Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme-Terorisme

By

Kasus penyerangan rombongan Wakapolres Karanganyar beberapa waktu yang lalu oleh mantan terpidana teroris Karyono Widodo kembali menambah daftar panjang residivisme pelaku aksi terorisme. Lagi dan lagi. Hal ini tentu saja semakin menambah persoalan dalam penanganan terorisme di Indonesia.

Fenomena residivisme pada pelaku tindak pidana terorisme yang masih sering terjadi seharusnya membuat semua pihak semakin menyadari bahwa ada yang harus dibenahi dalam sistem pembinaan dan pengawasan pada mantan napiter.

Pada hari ini isu penanganan napiter atau mantan napiter dan keluarganya masih lebih banyak menjadi ‘mainan’ para elite di atas. Masih di seputaran lembaga pemasyarakatan (lapas), BNPT, Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) di tingkat provinsi, dan workshop-workshop di kalangan akademisi dan aktivis. Belum sampai menyentuh level masyarakat di tingkat desa/kelurahan.

Padahal, masyarakat di tingkat desa/kelurahan itulah yang setiap hari berinteraksi dengan dan keluarga napiter dan si napiter ketika sudah bebas nanti. Terutama di tingkat RT/RW yang lebih kecil. Mereka inilah yang paling tahu kondisi napiter/mantan napiter dan keluarganya. Maka seharusnya mereka pula lah ujung tombak dalam sistem pembinaan dan deteksi dini dalam penanganan mantan napiter.

Tapi adakah pelatihan atau pembinaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau LSM-LSM pegiat isu radikalisme-terorisme kepada masyarakat di tingkat RT-RW-Desa/Kelurahan? Seringnya masyarakat disuguhi baliho-baliho dan banner di jalan-jalan yang isinya: Mari cegah radikalisme-terorisme di lingkungan kita –atau yang sejenisnya – tetapi masyarakat tidak mendapatkan edukasi apa itu radikalisme-terorisme.

Lalu bagaimana masyarakat bisa diajak untuk berpartisipasi kalau tidak punya pengetahuan yang cukup akan hal itu?

Inilah yang kemudian membuat Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP) tergerak untuk memulai sebuah terobosan baru dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang radikalisme-terorisme. Kami melihat masih belum ada yang bermain di level RT-RW-Desa/Kelurahan untuk program edukasi masyarakat ini. Biarlah kami menjadi yang pertama dan semoga bisa menginspirasi lainnya.

Kami menyebut program ini dengan “Program Penguatan Peran RT-RW dalam Penanganan Mantan Napiter dan Keluarganya”. Program ini kami jalankan di enam lokasi. Tiga di Jawa Timur dan tiga di Jawa Tengah. Lokasi yang dipilih adalah desa/kelurahan yang salah satu warganya atau lebih menjadi napiter dan akan bebas dalam kurun waktu setahun ke depan.

Tujuan kami untuk jangka pendek adalah agar masyarakat siap menerima kembalinya si napiter dan mampu melakukan pembinaan dan pengawasan setelah si napiter bebas. Sedangkan untuk jangka panjangnya, kami ingin masyarakat bisa terlibat aktif bersama mantan napiter yang ada di lingkungannya dalam mengedukasi masyarakat yang lebih luas terkait penanggulangan dan pencegahan radikalisme-terorisme.

Kami berharap, suatu saat nanti model edukasi dan pendampingan yang kami lakukan pada aparat RT-RW di enam lokasi itu bisa diduplikasi di tempat lain. Sehingga akan lebih banyak lagi masyarakat yang ter-edukasi, di mana hal itu akan bisa memberikan dampak yang signifikan dalam upaya penanggulangan dan pencegahan radikalisme-terorisme.

Sesuatu yang besar itu selalu diawali dengan sebuah langkah kecil. Ide apapun itu jika tidak mulai diwujudkan hanya akan menjadi ungkapan bijak. Hanya akan melayang-layang di pikiran.

Maka inilah kami. Menggunakan para credible voices yang kami miliki untuk mengedukasi masyarakat. Mulai dari yang mampu kami lakukan.

Nantikan tulisan-tulisan tentang temuan-temuan menarik kami selama menjalankan program ini.

FOTO: Kegiatan penguatan RT, RW dan aparatur kelurahan di Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Rabu 22 Juli 2020.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like