Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban jiwa. Selain itu Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menghina agama Islam dan telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Pernyataan itu menurut Jokowi bisa memecah belah persatuan antarumat beragama di dunia, di saat dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi COVID-19.
“Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban jiwa. Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia,” kata Jokowi dalam pernyataan persnya usai bertemu dengan sejumlah pemimpin organisasi keagamaan di Indonesia Sabtu (31/10), di Istana Merdeka, Jakarta.
Menurut Jokowi kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu Jokowi minta harus dihentikan. Selain itu Jokowi menilai mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah kesalahan besar. Pasalnya Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apapun.
“Terorisme adalah terorisme, teroris adalah teroris. Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apapun. Terakhir, Indonesia mengajak dunia mengedepankan persatuan dan toleransi beragama untuk membangun dunia yang lebih baik,” pungkas Jokowi
Sementara itu Sementara ituMenteri Koordinator Bidang Polhukam (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kepada masyarakat yang hendak aksi menyatakan pendapat terkait pernyataan Macron dilakukan dengan tertib dan tidak merusak. Menurut Mantan Ketua MK tersebut masyarakat bisa menyampaikan pendapat melalui media-media yang tersedia.
“Pemerintah menyerukan bahwa setiap upaya mengekspresikan atau menyatakan pendapat terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden Prancis itu supaya dilakukan dengan tertib, tidak merusak, bisa melalui media-media yang tersedia,” kata Mahfud.
Mahfud menegaskan tidak ada yang boleh dirusak atau diperlakukan secara anarkis. Karena di Indonesia tidak ada satu institusi atau orang atau siapa pun yang harus dianggap ikut bertanggung jawab dengan pernyataan Presiden Prancis tersebut.
“Dipersilakan kalau mau mengadukan aspirasi, menyatakan pendapat, menyampaikan kritik, tapi sampaikanlah itu dengan tertib dan tidak melanggar hukum. Sekali lagi, tidak ada di sini apakah itu institusi, apakah itu perusahaan, apakah orang, yang harus dianggap bertanggung jawab atau mendukung pernyataan Presiden Macron,” ujar Menko Polhukam.
Sekadar diketahui Presiden bersama dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebelumnya melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan organisasi keagamaan, yakni K.H. Muhyiddin Junaidi (Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia), Helmy Faishal (Sekjen PB Nahdlatul Ulama), Anwar Abbas (Ketua PP Muhammadiyah), Pdt. Jacklevyn F. Manuputty (Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia), Ignatius Kardinal Suharyo (Ketua Umum Konferensi Waligereja Indonesia), Wisnu Bawa Tenaya (Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia), Arief Harsono (Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia), dan Xs. Budi Santoso Tanuwibowo (Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia).
Selain itu hadir dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Agama Fachrul Razi. Pertemuan itu membahas perkembangan dunia, khususnya terkait dengan persaudaraan antarumat beragama.
