5296 Napi di Jateng Terima Remisi Idulfitri 2020, Negara Hemat Rp2,9Miliar

By

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah memberikan Remisi Khusus (RK) Hari Raya Idulfitri kepada 5.296 narapidana. Terinci 23 orang menerima RK II alias langsung bebas, sementara 5.273 terima RK I atau masih punya sisa hukuman.

Dari jumlah napi yang terima remisi itu, negara berhemat anggaran makan mereka Rp2,934.645.000 dari hitungan makan per hari mereka di dalam penjara Rp19.000.

Hitungannya, terinci: 1.255 napi dapat remisi 15 hari, 3.243 napi dapat remisi 30 hari, 636 napi dapat remisi 45 hari dan 162 napi dapat remisi 60 hari.

“Terbanyak (penerima remisi) dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, ada 474 orang, terdiri 470 narapidana (dewasa) dan 4 orang anak pidana (anak),” ungkap Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jateng, Marasidin Siregar via siaran pers yang diterima ruangobrol.id, Sabtu (23/5/2020).

Sementara itu, berdasarkan jenis kejahatannya, penerima remisi itu terdiri atas: 25 orang napi terorisme, 1.855 napi kasus narkotika, 33 orang napi kasus korupsi, 10 napi kasus pembalakan liar, 2 napi kasus human trafficking, 2 napi kasus pencucian uang dan 3.369 pidana umum.

Remisi ini juga diharapkan bisa mengurangi overkapasitas hunian penjara di Jawa Tengah. Jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) se Jawa Tengah per 22 Mei 2020 adalah 11.403 orang, terdiri 8.956 berstatus narapidana dan 2.447 tahanan. Kapasitas hunian lapas dan rutan di Jawa Tengah 9.258 orang.

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat perundang-undangan. Ada 3 jenis remisi yakni remisi umum, remisi khusus (hari raya agama) dan remisi tambahan.

Syarat mendapatkan remisi sendiri ada 2. Pertama adalah syarat administratif berupa; fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, salinan register F dari kepala lapas, salinan daftar perubahan dari kepala lapas, dan laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani kepala lapas.

Syarat kedua adalah substantif, berupa; berkelakuan baik (tidak melanggar tata tertib, telah jalani masa pidana lebih dari 6 bulan untuk narapidana dan 3 bulan untuk anak pidana (anak), dan aktif mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas atau rutan.

Selain itu, narapidana yang masuk kategori PP28/2006 dan PP99/2012 harus memenuhi syarat-syarat khusus tambahan. Tindak pidana yang terkait ketentuan ini adalah; korupsi, terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat serta kejahatan transnasional terorganisasi.

Mereka yang masuk kategori itu dapat diberikan remisi apabila berkelakukan baik dan telah jalani1/3 masa pidana, sebagaimana PP 28/2006 (tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan) pada Pasal 34 ayat (3) huruf a dan b, yaitu;

Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan narkotika, hanya berlaku bagi narapidana narkotika minimal 5 tahun hukuman, telah bayar lunas denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan untuk narapidana kasus korupsi dan telah mengikuti program deradikalisasi serta menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara tertulis untuk kejahatan terorisme.

 

Foto ruangobrol/eka setiawan

Suasana di Blok Lesmana Lapas Kelas I Semarang alias Lapas Kedungpane, 15 April 2020.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like