Pesisir.
"Lebih gila lagi, senjata diarahkan ke sekolah-sekolah. Jadi cita-cita anak-anak di sana kalau nggak jadi mujahidin ya jadi polisi," ungkapnya.
Nurlaela mengemukakan, selain aksi teror di Poso juga perlu perhatian tentang penyelesaian pascakonflik horizontal yang pernah terjadi.
"Pemulihan harus jadi program keseriusan negara," tandasnya
FOTO: Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulteng Lukman S. Tahir
Komentar