Badan Intelijen dan Keamanan (BIK) Mabes Polri menggelar dialog dengan kelompok nelayan di Pelabuhan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Selasa (5/7/2022). Salah satunya adalah dialog terkait rencana aksi unjuk rasa sekira 3000 nelayan pada 20 Juli mendatang di Istana Negara Jakarta.
Pimpinan Tim BIK Mabes Polri yang datang di Juwana, Kombes Pol Ahmad Suyadi mengemukakan tidak ada larangan untuk menggelar unjuk rasa, sebab itu adalah hak warga negara.
“Akan tetapi, kami harapkan kegiatan unra (unjuk rasa) berjalan tertib dan damai serta mewaspadai adanya penyusup atau provokator yang akan merusak kegiatan unra tersebut,” kata Ahmad Suyadi.
Tim BIK mengimbau kelompok nelayan untuk waspada terhadap provokasi yang mengarah ke unra anarkis.
Pada dialog itu hadir para Tokoh Nelayan Purse Seine dan Tokoh Nelayan Jaring Tarik Berkantong, lokasinya di Warung Kopi sekitar Punden Tunggul, Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kab. Pati. Tim juga melaksanakan peninjauan kapal nelayan di lokasi tambat kapal di sepanjang alur Sungai Juwana, Desa Bajomulyo sampai dengan Pulau Seprapat.
Tim juga membagikan bantuan alat penyelamat (pelampung) dan tabung pemadam kebakaran bagi nelayan setempat. Kepala Satuan Polisi Perairan Polres Pati AKP Daffid Paradi dan Kapolsek Juwana AKP Ali Mahmudi turut mendampingi.
Bantuan itu diharapkan bisa dipakai para nelayan apabila terjadi kecelakaan di kapal baik karena faktor alam ataupun faktor manusia.
“Untuk mengurangi tingkat fatalitas,” lanjutnya.
Pada kesempatan itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kab. Pati, H. Rasmijan, berharap pemerintah dapat memberikan kemudahan terhadap standar operasional prosedur (SOP) perizinan kapal, sebab saat ini harus melewati 27 tahap di 3 kantor berbeda.
“Situasi ini merupakan puncak ketidakpuasan dari nelayan yang buduh pelayanan one day service dan satu atap, agar tidak menghambat keberangkatan kapal untuk melaut,” kata Rasmijan.
Menanggapi hal itu, Kombes Suyadi menyebut pihaknya akan berupaya dan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat serta pemerintah pusat untuk menyampaikan aspirasi dari kelompok nelayan tersebut.
