Senin dini hari, 26 Oktober 2026, di Jalan Salman, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sebuah tawuran antarkelompok berakhir dengan satu orang meninggal dunia. Polres Metro Jakarta Barat menangkap 19 orang yang diduga terlibat (Antara, 2026). Beberapa bulan sebelumnya di Pati, Jawa Tengah, sembilan pelajar SMK diamankan setelah bentrok di Jalan Lingkar Selatan; tawuran itu diduga bermula dari saling tantang di Instagram (Metro TV, 2026). Tempat, pelaku, dan pemicunya berbeda, tetapi keduanya memperlihatkan hal yang sama, yaitu kekerasan yang dipersiapkan, ditunggu, lalu dijalani seperti sebuah agenda.
Tawuran bukanlah terorisme. Namun,ada klaim yang lebih sederhana dan lebih bisa diuji: sebelum seseorang meyakini kekerasan, ia lebih dulu terbiasa dengannya. Kebiasaan itu punya mekanisme, dan mekanisme itu layak dibaca oleh siapa pun yang bekerja dalam pencegahan kekerasan, termasuk pencegahan ekstremisme kekerasan.
Mekanisme yang Sama, Isi yang Berbeda
Kruglanski dkk (2014) menjelaskan bahwa kekerasan ekstrem tumbuh dari pencarian signifikansi, yaitu kebutuhan manusia untuk dianggap berarti. Ketika kebutuhan itu terancam, jalan apa pun yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan menjadi menarik, termasuk kekerasan, terlebih bila kelompok tersebut punya narasi atau dasar yang membenarkannya. Remaja kota yang merasa tak diperhitungkan di rumah atau di lingkungannya dapat menemukan arti pada nama sekolah, pada kawan seangkatan, atau pada aksi keberanian yang dia lakukan dan disaksikan banyak orang. Tawuran menawarkan apa yang jarang diberikan ruang lain, peran, musuh yang jelas, dan penonton. Dalam kerangka ini, tantangan di Instagram bukan sekadar pemicu, melainkan panggung.
Moghaddam (2005) melukiskan jalan menuju terorisme sebagai tangga yang makin menyempit, dengan pilihan yang berkurang, dunia terbelah menjadi “kami” dan “mereka”, dan batas moral bergeser sedikit demi sedikit. Tawuran tentu bukan tangga itu. Namun ia memuat anak-anak tangga kecil yang mirip. Permusuhan itu diwariskan, bukan dialami. Kapolres Semarang, misalnya, menyoroti peran alumni dalam memprovokasi tawuran pelajar (RRI, 2026). Kategori “musuh” melekat pada seragam. Pembenaran terbentuk lebih dulu daripada pengalaman. Seorang siswa baru yang diajak “membela nama sekolah” mewarisi lawan sebelum tahu alasannya.
Lalu ada habituasi. Bandura (1999) menunjukkan bahwa orang jarang melakukan kekerasan dalam satu lompatan. Kendali moral dilonggarkan lewat langkah kecil dengan menamai tindakan tersebut sebagai pembelaan kehormatan, membagi tanggung jawab di dalam kelompok, menanggalkan kemanusiaan lawan. Tawuran adalah ruang latihan yang efisien untuk itu. Tanggung jawab tersebar di kerumunan, lawan dikenali dari seragam alih-alih wajah, dan setiap pengulangan menurunkan ongkos psikologis pengulangan berikutnya. Yang terbentuk bukan keyakinan, melainkan repertoar, dimana kekerasan sebagai jawaban yang selalu tersedia.
Dua hal membuat siklus ini lebih licin hari ini. Pertama, media sosial memperpendek jarak antara tantangan dan pertemuan. Ajakan disebar melalui internet dalam hitungan menit, penonton hadir sebelum aksi dimulai, dan keberanian dapat dipamerkan kepada orang yang tak berada di lokasi. Kedua, kebiasaan ini tidak berhenti di seragam. Tawuran yang terjadi di Kebon Jeruk dilaporkan sebagai tawuran antarkelompok (Antara, 2026), dan di Grogol Petamburan pada April 2026 yang bentrok adalah dua kelompok warga dengan celurit dan samurai (Kompas.tv, 2026). Label “tawuran pelajar” tak selalu cukup untuk menamai gejalanya.
Jika Kebiasaan yang Diajarkan, Kebiasaan Pula yang Harus Dilepaskan
Horgan (2009) membedakan deradikalisasi (perubahan keyakinan) dengan disengagement (berhenti terlibat) dalam kekerasan, dan menunjukkan bahwa keduanya tak selalu berjalan beriringan. Orang bisa meninggalkan keyakinan tanpa meninggalkan kebiasaan, atau sebaliknya. Perdebatan ini akrab di dunia P/CVE, tetapi jarang dipinjam untuk memikirkan tawuran. Padahal logikanya serupa, dimana penyuluhan tentang “bahaya tawuran” menyasar keyakinan, sementara yang menopang tawuran adalah rantai perilaku dan imbalan sosial.
Respons yang tampak selama ini bekerja di hilir. Pada Januari 2026 saja, 105 pelaku tawuran ditangkap di wilayah Jakarta (Antara, 2026b). Kementerian Dalam Negeri menggelar Garuda Youth Camp di Cibubur pada 1–3 Mei, diikuti 558 pelajar dari 29 sekolah (Jawa Pos, 2026a). Ada pula usulan mengevaluasi bantuan sosial keluarga pelaku (Jawa Pos, 2026). Penindakan memang perlu dan kemah kebangsaan tentu baik, tetapi keduanya menyentuh orang, bukan mata rantai. Usulan terakhir bahkan berisiko menghukum keluarga yang sudah rentan tanpa memutus apa pun yang mewariskan permusuhan.
Kriminologi memberi petunjuk tentang arah sebaliknya. Penelitian desistance Sampson dan Laub (1993) menemukan bahwa orang berhenti dari kejahatan terutama ketika hadir titik balik, seperti pekerjaan, ikatan keluarga, dan peran baru yang bermakna, bukan semata karena diperingatkan. Bila tawuran memberi signifikansi, maka ajakan berhenti tanpa pengganti sama dengan ajakan kehilangan.
Keberatan yang wajar adalah, bukankah sebagian besar pelaku tawuran berhenti sendiri saat dewasa, sehingga menyebutnya “sekolah kekerasan” terlalu berlebihan? Mungkin demikian, dan tanpa data longitudinal kita tak boleh mengklaim lebih. Tetapi justru di situ pertanyaannya, apa yang membuat sebagian berhenti dan sebagian tidak? Kalau jawabannya terletak pada ada atau tidaknya jalan keluar, maka jalan keluar itu urusan kebijakan, bukan nasib.
Setidaknya empat langkah konkret layak didesakkan. Pertama, pemetaan rivalitas antarsekolah dan antarkampung berbasis data kepolisian dan dinas pendidikan, yang dibuka bagi peneliti, agar intervensi menyasar pasangan musuh bebuyutan, bukan semua sekolah secara rata. Kedua, mediasi lintas alumni, karena rantai provokasi mengalir dari atas; alumni dari kedua pihak, termasuk yang dulu pernah terlibat, adalah suara yang paling mungkin didengar. Ketiga, jalur keluar yang menjaga martabat: peran dan pengakuan baru lewat olahraga antarsekolah, kegiatan sosial, atau pelatihan kerja bagi anak yang melepaskan diri dari kelompok. Keempat, pendekatan diversi dan pendampingan bagi anak pelaku sebagaimana dimungkinkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar satu insiden tidak otomatis menjadi pintu masuk ke lingkungan yang lebih keras.
Keempat langkah itu berbagi satu logika: memutus rantai pada titik di mana kebiasaan diteruskan, bukan pada titik di mana ia meledak. Pemetaan memberi sasaran, mediasi alumni menghentikan estafet permusuhan, jalur keluar menyediakan pengganti signifikansi, dan diversi menjaga anak tetap berada dalam jangkauan pendampingan. Tidak satu pun yang menjanjikan tawuran hilang esok hari. Tetapi masing-masing dapat diuji, dievaluasi, dan diperbaiki, hal yang sulit dikatakan tentang imbauan yang diulang setiap kali korban jatuh.
Bagi pegiat P/CVE, membaca tawuran lewat lensa ini bukan pengalihan dari ekstremisme, melainkan kesempatan belajar, bahwa kebiasaan kekerasan di tingkat akar rumput adalah laboratorium terbuka tentang bagaimana kekerasan diajarkan, dirayakan, dan, bila ada jalan keluar yang layak, dilepaskan. Bahwa hubungan antara riwayat tawuran dan keterlibatan dalam kelompok ekstremis itu ada namun belum teruji karena itulah menjadi alasan untuk meneliti, bukan alasan untuk mengabaikan.
Di Jalan Salman, seseorang meninggal dini hari itu. Pertanyaan yang menunggu kita bukan hanya siapa yang bertanggung jawab, melainkan siapa yang mengajarkan kebiasaan itu, dan siapa yang menyiapkan jalan pulang bagi mereka yang ingin berhenti.[]
*Ilustrasi dibuat dengan bantuan teknologi AI untuk keperluan visualisasi
Komentar