Masyarakat Diharapkan Tak Jadikan Taliban Role Model Perjuangan

Kelompok Taliban baru-baru ini berhasil menguasai pemerintahan Afghanistan. Taliban pun sudah membentuk pemerintahan baru. Perkembangan terbaru di Afghanistan tersebut diharapkan tidak ikut mempengaruhi situasi keamanan dan ketertiban di Indonesia.

Selain itu melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar berharap agar kembali berkuasanya Taliban ke tampuk pemerintahan tidak menjadi role model bagi masyarakat dalam merebut kekuasaan.

“Kami melihat jangan sampai kembalinya Taliban ke tampuk pemerintahan ini menjadikan sebagai role model bagi masyarakat. Yang kami maksud tentu aksi-aksi kekerasannya," kata Boy saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III Bidang Hukum dan HAM di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, pada Rabu (15/9/2021).

Apalagi menurut mantan Kapolda Papua tersebut, bangsa Indonesia sudah memiliki jati diri dalam bentuk UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Karena itu Boy mewanti-wanti agar jangan sampai ada kelompok tertentu di Indonesia menggunakan cara-cara kekerasan dan senjata.

"Tetapi tentu dengan kekayaan yang kita miliki itu maka jangan sampai salah kita memakai alat perjuangan seperti Taliban yang menggunakan kekerasan dan senjata. Kita jangan dengan kondisi di Afghanistan. Tetaplah kita setia dengan jati diri yang kita miliki. sebagai negara yang cinta akan terwujudnya perdamaian di dunia, maka tentu kita berharap krisis kekerasan bisa berakhir di Afghanistan," tegas mantan Kadiv Humas Mabes Polri tersebut

Selain itu Boy di di hadapan para politisi Senayan juga menegaskan bahwa BNPT tidak melihat Taliban sebagai entitas terkait dengan agama tertentu. Apalagi dalam sejarahnya PBB dalam resolusi Nomor 1267 mencatat kelompok Taliban sebagai organisasi terlarang bersama dengan Al-Qaeda dan ISIS.

Menurut Boy berdasarkan laporan intelijen yang diterimanya, ada kemungkinan relasi Taliban dengan kelompok garis keras di Indonesia yang sedang menentukan arah antara Al-Qaeda atau ISIS dengan kelompok Taliban.

Menurut Boy saat ini ada ada provokasi untuk Kembali memberangkatkan sebagaimana terjadi saat Afghanistan berperang melawan Negara Komunis Uni Soviet pada1980-an silam.

“Mereka ingin mengulang kembali rasanya era seperti itu (tahun 1980-an), walaupun sebelumnya kami melihat mereka pendukung ISIS, tentu kita bersama dengan seluruh Kementerian/Lembaga berupaya agar melakukan kontra yang tepat terhadap hal-hal ini dan kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat kita untuk dapat secara bijak dan kemudian tidak salah dalam menentukan pilihan”, tukas Boy

Terkait nasib WNI Pendukung ISIS yang saat ini sedang di pengungsian di Negara Suriah Boy menjelaskan pihaknya dalam waktu cepat akan melakukan verifikasi dan assesment langsung. Paling lambat menurut Boy BNPT dilaksanakan pada bulan Desember 2021 mendatang. Selama ini menurut Boy, BNPT mendapatkan update informasi WNI dari organisasi kemanusian di bawah PBB.

“Menjelang Desember verifikasi data dan datang langsung datang ke Suriah. Selain itu ada juga yang mendesak assessment. Seorang Ibu yang ditahan di Irak. Soal anaknya. Ibunya ditahan, anaknya dititipkan kepada mereka. Ini sedang kami lakukan,” pungkas Boy.

Sekadar diketahui berdasarkan dari BNPT saat ini ada 529 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Suriah. 115 orang berada di camp. 21 di antaranya berada di penjara. Selain itu, masih ada 377 WNI yang belum diketahui keberadaannya di Suriah.Total seluruh WNI yang berada di zona konflik di Suriah dan Irak sebanyak 1251 orang. 111 orang meninggal dunia, 195 telah kembali ke Indonesia, dan yang menjadi deportan sebanyak 556 orang.

Sementara WNI di Afghanistan ada 10 orang berada di zona konflik, yang di antaranya merupakan pindahan dari Suriah. Kemudian, ada dua WNI meninggal dunia, dan 11 orang menjadi deportan.