wahid-foundation

Wahid Foundation: Tren Kekerasan Fisik Menurun Di Jaman Jokowi

By

Wahid Foundation merilis hasil riset terkait pemantauan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Pemantauan tersebut sejak 2009 hingga 2018. Biasanya Wahid Foundation hanya melaporkan pemantauan setiap tahunnya. Namun ada hal yang berbeda pada tahun ini. Karena Wahid merangkum hasil pemantauan selama satu dekade.

Hasilnya Sepanjang 120 Bulan Indonesia menghadapi total 1.420 tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh non-negara atau 12 tindakan perbulan. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh Aktor negara sebanyak 1.033 atau 9 tindakan pelanggaran perbulan.

Jenis tindakan pelanggaran teratas oleh negara adalah pembatasan, penutupan dan penyegelan tempat ibadah berjumlah 163 tindakan). Sedangkan untuk non negara pelanggarannya berupa intimidasi sebanyak 205 tindakan.

“Jumlah tindakan pelanggaran non-negara lebih sedikit terjadi di era Joko Widodo (Jokowi) dibanding Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sedang Jumlah pelanggaran negara lebih kecil era SBY dibanding Jokowi. Pemerintah Jokowi menghadapi 577 tindakan pelanggaran nonnegara. Sementara SBY total 691 tindakan. Untuk pelanggaran negara total 524 tindakan. Sedang SBY 419 tindakan,” kata Direktur Eksekutif Wahid Foundation, Mujtaba Hamdi dalam paparannya yang disajikan secara virtual, Senin (7/9/2020).

Lebih lanjut Taba menjelaskan Tren kekerasan fisik menurun di jaman Jokowi. Jika di era SBY serangan fisik berada di posisi kedua dengan 106 tindakan, jenis ini berada turun di urutan keenam di era Jokowi dengan 39 tindakan. Bersamaan dengan itu muncul pula tren meningkatnya siar kebencian.

Kasus-kasus mulai bertambah sejak 2013 dan mengalami masa puncak pada 2017. Di era Jokowi, jumlah siar kebencian oleh non-negara  naik satu kali lipat menjadi 104 tindakan. Di masa SBY jumlahnya sebanyak 56 tindakan. Sementara itu pemidanaan oleh non-negara juga meningkat enam kali lipat. Dari 11 tindakan pada masa SBY menjadi 69 tindakan di era Jokowi,” imbuhnya

“Tren menurunnya kekerasan fisik dipengaruhi langkah-langkah pemerintah pada kasus-kasus kekerasan fisik. Pemerintahan SBY dan Jokowi memiliki keseragaman pandangan bahwa kekerasan fisik hal utama yang harus dihindari.

Bukan hanya karena bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai demokrasi, kekerasan fisik yang terjadi juga dapat “memalukan” nama baik semua pihak, dari pemerintah daerah, kepolisian, hingga pemerintah pusat,” imbuhnya

Selain itu menurut Taba berdasarkan analisis tim Wahid, Tren menurunnya kasus-kasus kekerasan fisik di satu sisi menunjukkan jika masyarakat Indonesia berusaha meninggalkan cara-cara kekerasan fisik. Namun Masyarakat menggantinya lewat cara-cara pemidanaan.

“Sayangnya, masih tersedianya berbagai regulasi diskriminatif, terutama UU PNPS dan UU ITE, menjadi peluang besar masyarakat menghukum kelompok-kelompok yang mereka tidak sukai atau benci. Meningkatnya tren siar kebencian harus pula dibaca sebagai sesuatu yang direncanakan dan mengandaikan,” tutup Mantan Direktur LSM Media Link tersebut.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like