Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pembayaran/disbursement untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 dipercepat pencairannya dan jangan sampai ada keluhan. Jokowi mencontohkan jika ada tenaga medis yang meninggal harus langsung diberikan santunannya. Dia mewanti-wanti agar prosedur di Kementerian Kesehatan betul-betul bisa dipotong.
“Bantuan untuk (tenaga medis) harusnya begitu meninggal langsung bantuan santunannya harus keluar itu, jangan sampai prosedurnya di Kementerian Kesehatan betul-betul bisa dipotong, jangan sampai ini bertele-tele. Kalau aturan di Permen-nya terlalu berbelit-belit ya disederhanakan,” kata Jokowi di Jakarta Senin (29/6).
Jokowi juga menekankan agar pembayaran klaim bagi rumah sakit, insentif tenaga medis, dan insentif untuk petugas lab juga secepatnya dibayarkan. Sehingga tidak perlu menunggu jika anggarannya sudah ada. Selain itu Jokowi menilai yang paling penting adalah pengendalian yang terintegrasi, pengendalian yang terpadu. Sehingga semua pekerjaan bisa dilakukan secara efektif.
“Enggak ada lagi egosektoral, ego-kementerian, ego-lembaga, ego-kedaerahan, apalagi jalan sendiri-sendiri. Saya kira ini sudah harus kita hilangkan,” tegas Presiden.
Lebih lanjut Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta jajarannya dalam bekerja tidak linier. Jokowi meminta ada sebuah terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Selain itu terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak pada percepat penanganan ini.
“Jadi tidak datar-datar saja. Bisa saja dilakukan dengan menambah personil dari pusat atau tenaga medis dari pusat untuk provinsi-provinsi di luar DKI yang menunjukkan tren penyebaran yang masih tinggi. Yang kedua, mungkin bisa dibantu lebih banyak peralatan dan betul-betul manajemennya. Dua hal tadi kita kontrol di provinsi. Karena kalau tidak kita lakukan sesuatu dan kita masih datar seperti ini, ya ini enggak akan ada pergerakan yang signifikan,” imbuhnya
Masalah lainnya menurut Jokowi adalah soal kesiapan daerah-daerah dalam memasuki Adaptasi Kebiasan Baru. Dia menekankan agar tahapannya betul-betul dilalui. Baik itu prakondisi, timing-nya kapan, diberikan panduan, ada guidance dari pusat sehingga mereka tidak salah.
“Ada prakondisi, ada ketepatan timing-nya, kemudian yang ketiga prioritas sektor mana yang dibuka itu betul-betul diberikan panduan,” tuturnya
Lebih lanjut dia menggimbau kepada jajarannya agar dalam penanganan Pandemi Covid 19 melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog. Terutama katanya pelibatan secara besar-besaran dalam komunikasi publik. Sehingga jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas-jelas COVID-19 oleh keluarga.
“Kemudian pemeriksaan PCR maupun rapid test yang ditolak oleh masyarakat. Ini karena apa, ya mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang bawa rapid test, belum ada penjelasan terlebih dahulu, sosialisasi dulu ke masyarakat yang akan didatangi sehingga yang terjadi adalah penolakan,” pungkasnya
Berdasarkan data dari Gugus Tugas Nasional per 30 Juni 2020 total terkorfirmasi 55.092 orang. Ada penambahan sebanyak 1.082 orang. Sementara pasien sembuh ada penambahan 864 orang sehingga totalnya menjadi 23.800. Sementara kasus meninggal hari ini ada penambahan 51 orang menjadi 2.805 orang.
Jumlah kasus itu diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 11.783 pada hari sebelumnya, Minggu (28/6) dan total akumulasi yang telah diuji menjadi 782.383. Adapun uji pemeriksaan tersebut dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 144 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 102 laboratorium dan laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 266 lab.
Sementara jumlah orang yang diperiksa per hari ini ada 9.047 dan jumlah yang akumulatifnya adalah 465.683. Dari pemeriksaan keseluruhan, didapatkan penambahan kasus positif per hari ini sebanyak 1.082 dan negatif 7.965 sehingga secara akumulasi menjadi positif 55.092 dan negatif 410.591.
