Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akhir pandemi Covid-19 hingga sekarang belum bisa diprediksi. Apalagi berdasarkan data dari WHO yang memperkirakan akan muncul lagi varian baru setelah sebelumnya muncul varian delta yang tingkat penularannya tinggi.
Karena itu Jokowi meminta kepada semua kepala daerah, baik gubernur, bupati atau wali kota untuk fokus dan tanggung jawab dalam penanganan pandemi Covid-19. Selain itu menurut Jokowi saat ini dibutuhkan kepemimpinan lapangan yang kuat untuk menghadapi pandemi. Jokowi juga menegaskan jika pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan.
“Kepemimpinan yang paham lapangan, yang bisa bergerak cepat dan responsif. Kepemimpinan lapangan ini harus kuat di semua level pemerintahan, dari level atas sampai level kecamatan, tingkat kelurahan dan desa. Termasuk di dalamnya adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh sosial, dan organisasi sosial dan keagamaan di tingkat lokal bawah,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (19/07/2021).
Lebih lanjut Jokowi menekankan kunci agar Indonesia bisa sukses melewati pandemi adalah mempercepat vaksinasi dan kedisiplinan protokol kesehatan utamanya memakai masker.
Karena itu menurut Jokowi beberapa tindakan di lapangan yang perlu dilakukan adalah; pertama adalah tindakan lapangan untuk pencegahan. Mendisiplinkan masyarakat mengikuti protokol kesehatan untuk memakai masker, jaga jarak, dan tidak berkerumun.
“Ini kunci dan masyarakat juga harus tahu cara mendeteksi dini tertular Covid-19 kemudian ke mana memperoleh obat, dan ke mana berkonsultasi, apakah ke dokter atau ke rumah sakit,” imbuh Jokowi
Selain itu Jokowi menekankan agar setiap daerah menyiapkan rumah isolasi, terutama untuk yang bergejala ringan sampai ke tingkat desa. Paling tidak ada isolasi terpusat di tingkat kecamatan, terutama untuk kawasan-kawasan yang padat seperti di kota-kota.
“Ini harus ada. Karena cek lapangan yang saya dilakukan untuk kawasan-kawasan padat rumah berukuran 3×3 meter dihuni oleh empat orang. Saya kira ini, kecepatan penularan akan sangat masif kalau itu tidak disiapkan isolasi terpusat di kelurahan itu, atau paling tidak di kecamatan,” kata Jokowi.
Kemudian kedua, kata Jokowi kepala daerah perlu membuat aturan detail soal tindakan protokol pendisiplinan terhadap masyarakat, terutama untuk tempat-tempat publik seperti pasar, pabrik, mal, rumah ibadah, dan lain-lain.
Langkah ketiga, kata Jokowi, pemerintah daerah perlu merencanakan dan menyiapkan rumah sakit daerah, termasuk rumah sakit cadangan dan rumah sakit darurat. Menurut Jokowi ini harus ada antisipasi terlebih dahulu. Dia mewanti-wanti agar rumah sakit cadangan itu sudah siap untuk mengantisipasi rumah sakit yang ada sudah penuh.
“Jangan sudah penuh baru menyiapkan, akan terlambat. Saya minta terutama untuk urusan rumah sakit, agar kita semuanya betul-betul cek betul, kontrol lapangan, cek obatnya di rumah sakit, siap atau tidak, untuk berapa hari, untuk berapa minggu atau untuk berapa bulan. Kontrol dan cek oksigennya, siap ndak? Untuk berapa hari atau berapa bulan. Cek juga kapasitas BOR-nya, karena masih banyak sebetulnya kapasitas rumah sakit yang bisa dinaikkan untuk [pasien] COVID-19,” kata Jokowi lagi
Lebih lanjut menambahkan tindakan yang keempat adalah percepatan bantuan sosial dan percepatan belanja daerah. Pasalnya berdasarkan data yang dimilikinya saat ini yang berkaitan dengan dana UMKM, dana bantuan sosial, Dana Desa baru baru terserap sedikit.
Misalnya anggaran untuk UMKM dari Rp13,3triliun yang baru dipakai baru Rp2,3triliun. Padahal menurutnya rakyat sekarang ini butuh sekali dan menunggu uluran tangan pemerintah. Karena itu dia minta agar data tersebut segera dikeluarkan. Selain itu ada perlindungan sosial (perlinsos) dari anggaran Rp12,1triliun, realisasi juga baru Rp2,3triliun.
“Belum ada 20 persen semuanya, padahal rakyat menunggu ini. Kemudian juga Dana Desa, ini Rp72 triliun total, yang dipakai untuk BLT Desa itu Rp28 triliun. BLT Desa totalnya 28triliun tetapi yang realisasi, yang dipakai baru Rp5,6triliun, juga kurang dari 25 persen. Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat,” pungkasnya
ilustrasi: pixabay.com
