Peraturan daerah (perda) harus harmonis dengan peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horizontal. Perda juga harus selaras dengan kebijakan atau program nasional.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin, menyebut pemerintah daerah (pemda) berhak menetapkan perda dan peraturan-peraturan lain dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
“Ini merupakan manifestasi kewenangan yang diserahkan kepada pemda sebagaimana diatur Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” kata Yuspahruddin sebagaimana siaran pers yang diterima ruangobrol.id, Selasa (14/9) malam.
Yuspahruddin menyebutnya saat memberikan sambutan Rapat Koordinasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022.
Dalam pembentukannya, lanjut Yuspahruddin, telah ditetapkan serangkaian asas meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organisasi pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan.
Ia mengatakan sinergitas pengharmonisasian rancangan peraturan daerah merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembentukan perda. Termasuk perencanaan pembentukan Perda dalam Propemperda agar perda yang dilahirkan menjadi perda yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi serta menyejahterakan masyarakat.
“Peraturan apapun yang akan kita buat itu harusnya harmonis dan pembentukannya wajib melibatkan Perancang Perundang-Undangan. Maka dari itu pemerintah daerah harus bekerjasama dengan Perancang Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah dalam setiap tahap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” imbau Kakanwil.
Lebih lanjut ia memaparkan empat alasan utama pembentukan peraturan perundang-undangan daerah perlu didasarkan pada Propemperda.
Keempat alasan itu, antara lain; agar pembentukan perda berdasar pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat; Perda sinkron secara vertikal dan horizontal dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya; pembentukan perda terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah; dan
agar produk peraturan perandang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.
Sebelumnya, Bupati Kabupaten Wonosobo, Afif Nurhidayat berkesempatan membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 dan menyampaikan kata sambutannya.
“Kami harap Rapat Koordinasi ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif sehingga Pemerintah Daerah mampu menyajikan produk hukum yang optimal guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo,” tutur Afif.
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Bupati Wonosobo ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bambang Setyabudi, Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo One Andang Wardoyo, Kepala Bagian Hukum Setda kabupaten Wonosobo M. Nurwahid beserta jajarannya.
Turut mengikuti kegiatan Kepala Rutan Kelas IIB Wonosobo Yugo Indra W., Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo Henki Irawan, Kepala Bagian Program dan Humas Budhiarso Widhyarsono, Kepala Bidang Hukum Deni Kristiawan, serta Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Ahmad Shohib.
