Sebelum membahas apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk membina para mantan anggota JI baik yang masih dipenjara (napiter) maupun yang melakukan islah, ada baiknya kita mengetahui apa saja dari strategi Tamkin yang telah tercapai. Karena ada beberapa pencapaian "Strategi Tamkin" yang justru menurut kami perlu dipertahankan dan dibina lebih lanjut.
Beberapa Pencapaian Strategi Tamkin
Strategi Tamkin telah dimulai dengan cara melaksanakan program-program yang telah dijabarkan dari basic "Strategi Tamkin", yaitu:
- Pemberangkatan peserta pelatihan militer ke Suriah, termasuk dalam teori "tholabul iwa wa nusro".
- Pelatihan fisik dan mental di sasana, persiapan menuju teori "tholabul iwa wa nusro".
- Pelatihan perbengkelan seperti yang dilakukan dalam rangka persiapan menuju teori "tholabul iwa wan nusro.
- Mendakwahkan situasi dan fakta evaluasi data dari Suriah.
- Ikut terlibat dalam kegiatan 212 mulai dari penyajian fakta hingga ikut turun ke jalan dan melaksanakan orasi.
- Program mendirikan pondok pesantren ataupun sekolah sekolah Islam.
- Program Tarbiyah yaitu membentuk kelompok-kelompok pengajian dan kegiatan pembinaan
- Program Ekonomi yaitu dengan mengadakan pelatihan pelatihan kewirausahaan, seperti sistem usaha mandiri.
- Program Naqib yaitu program penggalangan ke tokoh agama.
- Program Bidang Proyek yaitu pengelolaan dan pemberdayaan sumberdaya alam untuk dimanfaatkan sehingga dapat menunjang perekonomian umat.
(Sumber: keterangan yang kami dapatkan dari beberapa salinan putusan pengadilan kasus perkara terorisme kelompok JI)
Dari 10 pencapaian di atas, program yang bermasalah ada pada poin 1-5. Sedangkan program pada poin 6-10 (yang tercetak miring) merupakan pencapaian yang menurut saya dan teman-teman peneliti di KPP bisa menjadi titik tolak pembinaan lanjutan bagi yang telah melakukan islah. Kelima program itu (poin 6-10) tinggal dibina dan diarahkan agar tujuannya bukan lagi kepentingan kelompok, melainkan kepentingan bangsa.
Mengontrol Strategi Tamkin JI
Ide mengontrol Strategi Tamkin ini berangkat dari fakta bahwa jalan perjuangan JI adalah dakwah dan jihad. Di mana dakwah mengambil porsi paling banyak dan dampaknya bisa dirasakan oleh semua orang. Termasuk bagian dakwah adalah upaya-upaya penyelesaian persoalan sosial di masyarakat.
Lembaga-lembaga pendidikan JI, dan dakwah di masyarakat yang dilakukan oleh para kader-kader JI, telah turut serta menciptakan masyarakat yang berakhlak. Semantara lembaga layanan sosial JI telah membantu banyak masyarakat yang tidak mampu dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang layak. Semua pihak mengakui hal ini.
Yang menjadi masalah selama ini adalah bagian jihadnya. Karena di bagian ini JI melakukan pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia. Membuat senjata, berhubungan dengan kelompok teroris internasional, dan melakukan pelatihan militer ilegal, merupakan pelanggaran yang menjadikan kelompok JI bermasalah dengan negara.
Lebih rumitnya lagi, bagian jihad ada yang bersinggungan dengan bagian dakwah. Misalnya, dari para murid lembaga pendidikan JI ada sebagian kecil (sangat kecil) yang direkrut untuk terlibat proyek jihad jangka panjang. Atau ada sebagian kecil (lagi-lagi sangat kecil) dari dana lembaga sosial JI yang disalurkan ke bendahara JI yang kemudian digunakan untuk membiayai proyek di bidang jihad.
Inilah yang terjadi dan melatarbelakangi pengungkapan adanya puluhan ribu kotak infak yang menjadi sumber pendanaan lembaga sosial JI, namun ditemukan keterkaitan dengan proyek di bidang jihad meskipun itu sangat kecil sekali. Tetapi fakta hukum tidak mengenal sedikit atau banyak, kecil atau besar. Namun itu soal ada atau tidak ada. Meskipun sangat kecil tapi terbukti ada, ya sudah selesai. Berarti masuk delik pelanggaran hukum.
Kembali ke soal mengontrol strategi Tamkin.
Setelah mengetahui bahwa yang bermasalah dalam perjuangan JI adalah bagian jihadnya, maka langkah pertama untuk mengontrol strategi Tamkin adalah menghilangkan sisi jihadnya. Caranya adalah dengan melakukan islah. Dalam islah terkandung pernyataan mengakui kesalahan yang dilakukan JI dan berjanji akan menjaga keutuhan NKRI.
Artinya, mereka telah bertaubat dari cara-cara perjuangan yang salah dan akan melanjutkan kerja-kerja baik mereka yang sesuai dengan kepentingan bangsa, yaitu demi keutuhan NKRI.
Langkah kedua adalah menyalurkan energi dan militansi mereka dalam perjuangan di bidang dakwah dan sosial. Caranya dengan melakukan pembinaan dan pengawasan pada kerja-kerja baik mereka itu, dan memastikan arahnya sesuai dengan kepentingan bangsa.
Secara teori itu tidak sulit. Karena tujuan perjuangan teman-teman eks JI itu adalah kemuliaan Islam dan umat Islam, sementara mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka pemerintah dalam hal ini justru bisa mengambil peran sebagai mitra dalam perjuangan mereka.
Nah, soal bagaimana praktek pelaksanaannya di lapangan itu soal lain. Yang jelas, kami di KPP siap membantu pemerintah dalam melakukan pembinaan teman-teman eks JI di lapangan sesuai dengan kemampuan dan keahlian kami.
Komentar