jokowi

KPK Tangkap Mensos Juliari Batubara, Jokowi Ingatkan Jajarannya Tidak Korupsi

By

Menteri Sosial Juliari P Batubara secara mengejutkan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juliari jadi tersangka KPK lantaran dianggap menerima uang suap Dalam Pengadaan Bantuan Sosial Untuk Wilayah Jabodetabek Tahun 2020.

Presiden Joko Widodo menanggapi status Menteri Sosial tersebut menegaskan bahwa Pemerintah akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Menurut Jokowi dirinya tidak melindungi Menterinya yang terlibat tindak pidana korupsi. Jokowi percaya KPK bekerja secara transparan, terbuka dan professional.

“Ya, tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, professional,” kata Jokowi pada Minggu (6/12/2020)

Lebih lanjut Jokowi menegaskan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mengisi jabatan sementara Menteri Sosial, jokowi akan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai Menteri Sosial sementara.

“Pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk sementara, nanti saya akan menunjuk Menko PMK untuk menjalankan tugas Mensos,” imbuhnya

Selain itu Jokowi juga menekankan pentingnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Lebih lanjut Jokowi menambahkan bahwa dirinya berulang kali mengingatkan jajarannya agar jangan korupsi dan berhati-hati dalam menggunakan uang dari APBN maupun APBD karena itu adalah uang rakyat. Apalagi uang tersebut diperuntukkan untuk  bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat. Berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat, untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN,” tutup Jokowi

Sekadar diketahui penetapan tersangka Menteri Sosial Juliari P Batubara bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada  Sabtu (5/12/2020). Kegiatan tangkap tangan ini dilakukan terkait dengan Perkara Dugaan Suap Dalam Pengadaan Bantuan Sosial Untuk Wilayah Jabodetabek Tahun 2020.

KPK dalam kegiatan ini mengamankan uang tunai dengan total nilai Rp14,5 miliar yang dikemas dalam tujuh koper, tiga tas ransel, dan amplop kecil. Uang tunai tersebut terdiri dari tiga mata uang, yakni Rp11, 9 miliar, USD171,085, dan SGD23.000.

Setelah dilakukan gelar perkara, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status perkara ke proses penyidikan dengan menetapkan lima orang tersangka. Tiga tersangka diduga sebagai penerima yakni Menteri Sosial Juliari P Batubara, Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial MJS dan Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial ), MJS. Sementara dua orang tersangka dari pihak swasta yang diduga sebagai pemberi yakni AIM dan HS

Berdasarkan siaran pers dari KPK, korupsi dana bansos COVID-19 ini bermula saat Menteri Juliari  menunjuk MJS dan AW sebagai PPK dalam pelaksanaan proyek pengadaan paket sembako untuk Bantuan Sosial Penanganan Covid-19, dengan cara penunjukkan langsung. Kemudian para rekanan yang mendapatkan proyek tersebut diduga ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan. Fee ini kemudian harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS.

Untuk fee tiap paket Bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp10 ribu dari nilai Rp300 ribu per paket Bansos. Pemberian uang tersebut diduga digunakan untuk membayar berbagai keperluan pribadi Menteri Juliari.

KPK kepada Menteri Juliari dan dua tersangka dari Kementerian Sosial MJS dan AW, menjeratnya dengan pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

Sementara kepada pihak swasta AIM dan HS sebagai pemberi suap KPK menjeratnya dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK untuk kepentingan penyidikan menahan para tersangka selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 5 hingga 24 Desember 2020 di lokasi berbeda.

Sekadar diketahui KPK pada 25 November 2020 lalu juga baru menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam operasi tangkap tangan. KPK menduga Edhy sebagai penerima suap perkara dugaan suap dalam penetapan perizinan ekspor benih lobster atau benur tahun anggaran 2020 di Kementerian KKP. KPK dalam kasus ini menjerat enam tersangka lainnya yang berasal dari Kementerian KKP sebagai penerima dan pihak swasta sebagai pemberi suap.

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like