Eks ABK Indonesia Surati Presiden, Desak Tangani Eksploitasi di Kapal Asing

By

Nasib para pekerja kapal warga negara Indonesia masih terus berhadapan dengan praktik perbudakan.

Praktik eksploitasi terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di kapal asing hingga kini masih menjadi permasalahan besar yang cenderung diabaikan oleh pemerintah. Para pekerja kapal tersebut dihantui praktik perbudakan.

Ironisnya, kondisi itu dibiarkan oleh pemerintah tanpa penanganan serius. Atas hal itu, tiga mantan ABK Indonesia yang pernah bekerja di kapal penangkap ikan berbendera asing mengirimkan surat Keberatan Administrasi yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo.

“Surat tersebut berisi desakan kepada pemerintah agar segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga  dan Awak Kapal Perikanan—berikutnya disebut PP Pelindungan ABK,” kata melalui kuasa hukum mereka, Viktor Santoso Tandiasa, Kamis (7/4/2022).

Dalam surat tersebut, kata Viktor, para ABK menilai bahwa pemerintah telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

“Pemerintah semestinya merampungkan dan mengesahkan PP Pelindungan ABK dua tahun sejak UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diundangkan,” terangnya.

Dikatakannya, hampir tiga tahun terakhir, pemerintah berdiam diri atas karut marut tata kelola perekrutan dan pengiriman ABK ke kapal asing.

Lambannya sikap pemerintah dan kekosongan regulasi ini menyebabkan nasib para ABK Indonesia terus berada di bawah ancaman eksploitasi,” tandas dia.

Dalam surat dijabarkan beragam kekerasan yang dialami ketiga mantan ABK selama bekerja di kapal asing. “Tak hanya kekerasan verbal dan fisik, mereka juga hidup tidak layak, kerja belasan jam dalam sehari, terisolasi, dan tidak menerima upah,” terangnya.

Tidak hanya itu, lanjut dia, bahkan dalam proses perekrutan dan penempatan para ABK tersebut diduga kuat telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), imbuhnya lagi.

BACA JUGA: Membongkar Praktik Perbudakan ABK Kapal melalui Film Before You Eat

Koordinator Dept Media Komunikasi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Figo Kurniawan mengatakan, sepanjang 2021, SBMI mencatat ada 188 kasus baru perbudakan ABK Indonesia di kapal asing.

“Penambahan 188 kasus tersebut merupakan jumlah tertinggi yang diterima SBMI dalam satu tahun sejak tahun 2013. Ini membuat total kasus perbudakan ABK yang ditangani oleh SBMI menjadi 634 kasus,” katanya.

BACA JUGA: Kisah Pilu Para ‘Pelaut’ di Ujung Maut

Para mantan ABK mendesak pemerintah segera bertindak. Sebab, kondisi ini tentu saja berpotensi akan memunculkan lebih banyak ABK yang jatuh menjadi korban eksploitasi dalam rantai industri perikanan global ini. (*)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like