PSKP UGM Adakan Workshop Agensi Perempuan dalam Lingkaran Ekstremisme Kekerasan

Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada (PSKP UGM) menyelenggarakan Workshop bertema “Agensi Perempuan dalam Lingkaran Ekstremisme Kekerasan” di Meeting Room Tebing Café, Lamongan, Jawa Timur, Kamis (21/7/2022).

Ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan di wilayah Lamongan selama dua tahun terakhir. Sedikitnya ada 17 peserta dari unsur Organisasi Masyarakat (Ormas) NU dan Muhammadiyah, perwakilan pemerintah dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA) Kabupaten Lamongan.

Para peserta tampak antusias menyimak paparan yang disampaikan. Mereka memanfaatkan sesi sharing dan diskusi untuk menjelaskan berbagai program yang telah ada serta tantangan-tantangannya. Di antara peserta pun memanfaatkan kesempatan itu untuk “curhat” kepada pihak stakeholder yang hadir.

Umi Najihah Fikriyati dari PSKP UGM menjelaskan bahwa tujuan workshop ini untuk mendapatkan saran dan kritik dari peserta terkait hasil penelitian yang dilakukan oleh PSKP UGM selama dua tahun terakhir di wilayah Lamongan.

“Penelitian tersebut diharapkan menghasilkan policy breaf (saran kebijakan) bagi pemerintah. Sedangkan untuk menghasilkan policy breaf yang baik harus ada masukan dari masyarakat dan stakeholder di wilayah yang menjadi obyek penelitian,” terangnya.

Sedangkan, Bagus, perwakilan dari Bakesbangpol Lamongan menyampaikan bahwa pihaknya telah memiliki beberapa program terkait penanganan istri-istri narapidana teroris (Napiter) dan mantan napiter. “Meskipun belum terstruktur secara khusus untuk istri napiter atau mantan napiter,” katanya.

Salah satu alasan kenapa belum terstruktur, kata Bagus, secara khusus adalah khawatir akan adanya kecemburuan sosial. “Jadi, selama ini masih di bawah program-program umum yang ada. Namun ada perhatian khusus pada mantan napiter dan keluarganya,” katanya.

Sri Hartini, perwakilan dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA) menjelaskan tentang struktur yang dimiliki oleh DPPA dari tingkat Kabupaten hingga desa/kelurahan.

“Secara struktural semua bisa difungsikan secara maksimal dalam pencegahan ekstremisme kekerasan. Namun persoalannya adalah minimnya kemampuan dari para kader pelaksana di lapangan maupun di tingkat para pejabat di lingkungan DPPA itu sendiri,” katanya.

Dia berharap, ke depan, apabila ada kegiatan penelitian sejenis agar bisa melibatkan DPPA. “Agar bisa menimba ilmu dan bertukar pengalaman,” kata dia.

Sedangkan, Renny perwakilan PAC Fatayat Paciran mengungkapkan ‘curhat’ mengenai persoalan yang dihadapi oleh klien dampingannya. Dia sedang mendampingi klien seorang ibu yang ditinggal suaminya bergabung dengan ISIS.

“Dia dipenjara di Turki karena pelanggaran hukum internasional,” terangnya.

BACA JUGA: Ancaman Keterlibatan Perempuan dalam Aksi Terorisme di Indonesia

Dalam curhatan tersebut, Renny mengusulkan agar klien yang sedang didampinginya mendapatkan BPJS Kesehatan dan bantuan beasiswa bagi anak-anaknya.

“Anak-anak mereka agar mendapatkan pendidikan secara layak. Selama ini perhatian dari pemerintah dirasakan masih sangat minim,” ungkapnya. (*)