Minggu malam, 1 November 2026, sekitar dua puluh orang mendatangi rumah konten kreator Herri Pras di Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Polisi datang setelah ada panggilan darurat ke layanan 110, dan kedua pihak meninggalkan lokasi setelah Polsek meredam situasi (JawaPos.com, 2026).
Tak lama kemudian dua laporan polisi berjalan beriringan. Herri melaporkan dugaan intimidasi, persekusi, dan kekerasan, sedangkan Forum Umat Islam Bandung Bersatu (FUIBB) melaporkan Herri ke Polda Jawa Barat atas dugaan penghinaan terhadap ulama (Kumparan, 2026). Semuanya berawal dari perdebatan tentang siapa yang pantas disebut ulama dan bagaimana ulama boleh dikritik.
Tulisan ini tidak berupaya menghakimi siapa melakukan apa. Klaim tentang kekerasan di rumah itu masih saling berbeda, dan proses hukum belum selesai. Yang diuji adalah pertanyaan yang lebih besar: ketika dua pendapat beradu, mengapa tinju bagi sebagian orang terasa seperti jawaban yang masuk akal?
Kasus ini layak dibaca lebih dari sekadar kegaduhan di media sosial. Karena menyentuh dua hal yang sering dipertentangkan, antara hak untuk mengkritik dan kewibawaan tokoh agama di mata umatnya. Jika keduanya diperlakukan sebagai kubu yang saling meniadakan, ruang publik kita hanya punya dua pilihan, yaitu bungkam atau berkelahi. Padahal ada pilihan ketiga yang jauh lebih tua dalam tradisi kita, yakni berdebat dengan adab.
Ketika Kata Kehilangan Adab dan Kerumunan Kehilangan Batas
Mari mulai dari cara Herri berbicara. Mempertanyakan kepakaran tokoh agama bukan dosa intelektual, sebab tradisi keilmuan Islam lahir dari ikhtilaf dan bantahan ilmiah. Namun kritik yang bermutu punya syarat.
Juergen Habermas (1984) menyebut percakapan yang sungguh-sungguh mengandaikan tiga klaim: apa yang dikatakan benar, pantas, dan tulus. Ketika lawan bicara dicap pendusta besar, sebagaimana dikutip media dari video Herri (JawaPos.com, 2026), argumen digantikan stigma, dan makian hanya mengundang makian balik.
Tantangan duel yang ia lontarkan di media sosial juga mengubah debat keilmuan menjadi adu gengsi (JawaPos.com, 2026). Al-Qur’an menyimpan kearifan serupa, larangan memaki sesembahan pihak lain agar mereka tidak membalas melampaui batas (QS. Al-An'am: 108) dan perintah membantah dengan cara yang paling baik (QS. An-Nahl: 125).
Pada 5 November, Herri sendiri mengakui caranya terlalu keras dan meminta maaf (JawaPos.com, 2026). Itu patut dicatat, masalahnya memang pada cara, bukan hanya pada isi.
Namun cara bicara yang keliru tidak menjadi izin untuk mendatangi rumah seseorang beramai-ramai. Pihak yang datang menyatakan ingin membela ulama yang dicela (Inilah.com, 2026). Niat itu tidak salah, tetapi jalannya bermasalah.
Arendt (1970) menulis bahwa kekerasan muncul ketika daya kata-kata runtuh, dan ia pada dasarnya bisu: tidak berargumen, hanya memaksa. Weber (1946) mengingatkan bahwa dalam negara modern, kekerasan yang sah dimonopoli negara, sementara warga punya jalur yang sama kuat: melapor, menuntut klarifikasi, dan membantah dengan data. Jalur itu pula yang akhirnya ditempuh kedua pihak. Mengapa tidak sejak awal?
Kritik yang tidak disukai semestinya dijawab dengan kritik yang lebih baik, bukan dengan kedatangan massa. Al-Qur'an pun mengingatkan agar kebencian terhadap suatu kaum tidak membuat kita berlaku tidak adil (QS. Al-Ma'idah: 8).
Cara membela yang berbau intimidasi juga berisiko memberi kesan bahwa ulama perlu dibela dengan kepalan tangan. Herri berargumen bahwa tindakan itu justru mencoreng nama para tokoh yang hendak dibela (JawaPos.com, 2026). Terlepas dari setuju atau tidak, argumen itu layak direnungkan para pembela.
Dalam bahasa hukum, kita mengenal istilah main hakim sendiri. Seseorang atau kelompok mengambil peran penegak hukum karena merasa lembaga resmi terlalu lambat atau terlalu jauh. Godaannya nyata, sebab proses hukum memang lambat dan hasilnya tidak selalu memuaskan rasa marah.
Tetapi sekali kerumunan dibolehkan menjadi pengadil bagi satu pihak yang dianggap bersalah, tidak ada jaminan kerumunan serupa tidak datang kepada kita esok hari dengan tuduhan yang lain. Prinsip yang melindungi Herri dari kerumunan hari ini adalah prinsip yang sama yang melindungi para ulama dari kerumunan di kesempatan lain.
Dari Panggung Viral ke Ruang Argumen
Mengapa tinju begitu menggoda? Sebagian jawabannya ada pada ekosistem tempat perselisihan ini hidup. Tantangan duel adalah konten yang laku, sedangkan debat panjang tidak. Di ruang digital, kelompok yang sepaham saling menguatkan dan bergeser ke posisi yang lebih ekstrem (Sunstein, 2002). Duel menjanjikan pemenang yang jelas, sementara argumentasi hanya menjanjikan hasil yang lambat.
Juergensmeyer (2003) menunjukkan bahwa kekerasan atas nama yang sakral kerap bekerja sebagai pertunjukan yang butuh panggung dan penonton. Galtung (1969) menamai lapisan yang lebih dalam sebagai kekerasan kultural, yakni keyakinan bersama yang membuat kekerasan langsung tampak wajar. Selama membela yang sakral diterima sebagai alasan yang cukup, selama itu pula kekerasan akan selalu menemukan pembenarannya.
Sebagian pembaca mungkin berkeberatan. Bukankah wajar jika umat marah ketika ulama yang dihormatinya dicela? Kemarahan itu manusiawi dan tidak perlu disangkal. Persoalannya bukan pada rasa marah, melainkan ke mana ia disalurkan.
Kemarahan yang dikelola menjadi laporan, klarifikasi, atau bantahan terbuka menghasilkan sesuatu yang bisa diuji dan dipertanggungjawabkan. Kemarahan yang disalurkan menjadi kerumunan di depan rumah hanya menghasilkan ketakutan, dan ketakutan tidak pernah meyakinkan siapa pun bahwa ia keliru.
Di sinilah kita perlu menyediakan alternatif yang nyata. Perbedaan tajam tentang kepakaran dan kebenaran akan terus muncul, sehingga yang dibutuhkan adalah ruang tempat ia bisa beradu secara terbuka dan terukur: forum bantah-membantah dengan moderator yang disepakati, aturan waktu bicara, dan kewajiban menyebut dalil serta sumber.
Tantangan semacam itu jauh lebih berat daripada duel fisik, sebab yang dipertaruhkan adalah ketelitian, bukan otot. Tradisi munazarah dalam khazanah keilmuan Islam sudah lama mengenal aturan semacam itu, dan tak ada alasan ia tidak bisa dihidupkan kembali di ruang digital.
Jadi, haruskah pendapat yang beradu berakhir dengan tinju? Jawabannya tidak, dan berlaku ke semua arah. Bagi pembuat konten, kritik terhadap tokoh agama tetap sah, tetapi harus dibangun dengan dalil dan data, bukan hinaan dan tantangan fisik.
Bagi pembela ulama, jalur hukum, klarifikasi, dan bantahan ilmiah jauh lebih kuat daripada kerumunan di depan rumah. Bagi para ulama dan lembaga keagamaan, respons yang tenang akan lebih menguatkan wibawa daripada pembelaan yang berujung ke kantor polisi. Bagi aparat, kedua laporan layak ditangani secara transparan dan berimbang, tanpa tekanan massa dari pihak mana pun. Bagi kita yang menonton, setiap potongan video duel yang dibagikan ikut memberi panggung bagi logika yang sama. Ruang yang sehat bukan ruang yang bebas perbedaan, melainkan ruang tempat perbedaan boleh beradu tanpa ada yang merasa perlu mengunci pintu.
Pendapat yang kuat tidak takut pada pendapat lain. Yang takut adalah yang menyadari argumennya tak cukup. Tinju tidak pernah membuktikan siapa yang benar. Ia hanya membuktikan siapa yang lebih kuat pada malam itu.[]
*Ilustrasi dibuat dengan bantuan teknologi AI untuk keperluan visualisasi
Komentar