Pemerintah berencana melakukan vaksinasi COVID-19 pada pertengahan bulan Januari 2021 mendatang secara serentak di Indonesia. Pada tahap pertama, vaksinasi akan diberikan kepada kelompok prioritas yaitu tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat yang ada di rumah sakit. Selain itu kelompok prioritas selanjutnya adalah aparat TNI-Polri, guru dan juga masyarakat.
Pemerintah telah mendistribusikan 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 ke 34 provinsi di seluruh Indonesia. Pengiriman vaksin tersebut dilakukan secara bertahap dimulai dari tanggal 3 Januari dan ditargetkan selesai terdistribusi ke 34 provinsi pada tanggal 7 Januari ini.
“Saya ingin menyampaikan bahwa vaksinasi ini akan dimulai minggu depan. Dan saya melihat distribusi dimulai hari Minggu, hari Senin kemarin, hari Selasa sudah mulai masuk ke daerah,” kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas penanganan pandemi COVID-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi pada Rabu (06/01/2021) di Istana Negara, Jakarta. Rapat tersebut juga dihadiri secara virtual oleh para Gubernur dari seluruh Indonesia.
Jokowi menjelaskan bahwa pengiriman itu baru tahap pertama. Rencananya pemerintah akan mengirimkan 5,8 juta vaksi ke daerah. Sementara pada bulan Februari Pemerintah mentargetkan 10,45 juta vaksin sudah didistribusikan ke daerah-daerah. Sementara pada bulan Maret sebesar 13,30 juta vaksin akan kembali dikirimkan ke daerah. Jokowi berharap Pementar daerah bisa segera melaksanakan vaksinasi.
“Target kita nantinya untuk bulan Januari itu 5.800.000 vaksin harus masuk ke daerah. Bulan Februari itu 10.450.000 vaksin harus didistribusikan lagi ke daerah. Kemudian bulan Maret 13.300.000 vaksin juga harus terdistribusi dan bisa dilaksanakan vaksinasinya oleh daerah-daerah,” imbuhnya
Lebih lanjut Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia sudah memesan sejumlah vaksin. Di antaranya dari Sinovac sebanyak 125,5 juta dosis vaksin, Novavax sebanyak 50 juta dosis, dan COVAX/GAVI sebanyak 54 juta dosis. Begitu pula dari AstraZeneca dan Pfizer masing-masing 50 juta dosis. Sehingga jumlah totalnya yang telah pasti dipesan adalah 329.500.000 vaksin.
“Hanya pengaturannya nanti akan dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Oleh sebab itu, saya minta kesiapan-kesiapan kita dalam rangka menuju vaksinasi ini betul-betul agar dicek dan dikontrol oleh para Gubernur,” imbuh Jokowi
Hal senada disampaikan Menteri Kesehatan yang baru dilantik Budi Gunadi. Budi menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi direncanakan akan dilakukan pada minggu kedua Januari 2021. Vaksinasi dilakukan setelah terbitnya izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). “Kami merencanakan dalam jangka waktu 15 bulan, kami bisa menyelesaikan vaksinasi ke 181 juta rakyat Indonesia,” ujarnya.
Budi menegaskan pihaknya akan bekerja keras untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi tersebut. Sementara itu, media memiliki peran untuk mengingatkan kepada seluruh fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) baik puskesmas, rumah sakit, dan klinik untuk segera mendaftar ke aplikasi PCare (Primary Care) BPJS. Pendaftaran dilakukan untuk dapat melayani vaksinasi COVID-19.
“Tolong dikomunikasikan terus ke mereka untuk mendaftarkan, karena kalau belum mendaftarkan akan sulit bagi mereka untuk bisa melayani vaksinasi ini, terutama untuk mencatat dan menangani kalau ada kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI),” pinta Budi
Selain itu Budi juga minta bantuan media untuk mengingatkan seluruh puskesmas kalau misalnya ada fasilitas lemari es atau pendingin yang kurang untuk menyimpan vaksin tolong segera mengontak Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan
“Kalau perlu juga bisa dikirimkan ke twitter sama instagramnya saya atau facebooknya saya, supaya kami bisa cepat menangani,” tutur Budi
Vaksinasi Membutuhkan Waktu
Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa Pemerintah terus berupaya mengamankan suplai vaksin untuk kebutuhan vaksinasi tersebut. Hal ini dilakukan melalui kerja sama dengan AstraZeneca, Pfizer, Novavax, maupun GAVI.
Airlangga berharap bahwa pelaksanaan vaksinasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian ini juga mengingatkan masyarakat agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Pasalnya pelaksanaan vaksinasi pada sekitar 182 juta rakyat Indonesia juga membutuhkan waktu.
“Bapak Presiden tentu berharap bahwa kegiatan vaksinasi maupun kedisiplinan masyarakat itu harus berjalan seiring, karena seluruhnya itu dengan vaksinasi tetap kedisiplinan masyarakat itu harus tetap dijaga,” tutupnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data dari Pemerintah per tanggal 7 Januari, penambahan pasien terkonfirmasi positif memecahkan rekor baru sebanyak 9.321 sehingga total kasus positif menjadi 797.723 kasus. Sementara angka kesembuhan menjadi 659.437 orang.
Jumlah tersebut termasuk juga penambahan pasien sembuh harian sebanyak 6.924 orang. Sementara, pasien meninggal hari ini bertambah sebanyak 224 kasus dan kumulatifnya mencapai 23.296 atau 3 persen dari pasien terkonfirmasi.
