Presiden Jokowi membantah dirinya membubarkan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 baik di Pusat maupun daerah. Menurut Jokowi, dirinya membentuk Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19 dengan tujuan mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan ekonomi agar seimbang antara gas dan remnya.
Jokowi Menekankan jika penanganan kesehatan menjadi prioritas, tidak boleh mengendur sedikit pun. Karena itu dia meminta kepada semua pihak agar aura krisis kesehatan ini harus terus digaungkan. Sampai nanti vaksin tersedia dan bisa digunakan secara efektif.
“Jadi perlu saya tekankan juga bahwa tidak ada yang namanya pembubaran Satgas COVID-19, enggak ada, baik di pusat maupun di daerah. Semuanya harus tetap bekerja keras. Komite ini adalah, sekali lagi, mengintegrasikan antara kebijakan ekonomi dan kebijakan kesehatan,” kata Jokowi dalam dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Jakarta Senin (27/7).
Apalagi lanjut Jokowi, secara global sudah ada 15,8 juta yang positif COVID-19. Dari angka itu sebanyak 640 orang meninggal akibat virus mematikan itu. Di Amerika Serikat sendiri sudah mencapai 4,2 juta. Sementara di Brazil sudah mencapai 2,3 juta penderita. Kemudian di India 1,4 juta oran yang terinveksi. Karena itu dia meminta kepada semua pihak agar selalu hati-hati betul.
“Jangan sampai aura krisis itu sudah hilang, semangat menangani krisis ini hilang atau turun. Oleh sebab itu, saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari Komite,” tegasnya
Kemudian dia menyoroti soal prioritas penanganan di delapan provinsi. Yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua. Karena delapan provinsi ini berkontribusi 74 persen kasus positif yang ada di Indonesia.
“Targetnya saya kira sudah jelas, turunkan angka kematian serendah-rendahnya, tingkatkan angka kesembuhan setinggi-tingginya, dan juga kendalikan laju pertumbuhan kasus-kasus positif baru secepat-cepatnya,” imbuhnya
Caranya lanjut Jokowi dengan 3T. Testing, tracing, dan treatment betul-betul harus dilakukan secara masif dan lebih agresif. Lebih lanjut dia menekankan jika ditemukan ada daerah yang masih kekurangan peralatan tes, mesin PCR, kemudian kapasitas lab, APD, dan juga peralatan rumah sakit dia minta agar diselesaikan secepatnya.
Kemudian Jokowi mengeluhkan soal soal penyerapan stimulus penanganan COVID-19 yang belum optimal. Dia meminta jajarannya melihat betul apa masaahnya. Kalau memang masalahnya di regulasi ya revisi regulasi itu agar ada percepatan dan perbaikan. Dia juga mengingatkan agar jangan sampai ada yang namanya ego sektoral antara pusat dan daerah.
Salah satu Tugas Komite yang ia bentuk melakukan langkah-langkah terobosan dalam hal ini. Dia juga meminta kepada Komite agar bekerja lebih cepat. Sehingga masalah yang tadi saya sampaikan, serapan anggaran yang belum optimal tadi betul-betul bisa diselesaikan.
“Saya kira penting sekali ini segera diselesaikan sehingga aura dalam menangani krisis ini betul-betul ada betul. Saya ingin di setiap posko yang ada, baik di BNPB, di pusat, di daerah, di Komite itu kelihatan sangat sibuk, ke sana-ke sini, ke sana-ke sini gitu lo, kita auranya krisis ada,” tuturnya
Menurut Jokowi Data terakhir yang diterima tanggal 22 Juli, dari total stimulus penanganan COVID-19, yaitu sebesar Rp695 triliun yang terealisasi baru Rp136 triliun. Sementara di perlindungan sosial baru teralisasi 38 persen. Sedangkan di sektor UMKKM baru terserap 25 persen
“Ini termasuk penempatan dana di HIMBARA Rp30 triliun, di sektor kesehatan baru terealisasi 7 persen, demikian juga di dukungan untuk sektoral dan pemerintah daerah juga baru terserap 6,5 persen, insentif usaha 13 persen,” pungkas Mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Sekadar diketahui berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah kasus per 27 Juli 2020 totalnya 100.303 kasus. Jumlah kumulatif itu bertambah dengan adanya penambahan kasus baru sebanyak 1.525 kasus.
Sementara Secara global berdasarkan total kasus per 1 juta populasi, Indonesia kini menempati urutan ke 142 dari 215 negara. Khusus di Asia, Indonesia berada di urutan ke 28 dari 49 negara.
