Data Bocor: Hilangnya Sekat Privasi

By

Mencermati perkembangan berita rekaman video seorang anak muda yang ikut demonstrasi di depan Bawaslu, lalu meneriakkan kalimat yang nadanya mengancam simbol negara yaitu presiden, lalu mengaku dari daerah yang saat ini masih menjadi basis kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yaitu Poso, seolah terbelah menjadi dua kubu. Kubu yang merasa anak muda tersebut harus ditangkap, lalu dengan giat menyebarkan data pribadi, dengan alasan membantu pihak keamanan. Kubu yang lain merasa bahwa sangat berbahaya diungkapnya data pribadi, yang entah dari mana bisa dibuka lalu dipublikasikan di media sosial.

Di tahun 2016, menurut tabloid Mirror dari Inggris, sebuah basis data global bernama “World Check” yang berisi rincian 2,2 juta nama terduga teroris bocor di dunia maya. Dalam basis data tersebut berisi nama-nama orang yang dicurigai memiliki hubungan dengan terorisme. Data tersebut digunakan untuk membantu banyak organisasi seperti bank serta untuk mengawasi individu yang memiliki potensi besar untuk melakukan aksi teror. Selain itu, basis data juga digunakan oleh lebih dari 300 agensi intelijen dan pemerintah, 49 bank besar, dan sembilan firma hukum tingkat dunia, sebagai sebuah bentuk sistem peringatan dini terhadap potensi ancaman yang masih tersembunyi. Nilai basis data adalah US$ 530 juta dan dimiliki perusahaan informasi Thomson Reuters, sudah tersebar lebih dulu di kalangan terbatas sejak 2014.

Visualisasi karakter seseorang dengan data pribadinya lalu dengan sengaja disebar adalah sebuah bentuk kegiatan membocorkan privasi. Dengan membuka identitas pribadi seseorang lalu mempublikasikannya melalui internet, dikenal dengan istilah doxing, merupakan tindakan yang potensial membangun kemarahan dan bisa mengancam keamanan manusia. Lalu, setelah banyak orang tahu dan di publik muncul pro dan kontra, apa yang harus dilakukan? Permintaan maaf cukupkah? Atau, kita harus mengaku bahwa belum siap untuk bermedia sosial.

Kedua kasus di atas memang berbeda nuansanya. Kasus pada anak muda tersebut tidak bisa dilepaskan dari reaksi saling berbalasan antara dua kubu afiliasi politik yag berbeda di Indonesia. Sedangkan kasus data teroris yang bocor mengarah kepada praktik bisnis keamanan yang bisa ditawarkan kepada pihak yang merasa terancam. Namun, kedua kasus tersebut bermuara kepada beberapa hal, yaitu: ada ancaman yang bisa langsung didapat ketika seseorang berbeda pendapat dengan orang lain yang bisa berujung persekusi, mempermalukan secara publik yang bertujuan meruntuhkan derajat karakter seseorang yang bisa menimbulkan kesulitan untuk pulih dan dipercaya lagi, kesempatan untuk memeriksa kebenaran sudah tidak ada lagi karena sudah distigma, dan runtuhnya asas praduga tak bersalah.

Sambil menunggu proses pembahasan RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi) di DPR, kita berharap bisa menjadi UU sebelum masa kerja DPR 2014-2019 berakhir pada bulan Oktober 2019, semua pihak harus diingatkan bahwa UU PDP nantinya akan fokus pada pertukaran data yang mengatur tiga hal, yaitu: pemilik data, pengendali data, dan pemroses data. Dalam isu terorisme, pendanaan teroris adalah sebuah fokus penting. Pertukaran data dan informasi mengenai aliran uang untuk aksi teror antar lembaga, yuridiksi, dan negara menjadi penting karena akan meminimalkan ancaman teroris dimana-mana.

Bagi banyak orang, terorisme menjadi isu sensitif, baik bagi mantan pelaku teror serta keluarganya dan bagi korban aksi teror. Bagi korban, tentu tidak hanya trauma tetapi juga kemarahan. Bagi mantan pelaku dan keluarganya, ada stigma buruk yang menempel. Tom Nichols dalam bukunya “The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why It Matters”, menjelaskan bahwa, seperti membocorkan data pribadi melalui internet, adalah dampak dari gelombang literasi instan melalui media sosial. Kematian dari kepakaran sebagai sebuah gambaran kematian dalam bidang intelektual, tidak menganggap penting berpikir kritis, tidak menganggap penting bertemu dengan orang yang berbeda, dan menganggap telah mengetahui segalanya lalu merasa paling benar.

Sama seperti bagaimana individu bisa terlibat dalam terorisme, bisa dimulai dari tingkatan yang paling awal yaitu sikap intoleran, merasa yang lain dari faham yang dipercayanya adalah salah. Fakta seperti ini digambarkan oleh Nadirsyah Hosen dalam tulisannya “From Fatwa Shopping to Googling A Kiai”, bahwa dengan siapa dan dengan apa individu berguru dalam bidang keagamaan maka hasil akhirnya akan nampak. Jika berguru soal keagamaan dengan cukup klik internet lalu merasa telah menjadi pakar, maka hilang sudah sikap untuk berpikir kritis dan pada akhirnya timbul semboyan “menurut yang saya baca di internet”.

Internet dan media sosial merupakan alat yang bisa mempercepat arus barang dan jasa tetapi juga bisa mempercepat kemarahan lewat aksi kekerasan. Data yang bocor, bagaimanapun caranya, bisa dicegah melalui kesiapan kita menahan diri untuk tidak terburu-buru menyebarkan informasi, apalagi data pribadi, supaya menjadi yang pertama dan menjadi pakar segalanya, tanpa memikirkan privasi orang lain. Bahkan dalam isu terorisme sekalipun, memverifikasi informasi dan data menjadi penting karena ada pelaku yang harus diproses hukum, ada mantan pelaku yang menjalani proses reintegrasi ke dalam masyarakat, ada keluarga pelaku yang bisa saja menjadi korban dari perilaku anggota keluarganya yang terlibat dalam aksi teror, dan yang paling penting ada korban yang mengalami aksi teror. Jadi, bangsa Indonesia tidak hanya darurat aksi kekerasan saja tetapi juga darurat literasi digital!

Foto: privateinternetaccess dot com

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like